Fatihah, Kaila Intan
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Praktik dan Tantangan Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial Rahman, Nazla Arliva; Fatihah, Kaila Intan; Hamada, Fathiatrysza
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 1.A (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian Artikel ini bertujuan untuk mengetahui tentang penerapan hukum sebagai salah satu alat kontrol sosial dan apa saja tantangan yang dihadapi dalam realita di kehidupan bermasyarakat. Artikel ini lebih lanjut meneliti mengenai penerapan dan hambatan yang terjadi dalam kenyataan hukum di masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian library research atau studi perpustakaan dengan melakukan pengumpulan informasi dengan literature review yang memiliki sifat kepustakaan. Hasil akhir penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penerapannya hukum sebagai kontrol sosial memiliki fungsi sebagai pengatur masyarakat serta masih ditemukannya hambatan yang terjadi pada realita hukum di masyarakat sebagai kontrol sosial.
Peran Lembaga Penjamin Simpanan (Lps) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dan Bank Indonesia (Bi) Dalam Proses Likuidasi Bank Hitalessy, Yehezkiel Steferd Kristo; Hakim, Putri Balqis Nuril; Fatihah, Kaila Intan
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 6.B (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Likuidasi bank adalah proses pencabutan izin usaha, pembubaran, dan penyelesaian atau pemberesan hak dan kewajiban bank. Beberapa lembaga yang memiliki peran dalam pencegahan dan proses likuidasi diantaranya adalah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI). Likuidasi bank tidak hanya menjadi keputusan penting bagi keberlangsungan bank yang bersangkutan, tetapi juga mempengaruhi stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yang dijelaskan secara deskriptif, ditemukan bahwa LPS berperan dalam memastikan bahwa dana yang dimiliki oleh nasabah pada bank yang dilikuidasi terjamin, LPS juga akan terlibat dalam proses likuidasi bank dimulai dari membuat keputusan untuk menetapkan bank gagal serta membantu dalam penyelesaian aset dan kewajiban bank yang dilikuidasi. OJK juga berperan dalam melakukan pengawasan terhadap bank gagal dan persiapan apabila terjadi permasalahan bank yang dapat dilakukan dengan pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan, sementara itu BI sebagai bank sentral yakni mengatur dan mengawasi bank termasuk berwenang melakukan pencabutan izin usaha, likuidasi, dan pembubaran bentuk hukum bank di Indonesia. Ketiganya mengalami problematika yang sama dalam menjalankan proses likuidasi bank di Indonesia, antara lain seperti resiko timbulnya masalah dalam stabilitas keuangan negara, resiko pada reputasi lembaga dan kepercayaan masyarakat, dan proses pemulihan aset yang kompleks.
Beban Administrasi terhadap Lembaga Pengawas Pelayanan Publik OMBUDSMAN RI Perwakilan Jawa Tengah Rahman, Nazla Arliva; Fatihah, Kaila Intan; Senoaji, Febyola Alistya; Sugiarto, Laga
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 12 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12554936

Abstract

Penelitian artikel ini bertujuan untuk mengetahui Beban Administrasi yang terjadi pada Lembaga Pengawas Pelayanan Publik OMBUDSMAN RI Perwakilan Jawa Tengah, sebagai upaya peningkatan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Artikel ini lebih lanjut membahas mengenai tugas OMBUDSMAN sebagai lembaga pengawas pelayanan publik yang baik demi terwujudnya lingkungan pemerintahan yang baik atau yang dikenal sebagai Good Governance. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif-empiris dengan disertai oleh pendekatan perundang-undangan, pendekatan kajian implementasi pada setiap peristiwa, serta pendekatan analisis. Hasil akhir dalam penelitian ini menunjukkan bahwa beban administrasi OMBUDSMAN sebagai lembaga pengawas pelayanan publik terfokus pada keterlibatan publik dalam menjalankan tugasnya. Keterlibatan publik dapat berupa partisipasi masyarakat, dalam menjalankan tugasnya OMBUDSMAN perlu keterlibatan masyarakat yang dapat mendukung serta membantu jalannya pelayanan publik yang baik.