Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Indonesian State Law Review (ISLRev)
Hakim, Putri Balqis Nuril
Unknown Affiliation
Religion Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Peran Lembaga Penjamin Simpanan (Lps) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dan Bank Indonesia (Bi) Dalam Proses Likuidasi Bank Hitalessy, Yehezkiel Steferd Kristo; Hakim, Putri Balqis Nuril; Fatihah, Kaila Intan
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 6.B (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Likuidasi bank adalah proses pencabutan izin usaha, pembubaran, dan penyelesaian atau pemberesan hak dan kewajiban bank. Beberapa lembaga yang memiliki peran dalam pencegahan dan proses likuidasi diantaranya adalah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI). Likuidasi bank tidak hanya menjadi keputusan penting bagi keberlangsungan bank yang bersangkutan, tetapi juga mempengaruhi stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yang dijelaskan secara deskriptif, ditemukan bahwa LPS berperan dalam memastikan bahwa dana yang dimiliki oleh nasabah pada bank yang dilikuidasi terjamin, LPS juga akan terlibat dalam proses likuidasi bank dimulai dari membuat keputusan untuk menetapkan bank gagal serta membantu dalam penyelesaian aset dan kewajiban bank yang dilikuidasi. OJK juga berperan dalam melakukan pengawasan terhadap bank gagal dan persiapan apabila terjadi permasalahan bank yang dapat dilakukan dengan pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan, sementara itu BI sebagai bank sentral yakni mengatur dan mengawasi bank termasuk berwenang melakukan pencabutan izin usaha, likuidasi, dan pembubaran bentuk hukum bank di Indonesia. Ketiganya mengalami problematika yang sama dalam menjalankan proses likuidasi bank di Indonesia, antara lain seperti resiko timbulnya masalah dalam stabilitas keuangan negara, resiko pada reputasi lembaga dan kepercayaan masyarakat, dan proses pemulihan aset yang kompleks.
Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Negara Untuk Pendanaan Ibu Kota Negara Baru Sugiarto, Laga; Hidayat, Arif; Aqila, Firstia Qhaska; Hakim, Putri Balqis Nuril
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 8.A (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The relocation of the capital city from it’s current location to a newly designated site necessitates comprehensive financing strategies. Understanding non-state budget (non-APBN) financing methods for the new capital helps deepen the understanding of the relocation financing process. However, research on financing the new capital city, especially through non-APBN schemes involving the management of state-owned assets, is still limited. This study aims to explore how the relocation of the new capital is financed through non-APBN methods, particularly through the management of state-owned assets. The research employs a library study approach, gathering information from diverse sources such as scientific articles and reports from relevant institutions, and utilizes a qualitative descriptive method. It will examine various non-APBN financing mechanisms for the new capital, with a specific focus on state-owned asset management. The study concludes that optimizing the management of state-owned assets, alongside providing fiscal facilities, must comply with legal regulations to be effective.
Rethinking Justice: The Urgent Need to Simplify Legal Appeals and Cassation for Faster Administrative Court Decisions Hakim, Putri Balqis Nuril; Rochman, Aulia; Alkadri, Riska; Maritah, Martitah
Indonesian State Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): Indonesian State Law Review, April 2024
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/islrev.v7i1.18865

Abstract

The efficiency of procedural examinations in Indonesia’s state administrative courts is essential for ensuring timely justice, especially in cases requiring urgent resolution. However, the current appeals and cassation processes often extend the overall timeline, undermining the court's ability to address urgent matters swiftly. While the initial procedural examination may be expedited, the subsequent appeal and cassation stages follow the same cumbersome steps as ordinary procedures, leading to significant delays—sometimes spanning several months. This prolonged timeline is particularly concerning when quick resolution is critical, as it can hinder the effective administration of justice. This study examines the necessity of simplifying the legal appeals and cassation processes to ensure faster and more efficient case resolutions in state administrative courts. Using a normative juridical research method, the paper assesses the inefficiencies of the current system, highlighting the urgent need for reform. It draws on Lawrence M. Friedman’s legal system theory to identify gaps within the existing framework that contribute to delays and proposes strategic interventions to streamline these processes. The findings suggest that, in addition to simplifying procedural measures, the integration of technology—such as an e-court system—could significantly expedite the appeal and cassation processes. By embracing digital solutions, administrative courts can reduce case backlogs and enhance efficiency, thus improving the overall responsiveness of the judicial system. This research contributes novel insights into how legal procedures can be reformed to better meet the demands of urgent cases. The study emphasizes the critical importance of judicial efficiency and technological innovation, offering actionable recommendations for policymakers to improve administrative justice in Indonesia.
Peninjauan Beban Administrasi dalam Program Jateng Smart Province di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Hakim, Putri Balqis Nuril; Aqila, Firstia Qhaska
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 13 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12800978

Abstract

Perkembangan dan perubahan yang terjadi di dunia berdampak bagi berbagai sektor kehidupan seperti ekonomi, politik, militer, sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan. Perkembangan ini dapat dilihat melalui adanya revolusi industri 4.0 dan society 5.0 yang menyebabkan Indonesia harus beradaptasi dengan perubahan dunia yang pesat ini. Selain itu, permasalahan yang berkembang seiring perkembangan zaman juga harus diselesaikan dengan cara yang inovatif, efektif, dan efisien. Salah satu cara yang digunakan pemerintah daerah provinsi Jawa Tengah untuk memecahkan permasalahan tersebut adalah membentuk program smart province dengan bantuan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. Untuk menyukseskan program tersebut tentu terdapat peran penting masyarakat di dalamnya. Namun, terdapat beban yang harus dirasakan masyarakat dalam pelaksanaan program tersebut. Minimnya efektifitas yang dijalankan selama pelaksanaan program dan kurangnya pengetahuan masyarakat serta kepercayaan masyarakat terhadap program yang berlangsung dapat menjadi bahan evaluasi untuk menjadikan program ini lebih baik kedepannya. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif melalui permohonan informasi berupa wawancara di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dan observasi pengguna aplikasi pendukung program Jateng Smart Province melalui ulasan atau review dari masyarakat di laman resmi aplikasi serta platform media sosial terkait juga studi kasus. Mengetahui hasil dari penelitian yang telah dilakukan, disarankan agar pemerintah Provinsi Jawa Tengah terutama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah juga melakukan upaya pengawasan yang maksimal melalui media sosial dan rating serta review aplikasi dari masyarakat.
Co-Authors Aqila, Firstia Qhaska Arif Hidayat Fatihah, Kaila Intan Hitalessy, Yehezkiel Steferd Kristo Maritah, Martitah Riska Alkadri, Riska Rochman, Aulia SUGIARTO, LAGA