Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

BANTUAN HUKUM TERHADAP DIAMNYA KORBAN PELECEHAN SEKSUAL Khoirunnisa, Maulidya; Khamimah, Nur; Ufaira, Naifa Salma; Kastiady, Salvia Salsabila Putri
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v11i7.12231

Abstract

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang dapat menimpa siapa saja, baik perempuan maupun laki-laki, di berbagai lingkungan seperti tempat kerja, sekolah, dan rumah. Artikel ini menyoroti pentingnya pendidikan tentang relasi yang sehat dan penghargaan terhadap batasan pribadi untuk mencegah kekerasan seksual, serta peran pendampingan emosional dari teman dekat dalam proses pemulihan korban. Selain itu, artikel ini membahas pentingnya bantuan hukum bagi korban pelecehan seksual, khususnya dalam konteks hubungan pacaran di kalangan remaja, di mana pemahaman tentang persetujuan dan batasan fisik sering kali kurang. Dengan meningkatnya angka kekerasan dalam pacaran, edukasi seksual yang komprehensif menjadi sangat penting. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia memberikan kerangka hukum untuk perlindungan dan pemulihan korban, menegaskan bahwa pelecehan seksual adalah pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana dan berdampak psikologis mendalam bagi korban.
Pengaruh Beban Administrasi Kantor Sekertariat Daerah Kabupaten Semarang Terhadap Pelayanan Publik Ufaira, Naifa Salma; Khamimah, Nur
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 13 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12798846

Abstract

Sekretariat daerah, sebagai bagian penting dari struktur pemerintahan di level Kota/Kabupaten, memiliki fungsi utama membantu Bupati/Walikota dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan administrasi terkait dengan tugas dari berbagai Perangkat Daerah, dan memberikan layanan administratif. Dalam struktur pemerintahan lokal, perannya sangat signifikan sebagai bagian yang terintegrasi dari lembaga-lembaga lainnya. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 menekankan bahwa Sekretariat Daerah merupakan bagian dari staf, sementara Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 23 Tahun 2014 menempatkannya sebagai bagian dari Perangkat Daerah bersama dengan beberapa unit lainnya. Setiap lembaga pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk menjalankan perannya. Pengelompokan beban administratif bertujuan untuk memastikan pelayanan publik yang efisien, efektif, dan sesuai dengan hukum. Beban administratif mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kebijakan, pemberian izin, pengawasan, dan pengaturan.