Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Protection of Human Rights Against Women in an International Legal Perspective Kastiady, Salvia Salsabila Putri
International Law Discourse in Southeast Asia Vol 3 No 2 (2024): July-December, 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ildisea.v2i2.77078

Abstract

Violations of human rights against women are still a serious debate, because there are still many women who experience acts of human rights violations, even though the National Human Rights Commission and the National Women's Commission have been initiated, it is not a guarantee that human rights violations against women will not occur. Sexual violence in international law develops according to the circumstances when acts of violence occur. sexual, where the act of sexual violence occurs. This occurs in conditions of armed conflict or in conditions where there is no armed conflict, namely in domestic life and at work. Sexual violence International law is regulated in many cases, including the Rome Statute of the International Criminal Court of 1974, which classifies sexual violence as the most serious crime. Apart from that, it is also regulated in the general agreement to eliminate all forms of discrimination against women, if the regulations are stricter, preventive measures related to protection against sexual violence are in accordance with this Convention. The National Commission on Violence Against Women has also classified gender-based violence
BANTUAN HUKUM TERHADAP DIAMNYA KORBAN PELECEHAN SEKSUAL Khoirunnisa, Maulidya; Khamimah, Nur; Ufaira, Naifa Salma; Kastiady, Salvia Salsabila Putri
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v11i7.12231

Abstract

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang dapat menimpa siapa saja, baik perempuan maupun laki-laki, di berbagai lingkungan seperti tempat kerja, sekolah, dan rumah. Artikel ini menyoroti pentingnya pendidikan tentang relasi yang sehat dan penghargaan terhadap batasan pribadi untuk mencegah kekerasan seksual, serta peran pendampingan emosional dari teman dekat dalam proses pemulihan korban. Selain itu, artikel ini membahas pentingnya bantuan hukum bagi korban pelecehan seksual, khususnya dalam konteks hubungan pacaran di kalangan remaja, di mana pemahaman tentang persetujuan dan batasan fisik sering kali kurang. Dengan meningkatnya angka kekerasan dalam pacaran, edukasi seksual yang komprehensif menjadi sangat penting. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia memberikan kerangka hukum untuk perlindungan dan pemulihan korban, menegaskan bahwa pelecehan seksual adalah pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana dan berdampak psikologis mendalam bagi korban.
Protection of Human Rights Against Women in an International Legal Perspective Kastiady, Salvia Salsabila Putri; Rajib, Rayi Kharisma; Qoiri, Mutmainah Nur; Salikin, Zulfikar Ahmad Nur
International Law Discourse in Southeast Asia Vol. 3 No. 2 (2024): Navigating Global Disputes: International Criminal Law, Human Rights, and Sover
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ildisea.v3i2.35119

Abstract

The protection of human rights for women has been a central issue in international law, reflecting the evolving recognition of gender equality and the need to address systemic inequalities. Historically, women have been marginalized in both legal and societal structures, facing discrimination, violence, and economic disparity. However, over the past century, a series of international conventions, treaties, and declarations have sought to safeguard women's rights globally. Notably, the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), and various regional instruments have played pivotal roles in shaping legal norms that promote gender equality and protect women from abuses. Despite these legal frameworks, challenges persist in the effective implementation and enforcement of women's rights protections. Cultural, political, and socio-economic barriers continue to obstruct the realization of gender equality in many regions, and women often remain vulnerable to violence, exploitation, and discriminatory practices. The international legal system, through the work of organizations such as the United Nations, has made strides in encouraging state accountability and establishing standards for the treatment of women, but gaps in enforcement mechanisms, state sovereignty, and varying cultural norms complicate the protection process. This paper explores the international legal frameworks designed to protect women's human rights, evaluates the effectiveness of these mechanisms, and examines the ongoing obstacles to achieving comprehensive gender equality. The study highlights the need for continued advocacy, stronger enforcement, and collaboration among global institutions to advance the protection of women's rights and ensure their full participation in all spheres of life.
Implementasi Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Efisiensi Penerimaan Beban Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Maulana, Mochammad Rizky; Kastiady, Salvia Salsabila Putri
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 11 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12740214

Abstract

Artikel ini menggambarkan implementasi teknologi informasi dalam upaya meningkatkan efisiensi penerimaan beban administrasi pajak kendaraan bermotor di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pajak, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), menjadi kontributor utama pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meskipun menjadi sumber utama, penerimaan pajak terkadang sulit mencapai target yang ditetapkan, menciptakan tantangan dalam kualitas pelayanan publik. Dalam rangka memperbaiki proses administrasi pajak, Provinsi Jawa Tengah telah menerapkan teknologi informasi, seperti sistem informasi, basis data, dan aplikasi berbasis web. Saragih, A. H., Hendrawan, A., & Susilawati, N. (2019). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi lapangan, menggali data dari bahan hukum, wawancara, dan observasi pada instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi teknologi informasi, terutama melalui aplikasi E-Samsat, memberikan kontribusi positif terhadap efisiensi penerimaan pajak. Pembayaran online dan akses melalui aplikasi mobile memberikan kemudahan bagi wajib pajak, sementara integrasi basis data meningkatkan manajemen informasi. Meskipun terdapat dampak positif, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa hambatan, termasuk tingkat penerimaan masyarakat terhadap sistem baru dan kebutuhan peningkatan infrastruktur di wilayah pedesaan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran holistik tentang implementasi teknologi informasi dalam konteks administrasi pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah, khususnya di Kota Semarang. Hasilnya diharapkan dapat menjadi panduan bagi pemerintah daerah, lembaga terkait, dan peneliti dalam upaya meningkatkan efisiensi penerimaan pajak di tingkat lokal. Strauss, A., & Corbin, J. (2003). Implementasi Teknologi Informasi.