Nadapdap, Fani Nolpiana
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARKIR DIGITAL DALAM PENINGKATAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA MEDAN Hadiningrum, Sri; Sitohang, Agung Torang; Harahap, Putra; Purba, Widya; Nadapdap, Fani Nolpiana; Marbun, Tasya. Br
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.5144

Abstract

Implementasi kebijakan parkir digital di Kota Medan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan parkir serta optimalisasi pendapatan retribusi daerah. Seiring dengan berkembangnya teknologi, sistem parkir digital menawarkan kemudahan dalam hal pembayaran, pemantauan, dan pengawasan parkir. Parkir merupakan permasalahan yang sangat kompleks di Kota Medan khususnya dari segi pengelolaannya, sehingga Pemerintah Kota Medan berinovasi untuk meningkatkan pengelolaan parkir dari manual menjadi elektronik melalui Program E-Parking yang diresmikan pada tanggal 18 Oktober 2021. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Studi pustaka ini mengulas berbagai literatur yang membahas implementasi sistem parkir digital di berbagai daerah, serta dampaknya terhadap pendapatan daerah. Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan kebijakan tersebut, seperti kesiapan infrastruktur, partisipasi masyarakat, dan dukungan teknologi. Hasil penelitian menyatakan bahwa Implementasi E-parking di Kota Medan berhasil menertibkan parkir liar dan meningkatkan efisiensi serta kenyamanan pengendara. Sistem ini mengurangi praktik parkir ilegal dan meningkatkan pendapatan pemerintah daerah.
Kajian Integrasi Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Era Modern di Indonesia Sulvina, Ardilla; Nadapdap, Fani Nolpiana; Depari, Samuel Pratama; Marbun, Tasya Br; Purba, Widya Helen Anjalina; Hadiningrum, Sri
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 3 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi antara hukum adat dan hukum positif dalam penyelesaian sengketa tanah di Indonesia. Sengketa tanah menjadi masalah yang kompleks di Indonesia, terutama karena keberagaman budaya dan sistem hukum yang berlaku. Hukum adat, sebagai warisan budaya, masih diakui dan digunakan oleh masyarakat setempat dalam menyelesaikan konflik, sementara hukum positif menjadi dasar hukum formal negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di beberapa daerah yang memiliki keunikan hukum adat, seperti Bali, Minangkabau, dan Papua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum adat memiliki peran penting dalam menjaga harmoni sosial di masyarakat, penerapannya sering kali berbenturan dengan hukum positif yang lebih terstruktur secara formal. Faktor utama yang memengaruhi integrasi kedua sistem ini meliputi kurangnya pengakuan formal terhadap hukum adat, perbedaan prinsip penyelesaian sengketa, dan minimnya koordinasi antara institusi adat dan institusi hukum negara. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan mekanisme mediasi yang dapat mengakomodasi kedua sistem hukum tersebut. Selain itu, peningkatan pemahaman hukum bagi masyarakat dan pelibatan aktif para pemangku kepentingan, baik dari pemerintah maupun komunitas adat, menjadi kunci untuk menciptakan sinergi antara hukum adat dan hukum positif. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem penyelesaian sengketa tanah yang lebih adil, efisien, dan sesuai dengan kearifan lokal.