Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF BERDASARKAN UNITED NATION CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA 1982 Ayu Muthmainna, Waode Novita
Jurnal Multidisipliner Kapalamada Vol. 1 No. 04 (2022): JURNAL MULTIDISIPLINER KAPALAMADA
Publisher : Pusat Studi Ekonomi, Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM Azramedia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/kapalamada.v1i04.411

Abstract

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai hukum laut 1982 (United Nation Convention on the Law of the Sea), sebagaimana diatur dalam Bab V menempatkan Indonesia memiliki hak berdaulat (sovereign right) untuk melakukan pemanfaatan, konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku. Berkenaan dengan pemanfaatan secara optimal potensi perikanan tersebut maka dilakukan kajian terhadap ketentuan-ketentuan United Nation Convention on the Law of the Sea 1982 di Zona Ekonomi Eksklusif tentang pengelolaan sumber daya ikan berkaitan dengan implementasi pengaturannya di Indonesia. Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian normatif. Pengaturan perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif telah diatur dalam Pasal 56 sampai Pasal 72 United Nation Convention on the Law of the Sea 1982. Implementasi United Nation Convention on the Law of the Sea 1982 yang mengatur tentang perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) oleh mengikat bagi setiap negara pantai maupun bagi warga negaranya sendiri ataupun bagi warga negara asing, yaitu berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri.
SOSIALISASI JENIS PRODUK OBAT GOLONGAN NARKOTIKA DI PUSKESMAS SORAWOLIO Ayu Muthmainna, Waode Novita
Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya Vol. 1 No. 06 (2022): Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya
Publisher : Pusat Studi Ekonomi, Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/berkarya.v1i06.412

Abstract

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal berkaitan dengan narkotika yang menjadi pemegang peranan penting. Narkotika juga digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan meliputi penelitian, pengembangan, pendidikan dan pengajaran. Tetapi dibeberapa kasus narkotika disalahgunakan. Akhirnya timbul akibat yang bersifat negative di kalangan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, penulis melakukan sosialisasi produk obat golongan narkotika bersama dengan apoteker di Puskesmas Sorawolio. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian empiris. Dari hasil uraian penelitian kesimpulan yang didapatkan adalah narkotika adalah zat yang dilarang peredarannya secara bebas tetapi dibolehkan dalam hal-hal tertentu seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Serta penanganan obat golongan narkotika seperti pengadaan, penyaluran, pelayanan resep serta pelaporan narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi hanya dapat dilakukan oleh PBF yang memiliki izin sesuai dengan yang tertuang dalam Permenkes No. 35 tahun 2014 tentang Narkotika.
IMPLEMENTASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF BERDASARKAN UNITED NATION CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA 1982 Ayu Muthmainna, Waode Novita
Jurnal Multidisipliner Kapalamada Vol. 1 No. 04 (2022): JURNAL MULTIDISIPLINER KAPALAMADA
Publisher : Pusat Studi Ekonomi, Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/kapalamada.v1i04.411

Abstract

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai hukum laut 1982 (United Nation Convention on the Law of the Sea), sebagaimana diatur dalam Bab V menempatkan Indonesia memiliki hak berdaulat (sovereign right) untuk melakukan pemanfaatan, konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku. Berkenaan dengan pemanfaatan secara optimal potensi perikanan tersebut maka dilakukan kajian terhadap ketentuan-ketentuan United Nation Convention on the Law of the Sea 1982 di Zona Ekonomi Eksklusif tentang pengelolaan sumber daya ikan berkaitan dengan implementasi pengaturannya di Indonesia. Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian normatif. Pengaturan perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif telah diatur dalam Pasal 56 sampai Pasal 72 United Nation Convention on the Law of the Sea 1982. Implementasi United Nation Convention on the Law of the Sea 1982 yang mengatur tentang perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) oleh mengikat bagi setiap negara pantai maupun bagi warga negaranya sendiri ataupun bagi warga negara asing, yaitu berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri.
SOSIALISASI JENIS PRODUK OBAT GOLONGAN NARKOTIKA DI PUSKESMAS SORAWOLIO Ayu Muthmainna, Waode Novita
Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya Vol. 1 No. 06 (2022): Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya
Publisher : Pusat Studi Ekonomi, Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/berkarya.v1i06.412

Abstract

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal berkaitan dengan narkotika yang menjadi pemegang peranan penting. Narkotika juga digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan meliputi penelitian, pengembangan, pendidikan dan pengajaran. Tetapi dibeberapa kasus narkotika disalahgunakan. Akhirnya timbul akibat yang bersifat negative di kalangan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, penulis melakukan sosialisasi produk obat golongan narkotika bersama dengan apoteker di Puskesmas Sorawolio. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian empiris. Dari hasil uraian penelitian kesimpulan yang didapatkan adalah narkotika adalah zat yang dilarang peredarannya secara bebas tetapi dibolehkan dalam hal-hal tertentu seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Serta penanganan obat golongan narkotika seperti pengadaan, penyaluran, pelayanan resep serta pelaporan narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi hanya dapat dilakukan oleh PBF yang memiliki izin sesuai dengan yang tertuang dalam Permenkes No. 35 tahun 2014 tentang Narkotika.