Garuda - Garba Rujukan Digital

Kewenangan Arbiter Atas Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Jalur Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Cendranita, Ivannia; Lie, Gunardi
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i2.3081

Konflik merupakan bagian dari kehidupan manusia dalam masyarakat. Proses penyelesaian sengketa ini, termasuk sengketa bisnis dan yang disebut dengan sengketa, biasanya melibatkan proses peradilan atau penyelesaian perkara hukum di luar pengadilan. Penyelesaian di pengadilan adalah proses mediasi yang dimediasi pengadilan yang melibatkan proses pengadilan. Proses hukum mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan. Karena perbuatan hukum mempunyai akibat hukum yang tetap, maka ada pihak yang dianggap sebagai pemenang dan ada pihak yang dianggap sebagai pihak yang dirugikan sehubungan dengan hasil akhirnya. Karena suatu proses hukum mempunyai akibat hukum yang tetap, maka sengketa hukum pada hakikatnya mengikat dan mempunyai akibat bagi kedua belah pihak. Selain proses hukum, proses di luar hukum juga dapat dilakukan. Prosedur di luar pengadilan ini dilakukan untuk mencapai win-win solution. Artinya, kedua belah pihak yang bersengketa harus mencapai hasil yang adil. Selain hasil yang adil, kami berupaya menjaga kerja sama selama proses berlangsung sehingga tidak ada emosi yang tertinggal setelah proses arbitrase. Salah satu cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan adalah melalui arbitrase. Keunggulan arbitrasesuatu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, adalah arbiter merupakan pihak yang terlibat dalam mediasi proses tersebut. Selama arbitrase, semua informasi pribadi dan terkait litigasi akan dijaga kerahasiaannya dan semua informasi akan dijaga kerahasiaannya dan sulit diakses oleh pihak ketiga. Selain melindungi privasi, arbitrase relatif hemat biaya dibandingkan litigasi yang mahal dan memakan waktu. Proses arbitrase biasanya dilakukan oleh korporasi atau perusahaan. Hal ini terutama karena proses persidangannya singkat dan fleksibel serta dapat diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak dan arbiter.

TANGGUNGJAWAB MUTLAK TERHADAP KORPORASI DALAM PERTAMBANGAN TIMAH SEBAGAI KEGIATAN USAHA BERDASARKAN HUKUM LINGKUNGAN Cendranita, Ivannia; Firmansyah, Hery
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 3a (2024): September-Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v8i3a.10438

Tin mining is found in many major tin-producing areas such as Bangka and Belitung Islands, where this natural resource is one of the mainstays of local economic growth. The application of absolute liability also requires strong regulatory support, especially regarding the mechanism of proof and the determination of sanctions. In the Indonesian justice system, the process of proof is often an obstacle because there is no simple and efficient mechanism in environmental cases. This study uses a normative legal method with a legal analysis approach. This study focuses on the legislative aspect, considering the conceptual dimension and applicable regulations. The results of the study show that one of the steps taken is the Regional Regulation concerning the Coastal Area and Small Island Zoning Plan (RZWP3K), which applies a three-stage approach to supervising the use of marine resources in coastal areas and small islands, namely socialization, implementation, and supervision. In addition, the government is also taking steps to regulate the mining industry and ensure compliance with the law by involving various government agencies such as the Marine and Fisheries Service. By enforcing these regulations, the main objective is to maintain environmental sustainability, protect marine ecosystems, and minimize negative impacts on communities and natural resources.

Analisis Yuridis Eksploitasi Buruh Oleh PT. Alpen Food Industry Sebagai Produsen Eskrim Aice Cendranita, Ivannia; Lie, Gunardi; Putra, Moody Rizqy Syailendra
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 11 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12593055

Tenaga kerja pada dasarnya memiliki keterikatan dengan pihak pemberi pekerjaan atau yang dikenal sebagai perusahaan, keterikatan ini mengikat serta mengatur bagaimana regulasi yang berlaku untuk tenaga kerja. Regulasi yang diatur tentunya harus memenuhi hak dan kewajiban antar kedua pihak. Keterikatan antar perusahaan dan tenaga kerja tercatat di dalam perjanjian kerja (kontrak kerja), dalam kontrak tersebut memuat perihal pekerjaan yang harus dilakukan, teknis jam kerja, pemberian cuti, serta hak dan kewajiban lainnya. Hak yang didapatkan sudah sepatutnya diberikan tanpa hambatan dan dipersulit terutama perihal kesehatan. Pada tahun 2017, beredar berbagai laporan yang dianggap sebagai eksploitasi terhadap buruh yang dilakukan oleh PT. Alpen Food Industry atau yang dikenal sebagai PT. Aice sebagai produsen eskrim yang dikenal menjadi sponsor utama dari Asian Games 2018 yang diselenggarakan di Indonesia. Beredar laporan yang dianggap sebagai eksploitasi terutama kepada buruh perempuan, salah satunya mengenai laporan eksploitasi ibu hamil yang tidak dikenakan pengurangan jam kerja. Selain itu, beredar laporan pengurangan upah serta dipersulitnya buruh perempuan dalam pengambilan cuti haid. Dipersulitnya dalam pengambilan cuti haid ini menyebabkan beredarnya laporan bahwa ada buruh yang divonis terkena penyakit Endometriosis. Dalam hal ini perlu dipertanyakan kembali bagaimana ketidaksesuaian berita yang beredar dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai pedoman secara yuridis terkait aturan yang mengatur Ketenagakerjaan di Indonesia. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mencari letak ketidaksesuaian secara yuridis berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

TANGGUNGJAWAB MUTLAK TERHADAP KORPORASI DALAM PERTAMBANGAN TIMAH SEBAGAI KEGIATAN USAHA BERDASARKAN HUKUM LINGKUNGAN Cendranita, Ivannia; Firmansyah, Hery
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 3a (2024): September-Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v8i3a.10438

Tin mining is found in many major tin-producing areas such as Bangka and Belitung Islands, where this natural resource is one of the mainstays of local economic growth. The application of absolute liability also requires strong regulatory support, especially regarding the mechanism of proof and the determination of sanctions. In the Indonesian justice system, the process of proof is often an obstacle because there is no simple and efficient mechanism in environmental cases. This study uses a normative legal method with a legal analysis approach. This study focuses on the legislative aspect, considering the conceptual dimension and applicable regulations. The results of the study show that one of the steps taken is the Regional Regulation concerning the Coastal Area and Small Island Zoning Plan (RZWP3K), which applies a three-stage approach to supervising the use of marine resources in coastal areas and small islands, namely socialization, implementation, and supervision. In addition, the government is also taking steps to regulate the mining industry and ensure compliance with the law by involving various government agencies such as the Marine and Fisheries Service. By enforcing these regulations, the main objective is to maintain environmental sustainability, protect marine ecosystems, and minimize negative impacts on communities and natural resources.

PENYULUHAN HUKUM PERSEROAN PERORANGAN DI KABUPATEN INDRAMAYU Gunadi, Ariawan; Michelle, Grace Bernadette; Cendranita, Ivannia; Wonohadidjojo, Christopher Howard
Jurnal Serina Abdimas Vol 1 No 1 (2023): Jurnal Serina Abdimas
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

A Limited Liability Company ("PT") has a central function of the country's economy. Provisions related to this pt can be found in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The relationship between the Limited Liability Company Law and Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation, regulates a new type of legal entity, namely Individual Companies, so that business entities incorporated today can be established by one person. However, there are still few people who understand the regulations related to the requirements and stages of establishing an Individual Company. Therefore, micro and small businesses that do not have permits or legalities arise that absorb 97% of the entire workforce. This hinders the progress of the country's national economy. Thus, individual companies should be the main concern, because there are many positive impacts that can be generated by the existence of licensed micro and small enterprises ("MSEs"), both for the people and the country. Perseroan Terbatas (“PT”) punya fungsi sentral perekonomian negara. Ketentuan terkait dengan PT ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Keterkaitan antara Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengatur mengenai jenis badan hukum baru, yakni Perseroan Perseorangan, sehingga badan usaha berbadan hukum pada masa kini dapat didirikan oleh satu orang. Namun, masih sedikit masyarakat yang memahami regulasi terkait persyaratan dan tahapan pendirian Perseroan Perseorangan. Maka dari itu, timbul usaha-usaha mikro dan kecil yang tidak memiliki izin atau legalitas yang menyerap 97% dari seluruh tenaga kerja. Hal tersebut menghambat kemajuan perekonomian nasional negara. Dengan demikian, perseroan perorangan seharusnya menjadi perhatian utama, karena banyak dampak positif yang dapat dihasilkan oleh eksistensi usaha-usaha mikro dan kecil (“UMK”) yang berizin, baik untuk rakyat dan negara.

SOSIALISASI TATA CARA PENYELENGGARAAN SIDANG PERKARA PIDANA PADA TINGKAT PENGADILAN NEGERI Firmansyah, Hery; Putra, Surya Dharma; Siahaan, Shinta Aulia; Michelle, Grace Bernadette; Gunawan, Angelene Vivian; Cendranita, Ivannia
Jurnal Serina Abdimas Vol 2 No 3 (2024): Jurnal Serina Abdimas
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jsa.v2i3.32072

This research aims to socialize the procedures for holding criminal case trials at the District Court level to inmates. Community Service (PKM) at the Salemba Detention Center was carried out offline with the one-way presentation of material involving lawyers and students from PKBH Untar. The Criminal Procedure Code has explained the stages in a criminal case trial from the first instance, appeal, cassation, and judicial review to the implementation of the judge's decision. The research results show that this outreach is effective in increasing legal awareness and understanding of the trial process among inmates. Through this PKM, it is hoped that they can reduce their uncertainty and anxiety, as well as encourage active and cooperative involvement in the legal process. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mensosialisasikan tata cara penyelenggaraan sidang perkara pidana di tingkat Pengadilan Negeri kepada para warga binaan. Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di Rutan Salemba dilakukan secara luring dengan pemaparan materi searah yang melibatkan pengacara dan mahasiswa dari PKBH Untar. KUHAP telah menjelaskan tahapan - tahapan dalam sidang perkara pidana dari tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali hingga pelaksanaan putusan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi ini efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman tentang proses persidangan di antara warga binaan. Melalui PKM ini, diharapkan dapat mengurangi ketidakpastian dan kecemasan mereka, serta mendorong keterlibatan aktif dan kooperatif dalam proses hukum.

TEKNIS PERSIDANGAN DALAM PENDAMPINGAN HUKUM PRO BONO BERDASARKAN KUHAP DI RUTAN SALEMBA Firmansyah, Hery; Putra, Surya Dharma; Cendranita, Ivannia; Gunawan, Angelene Vivian; Siahaan, Shinta Aulia
Jurnal Serina Abdimas Vol 2 No 3 (2024): Jurnal Serina Abdimas
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jsa.v2i3.32100

The Central Jakarta Class I Detention Center or known as the Salemba Detention Center is a place of detention and guidance for defendants or convicts. Where education for prisoners is one of their rights. Where there is a need to carry out counseling regarding the technicalities of trials due to the low knowledge and legal awareness of detainees. The target participants for the counseling are residents of the Salemba Detention Center. In this counseling, participants will be given material in one direction by the speakers, then followed by a question and answer discussion session regarding the material that has been presented. The implementation of this PKM helps increase understanding of the trial process that they will undergo in the future. This is certainly quite helpful, because some of them received wrong information from their fellow prisoners. Of course, in implementing this counseling, better presentation methods are needed to encourage a more interesting atmosphere for the inmates to pay attention to the explanation and not be reluctant to ask questions. ABSTRAK Rumah Tahanan Kelas I Jakarta Pusat atau disebut sebagai Rutan Salemba merupakan tempat penahanan dan pembinaan bagi para terdakwa atau terpidana. Dimana adanya edukasi untuk tahanan merupakan salah satu hak mereka. Dimana terdapat kebutuhan untuk melaksanakan penyuluhan mengenai teknis persidangan dikarenakan rendahnya pengetahuan dan kesadaran hukum para tahanan. Target peserta penyuluhan adalah warga binaan Rutan Salemba. Pada penyuluhan ini, peserta akan diberikan materi secara satu arah oleh para pembicara, kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi tanya jawab perihal materi yang telah disampaikan. Pelaksanaan PKM ini membantu meningkatkan pemahaman proses persidangan yang mana akan mereka jalani kedepannya. Hal ini tentunya cukup membantu, dikarenakan sebagian dari mereka memperoleh informasi yang keliru dari rekan sesama tahanan. Tentunya dalam pelaksanaan penyuluhan ini, metode penyajian yang lebih baik dibutuhkan agar mendorong suasana yang lebih menarik bagi para warga binaan untuk memperhatikan penjelasan dan tidak enggan dalam mengajukan pertanyaan.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search