Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lontar Merah: Studi Keilmuan Hukum Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Perspektif Administrasi Publik dan hukum
Aditya Arif Pratama
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
URGENSI PENUNJUKAN PENJABAT GUBERNUR UNTUK MENDUKUNG PROGRAM PEMERINTAH Kuswan Hadji; Athalla Fikra Yazdaniar; David Fahriza Ali; Aditya Arif Pratama; Revaldo Putra Magantara; Dhimas Arya Kamandanu; Muhammad Nurhisyam Fachri Hakim
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 3 No. 9 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v3i9.3313

Abstract

Penunjukan Pelaksana Jabatan (PJ) Gubernur menjadi langkah strategis sekaligus krusial untuk mendukung pengimplementasian program-program pemerintah di tingkat daerah. Pada situasi tertentu, Gubernur tidak dapat melaksanakan tugasnya secara tiba-tiba atau dalam konteks peralihan kekuasaan yang stabil, maka dari itulah lahir alasan-alasan penting atau urgensi dari penunjukan penjabat Gubernur dalam pelaksanaan program-program pemerintahan. Dalam penunjukkan ini tentu akan muncul berbagai pertimbangan terkait dampak positif maupun negatif yang akan ditimbulkan, baik dari segi efisiensi maupun efektivitas, kepastian pelaksanaan program yang sesuai dengan perencanaan, serta peran dan dukungan yang diperlukan untuk memastikan kesinambungan dan kesuksesan program-program pemerintah di tingkat daerah. Melalui metode penelitian yuridis normatif pendekatan yang sangat relevan dalam mengkaji urgensi penunjukan penjabat gubernur dari perspektif hukum administratif dan hukum tata negara. dalam pelaksanakan penunjukannya masih terdapat pro dan kontra terkait apa urgensi dari penunjukan penjabat gubernur yang dimana dalam pelaksanakannya apakah sudah secara demokratis atau politik
Analisis Yuridis Perlindungan Anak dalam Eksploitasi oleh Orang Tua melalui Paksaan Mengemis menurut UU No. 35/2014 dan KUHP Dhamar Djati Sasongko; Maria Benedicta Azalia Putri; Aditya Arif Pratama; Ananda Thalia Wahyu Salsabilla
Perspektif Administrasi Publik dan hukum Vol. 2 No. 3 (2025): Juli: Perspektif Administrasi Publik dan hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/perspektif.v2i3.253

Abstract

The exploitation of children by parents through forced begging is a serious violation of children's rights protected by national law. This study aims to analyze legal protection for children based on Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and the Indonesian Penal Code (KUHP). The research method used is normative juridical with a statutory approach. The analysis shows that the state firmly prohibits the exploitation of children and imposes criminal sanctions on parents who force their children to beg. This protection includes both preventive and repressive measures. The Penal Code also strengthens child protection through provisions regarding criminal acts against minors. However, the implementation faces obstacles such as economic conditions, cultural factors, and lack of supervision. Strengthening legal enforcement and raising public awareness are necessary to ensure that child protection is effectively carried out. This study concludes that although legal instruments are available, concrete steps are still needed to eliminate child exploitation practices within the family environment.
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENDUKUNG EFEKTIVITAS GAKKUMDU PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH Fernanda, Niken; Arifin, Rosa Adelia; Dwi Mei Nandani; Saiva Wulandari; Aditya Arif Pratama
LONTAR MERAH Vol. 8 No. 1 (2025): Hukum Pemerintah Daerah
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lm.v8i1.4579

Abstract

Penelitian ini menganalisis kendala dalam koordinasi antara pemerintah daerah dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) terkait penegakan hukum pemilu di Indonesia. Meskipun Gakkumdu didirikan untuk meningkatkan penanganan pelanggaran pemilu, pelaksanaan di lapangan mengalami sejumlah hambatan yang mengurangi efektivitasnya. Permasalahan yang ditemukan mencakup ketiadaan aturan teknis yang jelas, ketidakseimbangan wewenang antara lembaga pengawas dan pemerintah daerah, lemahnya sinergi internal, serta keterbatasan dalam hal sumber daya manusia, infrastruktur, dan alokasi sumber daya. Selain itu, campur tangan aktor politik lokal dan kurangnya jaminan perlindungan bagi pelapor turut menghambat terciptanya sistem pengawasan yang transparan dan independen. Dengan pendekatan kualitatif-deskriptif dan data empiris, penelitian ini menyarankan perlunya reformasi regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, modernisasi sistem pengawasan, serta perlindungan yang kuat bagi partisipasi publik. Langkah-langkah ini dianggap penting untuk mewujudkan penegakan hukum pemilu yang efektif, adil, dan berintegritas guna memperkokoh demokrasi di tingkat lokal dan nasional. Kata kunci Penegakan hukum pemilu, Sentra Gakkumdu, pemerintah daerah
Larangan Perkawinan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam Divya Triana Rahmawati; Rosa Adelia Arifin; Dinar Indah Permatasari; Efi Lailatun Nisfah; Kania Putri Riyandra; Niken Fernanda; Aditya Arif Pratama; Damar Arrya Akbar Munaf
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1103

Abstract

Larangan perkawinan sedarah merupakan ketentuan yang dijunjung tinggi dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia, sebagai bentuk perlindungan terhadap struktur keluarga, kesehatan generasi, serta tatanan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar normatif larangan perkawinan sedarah dalam perspektif Al-Qur’an dan hadis, serta menganalisis implementasinya dalam sistem hukum nasional Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta teknik analisis deskriptif-kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa larangan ini ditegaskan secara eksplisit dalam Q.S. An-Nisa ayat 22–23 dan hadis-hadis Nabi, yang kemudian dikuatkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Larangan tersebut meliputi hubungan darah, persusuan, dan mushaharah (persemendaan), serta didasarkan pada prinsip maqashid syariah untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penelitian ini menegaskan bahwa hukum Islam dan hukum nasional bersinergi dalam melarang perkawinan sedarah demi menciptakan keluarga yang sehat, adil, dan harmonis.
Co-Authors Ananda Thalia Wahyu Salsabilla Arifin, Rosa Adelia Athalla Fikra Yazdaniar Damar Arrya Akbar Munaf David Fahriza Ali Dhamar Djati Sasongko Dhimas Arya Kamandanu Dinar Indah Permatasari Divya Triana Rahmawati Dwi Mei Nandani Efi Lailatun Nisfah Fernanda, Niken Kania Putri Riyandra Kuswan Hadji Maria Benedicta Azalia Putri Muhammad Nurhisyam Fachri Hakim Niken Fernanda Revaldo Putra Magantara Rosa Adelia Arifin Saiva Wulandari