Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review Journal of Education Research
Natashya, Natashya
Unknown Affiliation
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Pemberantasan Produk Bajakan dan Tindakan Hukum di Indonesia: Studi Kasus Upaya Pemerintah Syailendra, Moody Rizgy; Natashya, Natashya
Journal of Education Research Vol. 5 No. 1 (2024)
Publisher : Perkumpulan Pengelola Jurnal PAUD Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37985/jer.v5i1.558

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai pemberantasan produk bajakan di Indonesia, dimana sebagai negara dengan memiliki potensi di bidang ekonomi. Namun nyatanya, masih banyak produk bajakan yang merajelela dengan mengkopi hasil karya orang lain, seperti Video Compact Disc, Digital Video Disc, Compact Disk Read Only Memory, kaset, dan buku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak produk bajakan pada ekonomi, Undang-Undang hak cipta, pencipta, konsumen, dan industri di Indonesia dan upaya pemerintah Indonesia dalam menerapkan tindakan hukum terhadap praktik produk bajakan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan bahan hukum primer dan sekunder. Akibat dari produk bajakan ini pada tahun dua ribu tujuh belas negara mengalami kerugian pembajakan film sebesar satu koma empat triliun, musik senilai delapan koma empat miliar, dan software mencapai dua belas triliun. Adapun upaya negara untuk mengatasi hal ini, yaitu mengadakan sosialisasi kepada civitas akademika, menjadikan HAKI sebagai mata kuliah wajib, mewajibkan dosen menyusun modul standar berupa reading material, dan dukungan dana serta sarana dari fakultas ataupun universitas. Kesimpulannya adalah meskipun adanya upaya untuk mengatasi masalah pembajakan, namun penegakan hukum masih kurang konsisten dan tidak selalu efektif.
Pemberantasan Produk Bajakan dan Tindakan Hukum di Indonesia: Studi Kasus Upaya Pemerintah Syailendra, Moody Rizgy; Natashya, Natashya
Journal of Education Research Vol. 5 No. 1 (2024)
Publisher : Perkumpulan Pengelola Jurnal PAUD Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37985/jer.v5i1.558

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai pemberantasan produk bajakan di Indonesia, dimana sebagai negara dengan memiliki potensi di bidang ekonomi. Namun nyatanya, masih banyak produk bajakan yang merajelela dengan mengkopi hasil karya orang lain, seperti Video Compact Disc, Digital Video Disc, Compact Disk Read Only Memory, kaset, dan buku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak produk bajakan pada ekonomi, Undang-Undang hak cipta, pencipta, konsumen, dan industri di Indonesia dan upaya pemerintah Indonesia dalam menerapkan tindakan hukum terhadap praktik produk bajakan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan bahan hukum primer dan sekunder. Akibat dari produk bajakan ini pada tahun dua ribu tujuh belas negara mengalami kerugian pembajakan film sebesar satu koma empat triliun, musik senilai delapan koma empat miliar, dan software mencapai dua belas triliun. Adapun upaya negara untuk mengatasi hal ini, yaitu mengadakan sosialisasi kepada civitas akademika, menjadikan HAKI sebagai mata kuliah wajib, mewajibkan dosen menyusun modul standar berupa reading material, dan dukungan dana serta sarana dari fakultas ataupun universitas. Kesimpulannya adalah meskipun adanya upaya untuk mengatasi masalah pembajakan, namun penegakan hukum masih kurang konsisten dan tidak selalu efektif.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI KORBAN PEMERKOSAAN Natashya, Natashya; Firmansyah, Hery
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.507

Abstract

Rape is increasingly occurring with perpetrators who are unaware of the place and time. Protecting minors who become victims is a government priority. This study uses a normative research method, referring to primary and secondary legal sources. Law Number 35 of 2014, which amends Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, regulates legal protection for child victims of rape. Victims can file for restitution, receive medical assistance, and undergo psychosocial rehabilitation. Rapists can be sentenced to a maximum of 15 years in prison and a minimum of 5 years, as well as fined up to Rp.5,000,000,000.00. Therefore, it can be concluded that child rape victims receive strong legal protection under the Child Protection Law. Additionally, they also receive the necessary assistance for physical and psychological recovery. On the other hand, rapists face severe sanctions commensurate with the crime committed. This research has important implications for raising public awareness about the importance of protecting child rape victims and ensuring consistent enforcement of existing laws.
Keabsahan Perjanjian Financial Technology Lending Dengan Konsep Kontrak Roscoe Pound Martinelli, Imelda; Audrey Serena, Michelle; Natashya, Natashya
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1200

Abstract

The era of technology has given birth to significant transformation in the financial sector, particularly in the form of Financial Technology Lending (Fintech Lending). Fintech Lending is the result of the fusion of technology and the financial sector, enabling individuals and businesses to access loans quickly, easily, and transparently. Specifically, this journal discusses the validity of Fintech Lending agreements from the perspective of civil law and other legal aspects related to Fintech Lending agreements. Using a normative legal research method and supported by relevant secondary data on the validity of Financial Technology Lending agreements, collected, selected, and processed as the primary data source in this study, as well as the development of descriptive-analytical research based on applicable legal regulations. This is analyzed with legal theories related to issues or problems in Financial Technology Lending. This journal examines the validity of agreements through the Civil Code Book Articles 1313, 1314, and 1320, Financial Services Authority Regulation No. 77 of 2016 Article 1 Number 3, Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions Article 1 Number 17 and Article 18. The validity of a Fintech Lending agreement is also correlated with the concept of contracts as proposed by Roscoe Pound through four theories, namely, the Will Theory, the Bargain Theory, the Equivalent Theory, and the Injurious-Reliance Theory. Efforts to establish a Fintech Lending Data Center (Pusdafil) which aims to monitor and manage risks. These steps demonstrate efforts to secure the online loan process and protect the parties involved from possible fraud or default.
Co-Authors Audrey Serena, Michelle Hery Firmansyah Imelda Martinelli, Imelda Moody Rizqy Syailendra Putra