Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Pemberantasan Pembajakan Kapal Laut Dengan Mengimplementasikan Konvensi PBB 1982 Kristianto, Shashia Andini; Anggraini, Nabila Chynta Dwi; Parapat, Fauzan Rizki; Putra, Moody Rizqy Syailendra
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i2.3080

Abstract

Pembajakan kapal laut merupakan ancaman serius terhadap keamanan perairan global yang membutuhkan perhatian mendalam dalam konteks hubungan internasional. Dalam era modern ini, upaya penanggulangan pembajakan kapal laut telah menjadi fokus utama bagi komunitas internasional. Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS) menjadi kerangka hukum yang penting dalam menegakkan keamanan laut dan melindungi kedaulatan negara-negara anggota. Penanganan efektif terhadap pembajakan memerlukan kombinasi langkah-langkah pencegahan, penegakan hukum yang tegas, peningkatan kesadaran masyarakat, dan kerjasama internasional yang solid. Dengan menggabungkan semua aspek ini, diharapkan dapat menciptakan lingkungan maritim yang lebih aman dan stabil bagi perdagangan internasional serta kehidupan masyarakat dunia secara keseluruhan.
Juridical Analysis of the MBKM Internship Program from the Perspective of Employment Law and Constitutional Law: Between Fulfilling Student Rights and Obligations of Educational Institutions S.T. Kansil, Christine; Parapat, Fauzan Rizki
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 3, No 2 (2024): December 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v3i2.4245

Abstract

This research aims to analyze the impact of the Freedom to Learn-Independent Campus (MBKM) Program on students' rights in the context of higher education in Indonesia. The MBKM Program is expected to bridge the gap between education and industry, providing students with opportunities to develop practical skills. However, this research identifies several challenges faced by students, particularly concerning their legal status as interns and the protection of their labor rights. The research employs a qualitative analysis method with a case study approach, which includes interviews and the collection of secondary data from relevant documents and reports. The findings indicate that although the MBKM Program offers significant benefits in enriching students' learning experiences, the current regulations remain unclear and lack sufficient oversight, which may lead to exploitation. Therefore, this research recommends the need for harmonization between educational and labor regulations, as well as strengthening oversight systems to ensure the protection of students' rights. This study aims to contribute to the development of fairer and more sustainable education policies in Indonesia.
Efektivitas Penerapan Pajak Karbon dalam Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca di Indonesia Aprillia, Indah Siti; Parapat, Fauzan Rizki; Anastasya, Vannya; Fadloli, Muhammad; Rohma, Inayah Ar; Erdiyanto, Rizqy Pratama; Simanjuntak, Sandy Wiratno H; Najla, Tengku Amira; Malkan, David Biliya
Journal of Business Inflation Management and Accounting Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/bima.v2i1.4663

Abstract

Perubahan iklim menjadi tantangan global yang mendesak akibat peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK), termasuk di Indonesia, di mana sektor energi dan industri menjadi kontributor utama. Pajak karbon diperkenalkan sebagai instrumen kebijakan untuk mengurangi emisi dengan menetapkan harga atas karbon yang dihasilkan, memberikan insentif bagi pelaku usaha untuk beralih ke teknologi rendah emisi dan energi terbarukan. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penerapan pajak karbon dalam mengurangi emisi GRK di Indonesia. Dengan menggunakan metode studi kepustakaan, penelitian ini mengkaji kebijakan pajak karbon di berbagai negara dan potensinya di Indonesia. Hasil menunjukkan bahwa pajak karbon, meski menghadapi tantangan seperti resistensi industri dan dampak sosial, memiliki potensi besar dalam mendorong transisi energi dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Keberhasilan kebijakan ini bergantung pada desain yang inklusif, transparansi pengelolaan hasil pajak, serta integrasi dengan kebijakan energi bersih. Kesimpulannya, pajak karbon dapat menjadi instrumen utama mitigasi perubahan iklim di Indonesia jika didukung dengan langkah strategis dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan.