Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana BHIRAWA LAW JOURNAL Journal of Management Accounting, Tax and Production
Sitohang, Agung Torang
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Pelindungan Hukum Indikasi Geografis Tanaman Kemenyan Bunga di Kabupaten Pakpak Bharat Sitohang, Agung Torang; Gultom, Latifah Hanum; Fitria Sinaga, Rahma Dhani; Trisna, Wulan Ayu; Siahaan, Parlaungan Gabriel; Beru Perangin angin, Reh Bungana
Bhirawa Law Journal Vol 4, No 2 (2023): November 2023
Publisher : University of Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26905/blj.v4i2.11379

Abstract

Geographical Indications are an important component of Intellectual Property Rights which relate to regional naming and the origin of products. The wealth of products originating from Geographical Indications has great potential for society and the country if managed well. The aim of this research is to analyze the legal protection of frankincense plants for geographical indications in Pakpak Bharat Regency. The main problem in this research is how to legally protect the geographical indications of frankincense plants in Pak-Pak Bharat Regency. The research method used is qualitative descriptive research with data collection through observation, interviews and literature study. The results of this research indicate that to obtain legal protection as a Geographical Indication for Pakpak Bharat Regency, flower incense must first be registered with the Directorate General of Intellectual Property Rights by fulfilling the requirements stated in the Geographical Indication requirements book. The positive impact of this legal protection is that the Pakpak Bharat community can obtain a Geographical Indication certificate and have collective rights to Pakpak Bharat flower incense, which allows them to use the Geographical Indication name exclusively.
Analisis Penyebab Penutupan Gedung Centre Point di Medan Akibat Tunggakan Pajak Rp 250 Miliar dan Pelanggaran IMB Ditinjau dari Hukum Pajak Sitohang, Agung Torang; Pasaribu, Yana Sebha; Batu, Dewi Pika Lbn; Wahyudi, Arief
Journal of Management Accounting, Tax and Production Vol 2, No 2 (2024): September 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/mantap.v2i2.2917

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki kasus penutupan Gedung Centre Point di Medan yang disebabkan oleh tunggakan pajak sebesar Rp 250 miliar dan pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari perspektif hukum pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder dari berbagai sumber pustaka, termasuk bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perusahaan perpajakan, dan peraturan relevan lainnya. Selain itu, bahan hukum sekunder seperti buku, makalah, artikel, dan jurnal, serta bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia juga menjadi sumber data yang dianalisis. Dalam melakukan analisis, peneliti mengumpulkan informasi dari berbagai sumber pustaka untuk memahami konsep-konsep hukum yang terkait dengan kewajiban perpajakan dan regulasi pembangunan. Data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder digunakan untuk mendukung pemahaman tentang dampak serius dari pelanggaran IMB dan tunggakan pajak terhadap kewajiban perpajakan dan kelangsungan properti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap peraturan IMB dan kewajiban perpajakan sangat penting dalam menjaga stabilitas properti dan mematuhi regulasi yang berlaku. Analisis mendalam terhadap bahan hukum primer dan sekunder memberikan wawasan yang berharga mengenai kompleksitas hubungan antara kewajiban pajak properti, peraturan pembangunan, dan penegakan hukum dalam konteks kasus penutupan Gedung Centre Point di Medan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARKIR DIGITAL DALAM PENINGKATAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA MEDAN Hadiningrum, Sri; Sitohang, Agung Torang; Harahap, Putra; Purba, Widya; Nadapdap, Fani Nolpiana; Marbun, Tasya. Br
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.5144

Abstract

Implementasi kebijakan parkir digital di Kota Medan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan parkir serta optimalisasi pendapatan retribusi daerah. Seiring dengan berkembangnya teknologi, sistem parkir digital menawarkan kemudahan dalam hal pembayaran, pemantauan, dan pengawasan parkir. Parkir merupakan permasalahan yang sangat kompleks di Kota Medan khususnya dari segi pengelolaannya, sehingga Pemerintah Kota Medan berinovasi untuk meningkatkan pengelolaan parkir dari manual menjadi elektronik melalui Program E-Parking yang diresmikan pada tanggal 18 Oktober 2021. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Studi pustaka ini mengulas berbagai literatur yang membahas implementasi sistem parkir digital di berbagai daerah, serta dampaknya terhadap pendapatan daerah. Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan kebijakan tersebut, seperti kesiapan infrastruktur, partisipasi masyarakat, dan dukungan teknologi. Hasil penelitian menyatakan bahwa Implementasi E-parking di Kota Medan berhasil menertibkan parkir liar dan meningkatkan efisiensi serta kenyamanan pengendara. Sistem ini mengurangi praktik parkir ilegal dan meningkatkan pendapatan pemerintah daerah.
Co-Authors Arief Wahyudi, Arief Batu, Dewi Pika Lbn Beru Perangin Angin, Reh Bungana Fitria Sinaga, Rahma Dhani Gultom, Latifah Hanum Hadiningrum, Sri Harahap, Putra Marbun, Tasya. Br Nadapdap, Fani Nolpiana Pasaribu, Yana Sebha Purba, Widya Siahaan, Parlaungan Gabriel Trisna, Wulan Ayu