Garuda - Garba Rujukan Digital

PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM BKBH UNRI DALAM MENGATASI PERMASALAHAN HUKUM MASYARAKAT DI DESA PULAU PERMAI Hidayat, Tengku Arif; Putri, Riau Dela Islami; Dirgantara, Satrya; Indriani, Trifosa; Nainggolan, Tulus Malvin; Lovina, Angel Agnes; Amanda, Rindu Tesaniya; Anaqi, M. Fadillah Zaafa; Ulya, Raihannah; Ardelia, Dinda; Nasution, Nur Aini
Diklat Review : Jurnal manajemen pendidikan dan pelatihan Vol. 7 No. 2 (2023): Penguatan Layanan Publik dan Inovasi Masyarakat untuk Pertumbuhan Riil
Publisher : Komunitas Manajemen Kompetitif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35446/diklatreview.v7i2.1507

Indonesia is a legal country that protects the rights of its citizens in the legal field. The form of embodiment of legal protection provided by the state to its citizens is Legal Aid. Legal Aid is a right that every citizen has which is guaranteed through the constitution, according to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Article 28D Paragraph (2). Legal aid is intended to assist the community in resolving the legal problems they face with the assistance of legal institutions or related parties who have the authority and obligation to provide legal assistance. The Pulau Permai Village Kukerta Team together with the legal aid agency BKBH (Legal Consultation and Assistance Agency) Faculty of Law, Riau University held an outreach to increase community knowledge regarding legal aid and the community's right to obtain legal aid. The public's lack of knowledge about legal aid has led the Kukerta team to carry out outreach activities containing material about legal aid, how to get legal aid, the conditions for getting legal aid and the forms of legal aid. The socialization activity also aims to resolve legal problems that the community has through direct discussions held with the present speakers. Regarding legal aid activities, these are regulated in Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid.

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN DI INDONESIA YANG BERSESUAIAN DENGAN ASAS BERWAWASAN LINGKUNGAN HIDUP Elpha Darnia, Meriza; Rabita Putri, Annisa; Fitra Salsabilla, Hiliya; Aron Setiawan, Juniver; Dirgantara, Satrya
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 11 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i11.2023.5144-5150

Secara mendasar, kegiatan usaha pertambangan harus dijalankan tanpa menyebabkan kerugian kepada pihak-pihak tertentu atau mayoritas (masyarakat umum). Demikian juga, sumber daya alam yang digunakan sebagai bahan tambang harus dijaga agar tidak terganggu, karena hal ini dapat mengakibatkan ketidakseimbangan pada ekosistem dan ekologi, yang berpotensi menyebabkan kerusakan pada alam dan lingkungan. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menggali dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana izin pengelolaan tambang dapat disesuaikan dengan prinsip-prinsip lingkungan hidup serta aspek-aspek lingkungan hidup yang mungkin terpengaruh oleh kegiatan pertambangan di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertambangan yang berwawasan lingkungan menjadi prioritas guna mencapai kesejahteraan masyarakat, sesuai nilai-nilai yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini mengonfirmasi kewajiban negara untuk mengurus sumber daya alam dengan mempertimbangkan kepentingan rakyat, yang mencakup perlindungan lingkungan hidup. Tata cara pengelolaan lingkungan hidup wajib berfokus terhadap penjaminan kelestarian lingkungan, sebagaimana diuraikan pada Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

EMPOWERING FUTURE CREATIVES: A COMMUNITY ENGAGEMENT PROGRAM ON ILLUSTRATION IN THE INDUSTRY FOR QUALITY EDUCATION Nabila Shabiriani, Uzda; Ulinnuha, Muhammad Khirzan; Dirgantara, Satrya; Manalu, Daniella Oktalina
SEEIJ (Social Economics and Ecology International Journal) Vol. 9 No. 1 (2025): March
Publisher : Bina Nusantara University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21512/seeij.v9i1.12213

To the increased need for illustrators in the creative sector, Community Engagement Program on Illustration in The Industry for Quality Education came up with the Empowering Future Creatives program. It impacted 39 emerging creatives and tertiary learners to continue studying about illustration using webinars, seminars, and collaboration spaces that used experiential learning. The students were also able to experience significant parts of professional illustration, including the ideation process, storytelling, and business involved in the career. The students were also directly exposed to industry professionals who served as mentors and provided educative information regarding the industry. The evaluation process indicated a high degree of interaction because 92% of the participants cited an impact on their own professional development. 85% Students developed their illustration capabilities, and 59% attained internships, freelance jobs, or post-course education because of the scheme. As well as technical competency, the program developed the students' professional network far more significantly and gave them far more industry problem awareness and knowledge of career management strategies. The program also addressed the above-mentioned issues regarding the perception of illustration as an unprofessional practice, highlighting the need for greater awareness of its role in visual communication, marketing, and branding. The course raises the level of education for the Sustainable Development Goals (SDGs) through experiential and systematic learning. It also reaffirms illustration's creative and business legitimacy as a career, thereby enabling draftsmen to get the exposure and recognition they deserve within the industry.

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN DI INDONESIA YANG BERSESUAIAN DENGAN ASAS BERWAWASAN LINGKUNGAN HIDUP Elpha Darnia, Meriza; Rabita Putri, Annisa; Fitra Salsabilla, Hiliya; Aron Setiawan, Juniver; Dirgantara, Satrya
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 11 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i11.2023.5144-5150

Secara mendasar, kegiatan usaha pertambangan harus dijalankan tanpa menyebabkan kerugian kepada pihak-pihak tertentu atau mayoritas (masyarakat umum). Demikian juga, sumber daya alam yang digunakan sebagai bahan tambang harus dijaga agar tidak terganggu, karena hal ini dapat mengakibatkan ketidakseimbangan pada ekosistem dan ekologi, yang berpotensi menyebabkan kerusakan pada alam dan lingkungan. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menggali dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana izin pengelolaan tambang dapat disesuaikan dengan prinsip-prinsip lingkungan hidup serta aspek-aspek lingkungan hidup yang mungkin terpengaruh oleh kegiatan pertambangan di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertambangan yang berwawasan lingkungan menjadi prioritas guna mencapai kesejahteraan masyarakat, sesuai nilai-nilai yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini mengonfirmasi kewajiban negara untuk mengurus sumber daya alam dengan mempertimbangkan kepentingan rakyat, yang mencakup perlindungan lingkungan hidup. Tata cara pengelolaan lingkungan hidup wajib berfokus terhadap penjaminan kelestarian lingkungan, sebagaimana diuraikan pada Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Title

Found 4 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 4 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search