Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Is Forced Money (Dwangsom) the Key to Enforcing Administrative Court Decisions? Examining Its Impact on Compliance Chandra, Felisha; Syahwal, Syahwal; Herlambang, Pratama Herry; Akbar, Muhammad
Indonesian State Law Review Vol. 7 No. 2 (2024): Indonesian State Law Review, October 2024
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/islrev.v7i2.18874

Abstract

The implementation of forced money (dwangsom) in Indonesia’s administrative courts is a legal tool aimed at ensuring compliance with court decisions, particularly in cases where government bodies fail to fulfill their obligations. This research explores the effectiveness of the dwangsom policy and its implications for improving compliance with administrative court rulings. Using a normative juridical approach, the study analyzes how dwangsom is applied in practice and its impact on the level of compliance by state institutions. The findings reveal that while the dwangsom policy has the potential to encourage compliance, its practical application remains inconsistent. In many instances, government agencies either evade or delay the payment of forced money, leading to minimal impact on ensuring timely enforcement of decisions. The research highlights the need for stricter enforcement mechanisms and greater accountability for public officials who fail to comply with court orders. This study introduces a novel perspective on the role of dwangsom in the broader context of administrative justice in Indonesia. It also addresses the urgency of enhancing its effectiveness to improve the credibility of the administrative courts. The contribution of this research lies in its critical evaluation of the dwangsom policy and its potential for reform. By offering recommendations for strengthening enforcement and compliance, this research aims to contribute to the ongoing discourse on improving the efficiency and accountability of Indonesia's administrative justice system. The findings are particularly relevant to policymakers, legal practitioners, and reform advocates working towards a more responsive legal system.
Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Perizinan Amdal dalam Kegiatan Pertambangan (Studi Kasus: Brown Canyon, Semarang) Chandra, Felisha; Avicenna, Aufa; Nurseha, Sabina Syaharani
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 13 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12747290

Abstract

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) merupakan instrumen penting bagi pendekatan perlindungan lingkungan hidup yang tertulis dalam UU No 32 Tahun 2009. Berdasarkan pernyataan tersebut, AMDAL sangat diperlukan untuk meminimalisir dampak buruk yang ditimbulkan akibat pembangunan yang berpotensi memicu dampak negatif yang berkelanjutan. Artikel ini akan memfokuskan pada peran AMDAL sebagai alat kebijakan dalam mengevaluasi dampak lingkungan dari proyek penambangan yang terjadi di Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif melalui data yang didapatkan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, dimana artikel ini terfokus pada pengamatan yang mendalam perihal mengeksplorasi bagaimana hasil AMDAL dapat membimbing pengambilan keputusan berkelanjutan dan apa saja upaya mitigasi untuk meminimalisir dampak negatif yang kemungkinan besar akan timbul dari kegiatan penambangan di wilayah tersebut. Artikel ini diharapkan akan memberikan wawasan mendalam tentang kompleksitas AMDAL dalam mengelola dampaknya pada lingkungan, serta dengan harapan dapat menjadi landasan bagi perbaikan kebijakan dan praktik berkelanjutan.