Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Penegakan HAM dan Hukum Internasional dalam menyikapi Kejahatan Genosida Apriza, Athania; Safa’at, Rheina Aini; Octavia, Marcela
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i2.3013

Abstract

Dalam Pelanggaran HAM atau biasa disebut dengan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dapat dibedakan dengan dua hal, yaitu Pelanggaran HAM Ringan dan juga Pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM ringan merupakan suatu tindakan yang melanggar hak asasi manusia dengan sifat yang relatif dan ringan dan terjadi dalam konteks kehidupan sehari-hari, contoh dari pelanggaran HAM ringan ialah pencurian. Sementara pelanggaran HAM berat adalah suatu pelanggaran HAM sebagaimana yang telah disebutkan dalam UU 26/2000 dan meliputi kejahatan genosida. Kejahatan genosida merupakan suatu kejahatan yang meniadakan adanya  sekelompok manusa dikarenakan adanya suatu alasan ras, etnis, agama, atau bangsa. Lantas bagaimana cara mengatasi kejahatan genosida  dalam perspektif hukum internasional. Dalam rangka mengatasi masalah kejahatan genosida ini maka diperlukan analisis lebih lanjut lagi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian secara normatif sehingga menghasilkan data kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan menggunakan berbagai macam data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan juga dapat berupa pendapat dari sarjana hukum.
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhi Hukuman Terhadap Pelaku Kasus Kopi Sianida Octavia, Marcela; Putra, Moody Rizqy Syailendra
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 1, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1481

Abstract

Artikel ini mengulas tentang Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Kasus Kopi Sianida dengan metode penelitian kuantitatif, yang dimana metode ini bersumber dari bahan hukum Primer maupun sekunder dengan cara memilih pasal-pasal dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini dan pengumpulan bahan dari jurnal-jurnal hukum elektronik yang terkait. Tujuan dibuatnya artikel ini adalah untuk Mempelajari lebih lanjut cara Hakim menentukan pertimbangan-pertimbangan yang dibutuhkan untuk menjatuhkan putusan selama persidangan karena masih banyak orang yang belum mengetahui proses Hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan, selanjutnya setelah mengetahui pertimbangan-pertimbangan tersebut, hal ini dapat digunakan untuk menganalisis putusan Hakim dalam kasus kopi sianida mengenai apa saja pertimbangan Hakim sehingga menjatuhkan putusan pidana penjara selama dua puluh tahun, yang dimana ini merupakan hukuman maksimal dari pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana, Kasus ini juga memakan banyak perhatian masyarakat yang membuat masyarakat berfikir apakah benar terdakwa bersalah dan juga mengenai apakah bukti yang ada dapat di pertanggungjawabkan, Maka dari itu diharapkan Majelis Hakim dapat benar-benar mempertimbangkan setiap hal yang ada di kasus ini agar tidak menimbulkan kontroversi di masyarakat dan diharapkan dengan dibuatnya artikel ini dapat berguna bagi para pembaca dalam mengetahui lebih lanjut tentang pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan dan mengenal lebih dalam kasus kopi sianida.
Tinjauan Hukum Terkait Implementasi Perlindungan Hak Perempuan pada UU Ketenagakerjaan di Indonesia Aprilia, Indah; Aprianes, Cesilia; Devi, Devi; Octavia, Marcela; Alfarhani, Luqyana Shafira; Owen, Nicholas
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.4508

Abstract

Indonesia sedang mencapai kemajuan di semua bidang, dan tujuan utamanya adalah menjadi negara maju dengan persatuan dan kebersamaan pada tahun 2045. Pembangunan ketenagakerjaan adalah bagian penting dari pembangunan negara. Semua hak asasi manusia, terutama hak asasi perempuan, harus dilindungi. Meskipun secara konvensional, pekerja perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama di tempat kerja, faktanya kondisi perempuan di bidang ketenagakerjaan masih kurang baik. Ini terbukti oleh fakta bahwa persentase perbedaan gender yang cukup besar antara perempuan dan laki-laki di tempat kerja. Penelitian yang dilakukan dalam artikel ini dilakukan dari sudut pandang Yuridis Normatif. Metode ini didasarkan pada definisi lengkap dari ahli sosiologi hukum Indonesia Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa penelitian yuridis normatif memerlukan pemeriksaan bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar penelitian. Di Indonesia, perempuan memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Meskipun berbagai regulasi telah dibuat untuk melindungi hak-hak perempuan, masih ada masalah dalam menerapkannya. Perlindungan pekerja perempuan di Indonesia mencakup beberapa elemen penting. Pertama, kesadaran hukum pekerja perempuan rendah, yang menyebabkan banyak dari mereka tidak memahami hak-haknya secara menyeluruh. Dalam hal hak dan perlindungan perempuan, pemerintah harus lebih aktif menyuarakan dan mempromosikan peraturan, terutama yang berkaitan dengan bidang ketenagakerjaan. Dalam hal ini, pemerintah harus memastikan bahwa hak, kewajiban, dan ketentuan yang berlaku setara untuk semua karyawan khususnya karyawan wanita.