Garuda - Garba Rujukan Digital

Use of Transnational Law as a Tool of Political Pressure and Coercion Tan, Richie Lay; Sunadynatha, Rama Adi Saputra; Wonohadidjojo, Christopher Howard
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 2, No 2 (2023): December 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v2i2.855

Transnational law is a law that regulates and limits the actions of states. In its application, many of the methods permitted by transnational law are used by a stronger state to coerce the attitudes and actions of a weaker state. Despite its uncertain effectiveness, this phenomenon is a common occurrence and often ends in violations of the human rights of the people of the affected countries.

Penggunaan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LPAS SJK) Dalam Sengketa Asuransi di Indonesia Wonohadidjojo, Christopher Howard
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 1 (2024): April 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i1.1788

Usaha untuk menangani isu-isu melalui pengajuan pengaduan oleh konsumen kepada penyedia layanan jasa keuangan tidak selalu menghasilkan solusi, dan ini bisa menyebabkan munculnya konflik. Penyelesaian atas perselisihan ini dapat diupayakan baik melalui prosedur pengadilan maupun alternatif di luar pengadilan. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS SJK) didirikan dengan tujuan memfasilitasi penyelesaian perselisihan di luar ranah pengadilan dengan pendekatan yang independen, serta mematuhi prinsip-prinsip keadilan, efektivitas, dan efisiensi. Kegiatan operasional LAPS SJK diatur berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan OJK No. 61/POJK.07/2020 mengenai LAPS SJK, yang membentuk sebuah pusat untuk alternatif penyelesaian perselisihan. Terdapat juga sengketa asuransi yang melibatkan sejumlah besar konsumen yang tergabung dalam Komunitas Korban Asuransi dengan tiga perusahaan asuransi, yakni PT AXA Mandiri, PT AIA Financial, dan PT Prudential Life, yang menghadapi kendala dalam upaya penyelesaiannya. Salah satu hambatan utamanya adalah pandangan bahwa LAPS SJK tidak mampu mengatasi perselisihan dengan skala yang besar, sehingga diperlukan penyelesaian kasus per kasus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi proses penyelesaian perselisihan di luar pengadilan melalui LAPS SJK, terutama melalui metode arbitrase, dan bagaimana perselisihan asuransi yang melibatkan banyak konsumen dan perusahaan asuransi dapat diatasi melalui LAPS SJK. Metode penelitian yang diterapkan adalah analisis hukum normatif untuk menghadapi tantangan ini

Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Rasji, Rasji; Wonohadidjojo, Christopher Howard; Serena, Michelle Audrey
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2404

Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan fungsi Judicial Review, yang merupakan proses pengujian keabsahan peraturan atau keputusan lembaga legislatif dan/atau eksekutif terhadap konstitusi. Konsep ini adalah sebuah mekanisme hukum yang memungkinkan interpretasi hukum dan/atau konstitusi untuk mencapai penyelesaian yang bersifat yuridis. Meskipun berbagai negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam pelaksanaan Judicial Review, di Indonesia, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menguji kesesuaian undang-undang dengan Undang-Undang Dasar Negara. Namun, kewenangan Mahkamah Konstitusi dibatasi hanya terhadap undang-undang yang dihasilkan setelah amandemen terhadap UUD 1945. Meskipun demikian, Mahkamah Konstitusi telah mengambil langkah-langkah inovatif dalam menjaga kepatuhan terhadap konstitusi, termasuk dalam menguji produk legislasi Pemerintah Daerah seperti Peraturan Daerah (PERDA) terhadap UUD. Mahkamah Konstitusi juga telah melakukan pengujian terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), meskipun hal ini menimbulkan pertanyaan terkait pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki lebih lanjut kewenangan Judicial Review yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan bagaimana hukum Indonesia mengatur pengujian Judicial Review terhadap Perppu. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep dan implementasi Judicial Review dalam sistem hukum Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan menggali lebih jauh tentang implikasi praktis dan dampak keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap stabilitas hukum dan pemerintahan di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam pemahaman tentang peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga supremasi konstitusi dan penegakan keadilan di negara demokratis Indonesia.

Problems of Religious Life: Agnostics in Students Wonohadidjojo, Christopher Howard; Rukmana, Kevin Anandita; Imanuela, Priscillia; Sudiro, Rayhan; Yasin, Yusuf Muhammad
Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Vol 1, No 2 (2022): November 2022
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jetish.v1i2.117

The heroes of Indonesian independence fighters have tried hard to seize the rights of our nation's independence in order to get freedom from the invaders and gain recognition from the eyes of the world that Indonesia is an independent and sovereign nation. Indonesia became independent on August 17, 1945 and Indonesia established Pancasila as the state ideology including red and white flag as the state symbol. However, Indonesia needs a national identity and a language that is used for national communication as a sovereign, independent nation. As a result, Indonesian was chosen as the state's identity and as the unifying language on August 18, 1945. The Indonesian nation's identity, Indonesian, plays a significant part in demonstrating Indonesia's presence to the rest of the globe. Indonesian was created prior to independence, despite being declared the state language on August 18, 1945. Specifically, during the second youth congress, which took place on October 28, 1928, and which is also known as the Youth Pledge. Many things in the current globalization era are affected by the passing of time and the effects of globalization. One of them is the threat to the existence of Indonesian, the language that unites us. We communicate in a variety of foreign languages on a regular basis, and many people also combine these languages with Indonesian. As a result, we must preserve the Indonesian language and contribute to its existence. The younger generation should effectively protect the Indonesian language in the age of globalization, as stated in the youth oath.

Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Rasji, Rasji; Wonohadidjojo, Christopher Howard; Serena, Michelle Audrey
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2404

Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan fungsi Judicial Review, yang merupakan proses pengujian keabsahan peraturan atau keputusan lembaga legislatif dan/atau eksekutif terhadap konstitusi. Konsep ini adalah sebuah mekanisme hukum yang memungkinkan interpretasi hukum dan/atau konstitusi untuk mencapai penyelesaian yang bersifat yuridis. Meskipun berbagai negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam pelaksanaan Judicial Review, di Indonesia, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menguji kesesuaian undang-undang dengan Undang-Undang Dasar Negara. Namun, kewenangan Mahkamah Konstitusi dibatasi hanya terhadap undang-undang yang dihasilkan setelah amandemen terhadap UUD 1945. Meskipun demikian, Mahkamah Konstitusi telah mengambil langkah-langkah inovatif dalam menjaga kepatuhan terhadap konstitusi, termasuk dalam menguji produk legislasi Pemerintah Daerah seperti Peraturan Daerah (PERDA) terhadap UUD. Mahkamah Konstitusi juga telah melakukan pengujian terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), meskipun hal ini menimbulkan pertanyaan terkait pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki lebih lanjut kewenangan Judicial Review yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan bagaimana hukum Indonesia mengatur pengujian Judicial Review terhadap Perppu. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep dan implementasi Judicial Review dalam sistem hukum Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan menggali lebih jauh tentang implikasi praktis dan dampak keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap stabilitas hukum dan pemerintahan di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam pemahaman tentang peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga supremasi konstitusi dan penegakan keadilan di negara demokratis Indonesia.

PENYULUHAN HUKUM PERSEROAN PERORANGAN DI KABUPATEN INDRAMAYU Gunadi, Ariawan; Michelle, Grace Bernadette; Cendranita, Ivannia; Wonohadidjojo, Christopher Howard
Jurnal Serina Abdimas Vol 1 No 1 (2023): Jurnal Serina Abdimas
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

A Limited Liability Company ("PT") has a central function of the country's economy. Provisions related to this pt can be found in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The relationship between the Limited Liability Company Law and Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation, regulates a new type of legal entity, namely Individual Companies, so that business entities incorporated today can be established by one person. However, there are still few people who understand the regulations related to the requirements and stages of establishing an Individual Company. Therefore, micro and small businesses that do not have permits or legalities arise that absorb 97% of the entire workforce. This hinders the progress of the country's national economy. Thus, individual companies should be the main concern, because there are many positive impacts that can be generated by the existence of licensed micro and small enterprises ("MSEs"), both for the people and the country. Perseroan Terbatas (“PT”) punya fungsi sentral perekonomian negara. Ketentuan terkait dengan PT ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Keterkaitan antara Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengatur mengenai jenis badan hukum baru, yakni Perseroan Perseorangan, sehingga badan usaha berbadan hukum pada masa kini dapat didirikan oleh satu orang. Namun, masih sedikit masyarakat yang memahami regulasi terkait persyaratan dan tahapan pendirian Perseroan Perseorangan. Maka dari itu, timbul usaha-usaha mikro dan kecil yang tidak memiliki izin atau legalitas yang menyerap 97% dari seluruh tenaga kerja. Hal tersebut menghambat kemajuan perekonomian nasional negara. Dengan demikian, perseroan perorangan seharusnya menjadi perhatian utama, karena banyak dampak positif yang dapat dihasilkan oleh eksistensi usaha-usaha mikro dan kecil (“UMK”) yang berizin, baik untuk rakyat dan negara.

Pajak Digital Internasional dalam Perspektif Hukum Transaksi Bisnis Internasional: Analisis BEPS 2.0 dan PMSE Indonesia Wonohadidjojo, Christopher Howard; Lie, Gunardi
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7089

Perkembangan ekonomi digital global telah menggeser paradigma hukum transaksi bisnis internasional, khususnya dalam ranah perpajakan. Perusahaan multinasional seperti Google, Amazon, Netflix, dan Meta memperoleh keuntungan signifikan di Indonesia tanpa kehadiran fisik, sehingga menimbulkan tantangan terhadap prinsip permanent establishment yang menjadi dasar sistem pajak internasional tradisional. Fenomena ini mendorong lahirnya kebijakan domestik berupa Pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) melalui PP No. 80/2019 dan PMK No. 48/2020 yang mewajibkan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas konsumsi digital. Meskipun efektif meningkatkan penerimaan negara, PMSE masih bersifat unilateral, hanya mencakup PPN, dan berpotensi menimbulkan sengketa yurisdiksi serta double taxation. Pada tingkat internasional, OECD/G20 memperkenalkan BEPS 2.0 dengan dua pilar utama: redistribusi hak pemajakan ke negara pasar (Pillar One) dan penerapan global minimum tax sebesar 15% (Pillar Two). Melalui pendekatan normatif-yuridis dengan statute approach, comparative approach, dan conceptual approach, penelitian ini membandingkan efektivitas PMSE Indonesia dengan kerangka BEPS 2.0. Hasil kajian menunjukkan bahwa PMSE memberikan solusi jangka pendek, sementara BEPS 2.0 menawarkan kerangka hukum multilateral yang lebih komprehensif namun menghadapi hambatan implementasi. Oleh karena itu, harmonisasi PMSE dengan BEPS 2.0 menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin kepastian hukum, mencegah konflik yurisdiksi, serta melindungi kedaulatan fiskal Indonesia. Penelitian ini menegaskan urgensi diplomasi fiskal aktif Indonesia dalam forum internasional dan pembaruan instrumen hukum nasional agar sejalan dengan konsensus global. Dengan demikian, pajak digital internasional tidak hanya menjadi isu fiskal, tetapi juga ujian bagi adaptabilitas hukum transaksi bisnis internasional di era digital.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search