Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Tinjauan Hukum Terkait Implementasi Perlindungan Hak Perempuan pada UU Ketenagakerjaan di Indonesia Aprilia, Indah; Aprianes, Cesilia; Devi, Devi; Octavia, Marcela; Alfarhani, Luqyana Shafira; Owen, Nicholas
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.4508

Abstract

Indonesia sedang mencapai kemajuan di semua bidang, dan tujuan utamanya adalah menjadi negara maju dengan persatuan dan kebersamaan pada tahun 2045. Pembangunan ketenagakerjaan adalah bagian penting dari pembangunan negara. Semua hak asasi manusia, terutama hak asasi perempuan, harus dilindungi. Meskipun secara konvensional, pekerja perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama di tempat kerja, faktanya kondisi perempuan di bidang ketenagakerjaan masih kurang baik. Ini terbukti oleh fakta bahwa persentase perbedaan gender yang cukup besar antara perempuan dan laki-laki di tempat kerja. Penelitian yang dilakukan dalam artikel ini dilakukan dari sudut pandang Yuridis Normatif. Metode ini didasarkan pada definisi lengkap dari ahli sosiologi hukum Indonesia Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa penelitian yuridis normatif memerlukan pemeriksaan bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar penelitian. Di Indonesia, perempuan memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Meskipun berbagai regulasi telah dibuat untuk melindungi hak-hak perempuan, masih ada masalah dalam menerapkannya. Perlindungan pekerja perempuan di Indonesia mencakup beberapa elemen penting. Pertama, kesadaran hukum pekerja perempuan rendah, yang menyebabkan banyak dari mereka tidak memahami hak-haknya secara menyeluruh. Dalam hal hak dan perlindungan perempuan, pemerintah harus lebih aktif menyuarakan dan mempromosikan peraturan, terutama yang berkaitan dengan bidang ketenagakerjaan. Dalam hal ini, pemerintah harus memastikan bahwa hak, kewajiban, dan ketentuan yang berlaku setara untuk semua karyawan khususnya karyawan wanita.
Memahami Penerapan Terhadap Ketentuan Pengelolaan Kualitas Udara Di Dki Jakarta Aprianes, Cesilia; Az-Zahra, Aiska Rahima
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk mengendalikan pencemaran udara, namun menghadapi banyak kendala dalam penerapannya. Situasi ini menjadi perbincangan publik, terutama Masyarakat Daerah Khusus Ibukota DKI Jakarta. Pemerintah berusaha memperketat peraturan-peraturan agar pencemaran udara tidak semakin memburuk. Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami penerapan terhadap ketentuan dalam mengelola kualitas udara di perkotaan terutama dari aspek lalu lintas di DKI Jakarta dengan menggunakan pendekatan yang mengarah pada model sistem. Pengamatan dilakukan melalui faktor-faktor yang mencakup instrumen kebijakan, sumber daya dan manajemen. Selain itu, bertujuan untuk mengidentifikasi kendala-kendala dalam penanganan kasus pencemaran udara di DKI Jakarta. Observasi ini mengaitkan pendekatan kualitatif dan menggunakan data primer dengan yang diperoleh dari kegiatan wawancara, sedangkan data sekunder bersumber dari observasi. Wawancara dilakukan narasumber yang merupakan Pengurus Gereja Kristen dan Pengurus Masjid. Studi ini menemukan bahwa instrumen kebijakan sudah ada, namun dianggap hanya dapat diterapkan pada BPLHD (Badan Pengendalian Hidup Lingkungan Daerah). Penegakan hukum dianggap tidak efektif karena sistem dan koordinasi yang tidak sempurna. Sumber daya manusia dan keuangan yang defisit, perencanaan strategi tidak tersusun dengan baik, serta arahan yang dilaksanakan belum maksimal. Penerapan ketentuan terhadap pengendalian kualitas udara perkotaan yang berhasil khususnya DKI Jakarta, pengambil dan pelaku ketentuan harus mempertimbangkan faktor tersebut.
PEMBERDAYAAN HUKUM BUMDES DAN UMKM DESA PANCASAN, KECAMATAN AJIBARANG, KABUPATEN BANYUMAS Prianto, Yuwono; Suni, Indri Elena; Aurelia, Jessica; Aprianes, Cesilia
Jurnal Serina Abdimas Vol 2 No 3 (2024): Jurnal Serina Abdimas
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jsa.v2i3.32064

Abstract

Villages have evolved in a variety of ways, and they must be safeguarded and empowered to become strong, advanced, independent, and democratic in order to lay a solid foundation for governance and growth toward a just, prosperous, and wealthy society. BUM Desa or Village-Owned Enterprise is a legal entity established by the Village that is useful for managing businesses, utilizing assets, developing investment and productivity, providing services, and/or providing other types of businesses aimed at the welfare of the Village community to the greatest extent possible. Through this abdimas activity, there are several problems that want to be solved including the limited knowledge and understanding of the legal aspects of entrepreneurship of Bumdes administrators and MSME players and the lack of education of Pancasan Village MSME players so that the team provides entrepreneurial knowledge to Pancasan villagers in starting and building their business. There are several tests and practices that can add to the experience of the participants as well as games to strengthen team building. Furthermore, based on the activities that have been carried out, conclusions are formulated and suggestions are sought to help develop existing shortcomings. ABSTRAK Desa harus dilindungi dan diberdayakan untuk menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Ini akan membangun landasan yang kuat untuk pemerintahan dan kemajuan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. BUM Desa atau Badan Usaha Milik Desa suatu badan hukum yang didirikan oleh Desa yang bermanfaat untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat Desa sebesar-besarnya. Melalui kegiatan abdimas ini, ada beberapa masalah yang ingin diselesaikan diantaranya keterbatasan pengetahuan dan pemahaman aspek hukum mengenai kewirausahaan pengurus Bumdes dan pelaku UMKM serta Minimnya tingkat pendidikan pelaku UMKM Desa Pancasan sehingga tim memberikan pengetahuan berwirausaha kepada warga desa Pancasan dalam memulai serta membangun bisnisnya. Adapun beberapa tes-tes dan praktik-praktik yang mampu menambah pengalaman para peserta juga permainan-permainan sebagai penguatan team building. Selanjutnya, berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan lalu dirumuskan kesimpulannya serta mencari saran dalam membantu mengembangkan kekurangan yang ada.
PENYULUHAN PEMAHAMAN HAK TERDAKWA DALAM PRAKTIK PERSIDANGAN DI RUTAN SALEMBA Firmansyah, Hery; Putra, Surya Dharma; Kuistono, Caesar Andre; Aprianes, Cesilia; Susanto, Hugo Feris Tri
Jurnal Serina Abdimas Vol 2 No 4 (2024): Jurnal Serina Abdimas
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jsa.v2i4.33380

Abstract

Legal aid is a form of legal support and services provided to people who need help understanding, handling, and resolving legal issues. Legal aid is typically provided by institutions or organizations that are committed to ensuring that justice is accessible to everyone, regardless of their social or economic status. The location of the Central Jakarta Class 1A State Prison, also known as Salemba Prison, is located on Jalan Percetakan Negara Number 88, Central Jakarta. The Salemba Detention Center is used as a place for the detention and treatment of defendants or suspects during investigations, prosecutions, and examinations in court. The research method of this activity involves speakers and lawyers. The inmates of Salemba Prison are the target of counseling. In this counseling, the speakers provided information in a one-way manner to the participants, which was then followed by a question and answer discussion with the inmates about the topics discussed. The purpose of this legal aid is to guarantee human rights and equality before the law. This legal aid is provided to defend the community or prisoners regardless of religion, ethnicity, ethnicity, social status, ideology, race, and other social groups. The socialization of Community Service (PKM) law was carried out offline at the Legal Consultation and Aid Center (PKBH FH UNTAR), Faculty of Law, Tarumanagara University. This is a form of active participation in increasing the knowledge of prisoners about their rights during the trial process of criminal cases. ABSTRAK Bantuan hukum adalah bentuk dukungan dan layanan hukum yang diberikan kepada orang yang membutuhkan bantuan untuk memahami, menangani, dan menyelesaikan masalah hukum. Bantuan hukum biasanya diberikan oleh lembaga atau organisasi yang berkomitmen untuk memastikan bahwa keadilan dapat diakses oleh semua orang, tanpa memandang status sosial atau ekonomi mereka. Lokasi Rutan Tahanan Negara Kelas 1A Jakarta Pusat, yang juga dikenal sebagai Rutan Salemba, terletak di Jalan Percetakan Negara Nomor 88, Jakarta Pusat. Rutan Salemba digunakan sebagai tempat penahanan dan perawatan terdakwa atau tersangka selama penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Metode penelitian kegiatan ini melibatkan pembicara dan pengacara. Warga binaan Rutan Salemba adalah sasaran penyuluhan. Pada penyuluhan ini, para pembicara memberikan informasi secara satu arah kepada peserta, yang kemudian diikuti dengan diskusi tanya jawab dengan warga binaan tentang topik yang dibahas. Tujuan dari bantuan hukum ini adalah untuk menjamin hak asasi manusia dan persamaan kedudukan dihadapan hukum. Bantuan hukum ini diberikan untuk membela masyarakat atau tahanan terlepas dari agama, etnis, suku, status sosial, ideologi, ras, dan kelompok sosial lainnya. Sosialisasi hukum Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilakukan secara luring di Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH FH UNTAR) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Ini adalah bentuk partisipasi aktif dalam meningkatkan pengetahuan tahanan tentang hak-haknya selama proses persidangan perkara pidana.