Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Law, Education and Business Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Journal of Business Inflation Management and Accounting
Najla, Tengku Amira
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Juridical Analysis of the 2024 Election Dispute and Its Implications for Democratic Integrity Rasji, Rasji; Fadloli, Muhammad; Najla, Tengku Amira
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 3, No 1 (2024): June 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v3i1.2466

Abstract

Popular sovereignty is usually explained in the constitution through the form of a popular government system or a democratic state. This means that the state in running its government follows the law (rule of law) and is not based solely on power without rules (authoritarian state). General elections are one of the main pillars of a healthy democratic system. This research is normative juridical legal research carried out by identifying and conceptualizing law as a real and functional social institution in real life. The approach used emphasizes empirical research by going directly into the field. The nature of this research is descriptive using a statutory approach and an analytical approach. As the holder of judicial power, the special judiciary must ensure the application of law and justice. The Special Election Court needs to have express authority to hear cases in its jurisdiction. It is necessary to consider whether a single body is in the capital city or per province. In the context of dispute resolution, there are also regulations regarding dispute resolution authority. This authority is not only limited to the jurisdiction of the judiciary, but is also given to parties who are mandated by statutory regulations to resolve disputes, both formally and informally. The same thing applies in resolving election disputes, where not only courts or judicial authorities have the authority to adjudicate, but also other institutions in accordance with applicable legal provisions.
Peran Liputan Media Terhadap World Food Programme Dalam Menangani Krisis Pangan yang Terjadi di Suriah Syailendra Putra, Moody Rizqy; Fadloli, Muhammad; Najla, Tengku Amira; Anastasya, Vannya
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i2.3083

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran World Food Programme (WFP) dalam menangani krisis pangan yang menimpa Suriah pada tahun 2018 – 2020. Setelah terjadinya konflik berkepanjangan, Suriah mengalami krisis pangan yang menguras seluruh pendapatannya, sehingga pada tahun 2019 lebih dari 7 juta warga Suriah mengalami krisis pangan. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan mendesak akan intervensi kemanusiaan untuk membantu masyarakat yang terdampak. Latar belakang penelitian ini adalah memahami krisis pangan yang terjadi di Suriah akibat konflik yang berkepanjangan dan peran vital yang dimainkan oleh organisasi internasional seperti WFP dalam merespons situasi darurat tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui analisis dokumen, laporan resmi WFP, wawancara dengan para ahli dan praktisi, serta observasi lapangan. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana WFP berhasil mengatasi masalah krisis pangan di Suriah. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas intervensi WFP, termasuk hambatan dan tantangan yang dihadapi di lapangan. Data dan informasi dianalisis untuk mengevaluasi dampak dari berbagai kegiatan WFP dalam membantu mengurangi tingkat kelaparan dan memperbaiki ketahanan pangan di Suriah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa WFP memainkan peran yang signifikan dalam menanggulangi krisis pangan di Suriah melalui berbagai program bantuan pangan, distribusi makanan darurat, dan dukungan nutrisi. Meskipun demikian, efektivitas intervensi WFP dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi keamanan, aksesibilitas ke daerah-daerah terdampak, dan keterbatasan logistik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun terdapat banyak tantangan, intervensi WFP berhasil memberikan dampak positif dalam mengurangi kelaparan dan meningkatkan ketahanan pangan di Suriah. Penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang peran WFP dalam menanggulangi krisis pangan serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan program-program yang ada, termasuk peningkatan koordinasi dengan pemerintah lokal dan organisasi kemanusiaan lainnya, serta penguatan kapasitas logistik dan keamanan di lapangan.
Perlindungan Hukum Atas Hak Kesehatan Warga Negara: Tanggung Jawab Negara Dalam Sistem Kesehatan Nasional Najla, Tengku Amira; Kansil, Christine S T
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 2, No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v2i2.4403

Abstract

Hak atas kesehatan merupakan hak asasi manusia yang fundamental dan diakui secara internasional, termasuk dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap hak kesehatan warga negara dalam kerangka Sistem Kesehatan Nasional (SKN), serta mengevaluasi tanggung jawab negara dalam menjamin akses layanan kesehatan yang adil dan merata. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan, penelitian ini mengumpulkan data dari berbagai sumber hukum, termasuk undang-undang dan dokumen internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang kuat, tantangan dalam implementasi, seperti kesenjangan akses layanan dan biaya pengobatan yang tinggi, masih menjadi kendala signifikan. Penegakan hukum dan partisipasi masyarakat juga diidentifikasi sebagai faktor kunci dalam melindungi hak kesehatan. Temuan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang tantangan dan peluang dalam mewujudkan hak kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh warga negara Indonesia, serta memberikan kontribusi bagi kebijakan publik yang lebih efektif.
Efektivitas Penerapan Pajak Karbon dalam Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca di Indonesia Aprillia, Indah Siti; Parapat, Fauzan Rizki; Anastasya, Vannya; Fadloli, Muhammad; Rohma, Inayah Ar; Erdiyanto, Rizqy Pratama; Simanjuntak, Sandy Wiratno H; Najla, Tengku Amira; Malkan, David Biliya
Journal of Business Inflation Management and Accounting Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/bima.v2i1.4663

Abstract

Perubahan iklim menjadi tantangan global yang mendesak akibat peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK), termasuk di Indonesia, di mana sektor energi dan industri menjadi kontributor utama. Pajak karbon diperkenalkan sebagai instrumen kebijakan untuk mengurangi emisi dengan menetapkan harga atas karbon yang dihasilkan, memberikan insentif bagi pelaku usaha untuk beralih ke teknologi rendah emisi dan energi terbarukan. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penerapan pajak karbon dalam mengurangi emisi GRK di Indonesia. Dengan menggunakan metode studi kepustakaan, penelitian ini mengkaji kebijakan pajak karbon di berbagai negara dan potensinya di Indonesia. Hasil menunjukkan bahwa pajak karbon, meski menghadapi tantangan seperti resistensi industri dan dampak sosial, memiliki potensi besar dalam mendorong transisi energi dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Keberhasilan kebijakan ini bergantung pada desain yang inklusif, transparansi pengelolaan hasil pajak, serta integrasi dengan kebijakan energi bersih. Kesimpulannya, pajak karbon dapat menjadi instrumen utama mitigasi perubahan iklim di Indonesia jika didukung dengan langkah strategis dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan.
Hambatan dan Tantangan dalam Sertifikat Tanah: Kajian Hukum dan Implementasi Putusan Nayoltama, Darius; Inayah Ar Rohma; Najla, Tengku Amira
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 3 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i3.18766

Abstract

Sertifikat tanah merupakan instrumen hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan terhadap hak atas tanah. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan program sertifikasi tanah di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, baik secara administratif, hukum, maupun sosial. Permasalahan semakin kompleks ketika proses penyelesaian sengketa pertanahan telah mencapai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, tetapi implementasinya terhambat oleh birokrasi dan lemahnya daya eksekusi. Hal tersebut tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 289 K/Pdt/2023, di mana pihak yang menang tidak serta-merta memperoleh kembali hak atas tanahnya akibat minimnya koordinasi lembaga dan belum optimalnya sistem sertifikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan sertifikat tanah dan tantangan dalam implementasi putusan pengadilan terkait hak atas tanah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dengan spesifikasi deskriptif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup literatur hukum, peraturan perundang-undangan, serta dokumen putusan pengadilan yang menjadi fokus kajian. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menelaah aspek hukum substantif dan prosedural yang memengaruhi efektivitas sistem pertanahan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama terletak pada ketidaksesuaian antara data yuridis dan data fisik tanah, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta belum optimalnya implementasi digitalisasi seperti sertifikat elektronik. Selain itu, pelaksanaan putusan pengadilan masih lemah akibat terbatasnya kewenangan pengadilan dalam mengeksekusi hak atas tanah. Oleh karena itu, reformasi sistem sertifikasi dan penguatan mekanisme eksekusi putusan menjadi langkah krusial untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum di bidang pertanahan.
Co-Authors Anastasya, Vannya Aprillia, Indah Siti Erdiyanto, Rizqy Pratama Fadloli, Muhammad Inayah Ar Rohma Kansil, Christine S T Malkan, David Biliya Moody Rizqy Syailendra Putra Nayoltama, Darius Parapat, Fauzan Rizki Rasji, Rasji Rohma, Inayah Ar Simanjuntak, Sandy Wiratno H