Ni Putu Yunika Sulistyawati
Unknown Affiliation

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

PROSES PERALIHAN TANAH YANG DIKUASAI NEGARA UNTUK DIJADIKAN HAK GUNA BANGUNAN DI KANTOR ATR/BPN KOTA DENPASAR Sang Ayu Made Ary Kusuma Wardhani; Ni Putu Yunika Sulistyawati; I Dewa Gede Putra Riswama
Kerta Dyatmika Vol 22 No 1 (2024): Kerta Dyatmika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46650/kd.22.1.1528.53-64

Abstract

Hak-hak atas tanah termasuk salah satu hak perseorangan atas tanah. Hak perseorangan atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya, perseorangan, sekelompok orang secara bersama-sama, badan hukum untuk memakai, dalam arti menguasai, menggunakan, dan/atau mengambil manfaat dari tanah tersebut. Hak-hak perseorangan atas tanah berupa hak atas tanah, wakaf tanah, hak milik, hak tanggungan, dan hak milik atas satuan rumah susun. Peralihan terhadap hak atas tanah yang disertai terkait perbuatan hukum, peralihan terkait hak atas tanah dalam hukum dapat berpindah.Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui Proses Peralihan Tanah Yang Dikuasai Negara Untuk Dijadikan Hak Guna Bangunan Di Kantor ATR/BPN Kota Denpasar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yakni menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Proses Peralihan Tanah Yang Dikuasai Negara Untuk Dijadikan Hak Guna Bngunan Di Kantor ATR/BPN Kota Denpasar, dalam praktek dilakukan melalui dari pemohon memohon akta Hak Guna Bangunan (HGB) dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Pembuatan akta oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sesuai dengan Keputusan Presiden (sesuai pasal 24 ayat 4 Perturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Bangunan). Provinsi Bali barulah Kantor Pertanaahan Kota Denpasar menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang dimohon berdasarkan menunjuk Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunannya dan Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses perpanjangan Hak Guna Bangunan di Kantor ATR/BPN Kota Denpasar antara lain : Mengenai pendaftaran, jangka waktu dari Hak Guna Bangunan, kesulitan dalam tata cara perpanjangan dan pengaruh master plan. Land rights are one of the individual rights to land. Individual rights to land are rights that authorize the holder of their rights, individuals, groups of people together, legal entities to use, in the sense of controlling, using, and/or taking benefits from the land. Individual rights to land in the form of land rights, land waqf, property rights, mortgage rights, and property rights to flat units. The transfer of land rights accompanied by legal actions, transfers related to land rights in law can be transferred. The purpose of this study was to determine the process of transferring land controlled by the state to be used as building rights at the National Land Goverment Denpasar. The method used in this research is empirical juridical, namely analyzing the problem by combining legal materials (which are secondary data) with primary data obtained in the field. The results of the research and discussion are: The process of transferring land controlled by the state to be used as a building use right at the Denpasar City National Land Goverment Office. Obstacles encountered in the process of extending the Right to Build at the Denpasar City National Land Goverment Office.
KEPASTIAN HUKUM PENATAAN RUANG WILAYAH SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG Ni Putu Yunika Sulistyawati; Sang Ayu Made Ary Kusumawardhani; Ni Luh Sutariani
Kerta Dyatmika Vol 23 No 2 (2024): Kerta Dyatmika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46650/kd.23.2.1574.36-49

Abstract

Menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataaan Ruang, bahwa Tata Ruang Wilayah adalah wujud dari struktur dan pola ruang, di mana struktur ruang adalah susunan pusat-pusat pemukiman dan system jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat secara hierarki memiliki hubungan fungsional, sedangkan pola ruang secara nasional adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang yang berfungsi sebagai kawasan lindung dan peruntukan ruang yang berfungsi sebagai kawasan budidaya. Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah antara lain : Bagaimana Implementasi Kebijakan Penataan Ruang di Indonesia serta Bagaimana Kepastian Hukum Penataan Ruang Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu melakukan analisis kebijakan penataan ruang oleh Pemerintah setelah berlakunya undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Hasil pembahasan dalam penelitian ini Implementasi Kebijakan Penataan Ruang di Indonesia Kebijakan penataan ruang oleh pemerintah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat. Peran masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam penataan ruang karena pada akhirnya hasil penataan ruang adalah untuk kepentingan seluruh masyarakat serta untuk tercapainya tujuan penataan ruang, yaitu terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dan Kepastian hukum penataan ruang wilayah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dimana kepastian hukum merupakan indicator profesionalisme dan syarat bagi kredibilitas pemerintahan, sebab bersifat vital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta dalam pengembangan hubungan internasional. Tegaknya kepastian hukum juga mnesyaratkan kecermatan dalam penyusunan berbagai kebijakan pembangunan. Sebab berbagai kebijakan publik tersebut pada akhirnya harus dituangkan dalam system perundang-undangan untuk memiliki kekuatan hukum, dan harus mengandung kepastian hukum. Untuk menjamin adanya pemerintahan yang bersih (clean government) serta kepemerintahan yang baik maka pelaksanaan pembangunan hukum harus memenuhi kewajiban procedural (fairness), pertanggungjawaban publik (accountability) dan dapat dipenuhi kewajiban untuk peka terhadap aspirasi masyarakat (responsibility). According to Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning, Regional Spatial Planning is a form of spatial structure and pattern, where spatial structure is the arrangement of residential centers and a network system of infrastructure and facilities that function to support community socio-economic activities in a hierarchical manner. has a functional relationship, while the national spatial pattern is the distribution of space allocations in a region which includes space allocations that function as protected areas and space allocations that function as cultivation areas. Based on the background of the problem as stated above, several problems can be formulated, including: How to Implement Spatial Planning Policy in Indonesia and What is the Legal Certainty of Spatial Planning After the Enactment of Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning. The type of research used in this research is normative legal research, namely analyzing spatial planning policies by the Government after the enactment of Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning. The results of the discussion in this research are Implementation of Spatial Planning Policy in Indonesia Spatial planning policy by the government after the enactment of Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning by the Government and regional governments by involving the role of the community. The role of the community is very important in spatial planning because ultimately the results of spatial planning are for the benefit of the entire community and to achieve the goals of spatial planning, namely the creation of safe, comfortable, productive and sustainable national regional space and legal certainty for regional spatial planning after its enactment. Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning where legal certainty is an indicator of professionalism and a requirement for government credibility, because it is vital in the administration of government and development, as well as in the development of international relations. Upholding legal certainty also requires accuracy in the preparation of various development policies. Because these various public policies must ultimately be stated in the legislative system to have legal force, and must contain legal certainty. To ensure clean government and good governance, the implementation of legal development must fulfill procedural obligations (fairness), public accountability (accountability) and fulfill the obligation to be sensitive to community aspirations (responsibility).
The Kedudukan Hukum Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang dibuat PPAT: Kedudukan Hukum Surat Kuasa NI PUTU YUNIKA SULISTYAWATI
VYAVAHARA DUTA Vol 20 No 1 (2025): Vyavahara Duta
Publisher : Jurusan Hukum Fakultas Dharma Duta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25078/vyavaharaduta.v20i1.4674

Abstract

Abstract An agreement is an event where one person promises to another person or where two people promise each other to carry out something. From this event, a relationship arises between the two people which is called an alliance. Thus, the relationship between an agreement and an agreement is that the agreement issues an obligation. Agreements are a source of engagement, in addition to other sources. This means that an agreement is an abstract meaning, while an agreement is a concrete thing or an event. The method used is a normative method, there are 2 benefits of this research, namely theoretical benefits and practical benefits. The theoretical benefits of this research are expected to contribute to increasing information and insight in discussing the problem of land ownership fraud. And the practical benefit of this research is that through this research it is hoped that it will provide an overview, input and suggestions for the general public, the position of a power of attorney that imposes mortgage rights made by PPAT Requirements and documents needed in the process of making a deed. The following are the conditions for making a SKMHT. It does not contain the power to provide other legal action, but only relates to the imposition of mortgage rights. debtor. The function of the Power of Attorney to Install Mortgage Rights (SKMHT) in Granting Mortgage Rights in the Perspective of Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights. The legal position of the Power of Attorney deed to encumber the mortgage rights made by PPAT is that it is an additional/additional agreement (accessoir) which gives rise to a legal relationship between debts and receivables (credit agreement). Because Mortgage Rights are by their nature a subsidiary agreement or accessoir to certain receivables, which are based on a principal agreement, their birth and existence is determined by the existence of receivables whose repayment is guaranteed. The form of SKMHT is regulated in the provisions of Article 15 UUHT.
Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber Organik terkait dengan Surat Edaran Gubernur Bali Se Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah di Desa Tegal Kertha Ni Putu Yunika Sulistyawati
VYAVAHARA DUTA Vol 21 No 2 (2026): Vyavahara Duta
Publisher : Jurusan Hukum Fakultas Dharma Duta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25078/vyavaharaduta.v21i2.6485

Abstract

The decline in environmental quality threatens human survival, even though the right to a good and healthy environment is guaranteed under Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law Number 32 of 2009. To address the waste emergency, Presidential Regulation Number 109 of 2025 promotes modern and sustainable waste management. At the regional level, Chapter IV of the Bali Governor's Circular Letter Number 9 of 2025 requires villages/urban villages and traditional villages (desa adat) to implement source-based waste management, restrict single-use plastics, and enact Village Regulations or Pararem. Tegal Kertha Village faces challenges in waste management related to environmental law. This study aims to examine source-based organic waste management in Tegal Kertha Village in relation to the Circular Letter and environmental law, so that its benefits can be directly felt by the community. This study employs an empirical legal research method, using interviews, observation, and literature study as data collection techniques, and is descriptive in nature. The results show that waste is sorted into organic, inorganic, and mixed waste. Organic waste is processed into compost through shredding, piling in special bins, and sieving after approximately one month, and is then used by households as plant fertilizer. Mixed waste still requires separate handling at the village-level waste disposal site (TPSS) or the final disposal site (TPA). Environmental law counseling and composting training support community participation, improved services, public tranquility, and the village economy.