Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.259
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Law, Education and Business Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Journal of Accounting Law Communication and Technology JURMA YUSTISI
Kristianto, Shashia Andini
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Pemberantasan Pembajakan Kapal Laut Dengan Mengimplementasikan Konvensi PBB 1982 Kristianto, Shashia Andini; Anggraini, Nabila Chynta Dwi; Parapat, Fauzan Rizki; Putra, Moody Rizqy Syailendra
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i2.3080

Abstract

Pembajakan kapal laut merupakan ancaman serius terhadap keamanan perairan global yang membutuhkan perhatian mendalam dalam konteks hubungan internasional. Dalam era modern ini, upaya penanggulangan pembajakan kapal laut telah menjadi fokus utama bagi komunitas internasional. Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS) menjadi kerangka hukum yang penting dalam menegakkan keamanan laut dan melindungi kedaulatan negara-negara anggota. Penanganan efektif terhadap pembajakan memerlukan kombinasi langkah-langkah pencegahan, penegakan hukum yang tegas, peningkatan kesadaran masyarakat, dan kerjasama internasional yang solid. Dengan menggabungkan semua aspek ini, diharapkan dapat menciptakan lingkungan maritim yang lebih aman dan stabil bagi perdagangan internasional serta kehidupan masyarakat dunia secara keseluruhan.
Analisis Wanprestasi Dalam Pihak Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung 252 K/PDT/2020) Kristianto, Shashia Andini; Anggraini, Nabila Chynta Dwi; Manurung, Chatrine Orry
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4586

Abstract

Perjanjian jual beli tanah adalah suatu bentuk perikatan yang memiliki konsekuensi hukum signifikan karena tanah merupakan aset bernilai tinggi dan tidak bergerak. Permasalahan utama dalam transaksi ini sering kali terjadi ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya atau wanprestasi, yang dapat menimbulkan kerugian dan sengketa hukum. Studi ini membahas langkah-langkah hukum dalam penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian jual beli tanah, dengan fokus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 252 K/Pdt/2020 yang melibatkan gugatan wanprestasi dari pihak pembeli terhadap penjual. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif melalui analisis bahan hukum primer dan sekunder, seperti KUH Perdata dan literatur terkait. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap wanprestasi memerlukan pembuktian yang kuat dan pemenuhan syarat sahnya perjanjian. Selain itu, upaya penyelesaian dapat dilakukan baik melalui litigasi maupun alternatif penyelesaian sengketa (ADR). Studi ini memberikan gambaran mengenai pentingnya dokumen perjanjian yang jelas dan keabsahan hukum guna menghindari sengketa dalam transaksi jual beli tanah.
Analisis Wanprestasi Dalam Pihak Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung 252 K/PDT/2020) Kristianto, Shashia Andini; Anggraini, Nabila Chynta Dwi; Manurung, Chatrine Orry
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4586

Abstract

Perjanjian jual beli tanah adalah suatu bentuk perikatan yang memiliki konsekuensi hukum signifikan karena tanah merupakan aset bernilai tinggi dan tidak bergerak. Permasalahan utama dalam transaksi ini sering kali terjadi ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya atau wanprestasi, yang dapat menimbulkan kerugian dan sengketa hukum. Studi ini membahas langkah-langkah hukum dalam penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian jual beli tanah, dengan fokus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 252 K/Pdt/2020 yang melibatkan gugatan wanprestasi dari pihak pembeli terhadap penjual. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif melalui analisis bahan hukum primer dan sekunder, seperti KUH Perdata dan literatur terkait. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap wanprestasi memerlukan pembuktian yang kuat dan pemenuhan syarat sahnya perjanjian. Selain itu, upaya penyelesaian dapat dilakukan baik melalui litigasi maupun alternatif penyelesaian sengketa (ADR). Studi ini memberikan gambaran mengenai pentingnya dokumen perjanjian yang jelas dan keabsahan hukum guna menghindari sengketa dalam transaksi jual beli tanah.
Urgensi Penguatan Legal Drafting Kontrak Sewa Rumah Online dalam Menjamin Kepastian Hukum Warga Negara Novel, Mochamad; Hadi, Dutasena Mahardhika; Kristianto, Shashia Andini; Anggraini, Nabila Chynta Dwi; Manurung, Chatrine Orry
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 3, No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v3i2.7457

Abstract

Transformasi digital mendorong perubahan signifikan dalam praktik sewa-menyewa rumah yang kini banyak dilakukan melalui media daring. Meskipun kontrak elektronik telah diakui keabsahannya dalam hukum positif Indonesia, praktik menunjukkan masih terdapat berbagai persoalan seperti ketidakjelasan klausula, lemahnya verifikasi identitas, serta ketidakseimbangan informasi antara pihak penyewa dan pemilik rumah. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi penguatan legal drafting dalam kontrak sewa rumah online sebagai instrumen untuk menjamin kepastian hukum warga negara. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung teori kepastian hukum Gustav Radbruch dan konsep negara hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan legal drafting diperlukan untuk memperjelas substansi klausula, meningkatkan transparansi, serta memperkuat perlindungan hukum dalam transaksi digital. Selain itu, negara memiliki peran penting dalam menyediakan regulasi yang lebih responsif agar prinsip kepastian hukum dapat diwujudkan secara optimal.
Legal Analysis of the International Dispute Between PT Pertamina and Karaha Bodas Company Kristianto, Shashia Andini; Lie, Gunardi
JURNAL MAHASISWA YUSTISI Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/jurmayustisi.v4i1.2546

Abstract

The dispute between PT Pertamina and Karaha Bodas Company is an important example in international law practice related to investment contracts in the energy sector. This dispute originated from the collaboration on the development of a geothermal project in Karaha Bodas, which was disrupted due to Indonesian government policies during the economic crisis, leading to differing interpretations of contractual obligations and force majeure. This research aims to analyze the background of the dispute, the application of international arbitration mechanisms, and the legal implications of the arbitration award on Indonesia. The research method used is normative juridical with an approach based on legislation and case studies. The data used consists of primary, secondary, and tertiary legal materials that are analyzed qualitatively. The research results show that resolving disputes thru international arbitration provides a neutral and professional forum with final and binding decisions. However, the enforcement of arbitration awards still faces challenges, particularly in the aspect of cross-border execution. The legal implications of the arbitration ruling have a significant impact on Indonesia, particularly in increasing demands for legal certainty, investment protection, and government policy consistency. This case also underscores the importance of the principle of pacta sunt servanda in international legal relations and the state's responsibility for the actions of state-owned enterprises.
Legal Protection and Certainty of Taxpayers’ Rights and Obligations in the Perspective of Government Regulation Number. 50 of 2022 Kristianto, Shashia Andini; Lie, Gunardi
JURNAL MAHASISWA YUSTISI Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/jurmayustisi.v4i1.2547

Abstract

This article examines legal protection and the certainty of taxpayers’ rights and obligations from the perspective of Government Regulation Number 50 of 2022, as well as the position of the Taxpayer Charter in strengthening legal protection and encouraging tax compliance in Indonesia. This study employs a normative legal research method using a statutory approach and a conceptual approach. The results of the discussion show that Government Regulation Number 50 of 2022 provides a clearer foundation regarding the procedures for the implementation of taxpayers’ rights and the fulfillment of their obligations, thereby functioning as an important instrument in realizing legal certainty, justice, and a balanced legal relationship between the state and taxpayers. These regulations cover the rights to information, services, data protection, restitution, objection, appeal, and complaint, as well as administrative obligations such as taxpayer identification number registration, tax return submission, tax payment, bookkeeping, and a cooperative attitude during tax audits. In addition, the Taxpayer Charter is understood as a complementary instrument that codifies taxpayers’ rights and obligations in a simpler and more understandable manner, thereby supporting the creation of better services, more concrete legal protection, and voluntary compliance within the self-assessment system. Thus, the clarity of the regulation of rights, obligations, law enforcement mechanisms, and tax dispute resolution becomes an important factor in building a tax system that is fair, transparent, credible, and based on legal certainty.
A Juridical Review of Legal Protection for Workers within the Social Security System in Indonesia Kristianto, Shashia Andini; Lie, Gunardi
JURNAL MAHASISWA YUSTISI Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/jurmayustisi.v4i1.2548

Abstract

Legal protection for workers within the social security system is one form of the state's responsibility in realizing societal welfare as mandated by the constitution. This research aims to analyze juridically the forms of legal protection for workers within the social security system in Indonesia and to examine the effectiveness of its implementation. The research method used is normative legal research with a legislative approach and a conceptual approach. The data sources used include primary, secondary, and tertiary legal materials that are analyzed qualitatively. The research results show that normatively, the legal protection of workers within the social security system has a strong legal basis. Guaranties designed to provide comprehensive protection against various risks faced by the workforce. However, in its implementation, there are still various obstacles, such as the low participation rate, especially in the informal sector, and the suboptimal law enforcement against employers who do not fulfilll their obligations. Based on these results, it can be concluded that although the labor social security system in Indonesia has an adequate legal framework, the effectiveness of legal protection still needs to be improved thru enhanced supervision, strict enforcement of sanctions, and increased awareness and compliance from all parties involved.
Co-Authors Anggraini, Nabila Chynta Dwi Hadi, Dutasena Mahardhika Lie, Gunardi Manurung, Chatrine Orry Mochamad Novel Moody Rizqy Syailendra Putra Parapat, Fauzan Rizki