Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Sebagai Media Pengawasan di Lingkungan Masyarakat Aulia, Dita; Anggelina, Devina; Handayani, Holinda; Hikmah, Nurul; Anwar, Muhammad Syaiful
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 17 No 01 (2024): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 17 No 01 Tahun 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v17i01.867

Abstract

Negara Indonesia adalah negara hukum yang dinamis bertujuan untuk mencapai kehidupan negara yang sejahtera,aman,damai, dan tertib.Dengan cara tata kehidupan yang demikian , persamaan warga negara didepan hukum dijamin.Untuk mencapai tujuan tersebutdi atas sesuai dengan sistem ketatanegaraan yang dianut dalam Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah harus bertindak secara aktif dan positif melalui aparatur penyelenggara negaranya.Sebagai negara hukum, negara Indonesia menganggap hukum penting, pelaksanaan yang dilakukan oleh negara melalui pemerintahannya harus dilaksanakan dengan baik dan menurut saluran yang ditentukan oleh undang -undang. Hukum berfungsi sebagai badan kontrol dalam masyarakat.Salah satu bentuk pengawasannya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan yang mengkaji informasi sekunder berupa peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan hukum administrasi negara, undang-undang dan penelitian serta referensi lainnya. Prinsip tata pemerintahan yang baik berdasarkan AAUPB menjadi standar dasar aparatur negara dalam pelaksanaan perbuatan hukum atas berhasil atau tidaknya dalam menjalankan tugasnya. Dalam praktiknya, tentu saja ada beberapa hambatan yang menghalangi PTUN sebagai sarana check and balance untuk mewujudkan good governance di masyarakat.
Pendampingan Dan Bantuan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Menikah Di Bawah Tangan Di Desa Munggu Handayani, Holinda; Anggelina, Devina; Anugrah , Muhammad
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 4 No. 6 (2024): Journal of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v4i6.1683

Abstract

Underage marriage is still a problem in Indonesia even though it has been regulated in Law Number 16 of 2019 concerning marriage which stipulates the minimum age of marriage is 19 years old. In Munggu Village, informal or underhand early marriage is still frequent, mainly influenced by social, cultural, and economic norms. This practice of marriage without official registration results in a lack of legal protection for the children involved, as well as the loss of their access to civil rights such as inheritance rights and other legal guarantees. In addition, early marriage has the potential to pose physical and mental health risks, especially for girls who are not yet biologically ready. This project aims to break the cycle of early marriage in Munggu Village through socialization, education, as well as mentoring and legal assistance for the community. The implementation of the activity was carried out for four months with a series of activities such as field surveys, socialization related to the negative impact of early marriage, as well as legal assistance to legitimize the marital status of the couples involved. The results of this project show an increase in public awareness regarding the impact of child marriage and successfully help couples who marry underage obtain legality through KUA. The community's participation in this activity is very good, and this project is expected to provide sustainable legal protection and increase legal awareness in the future. This project contributes to educating the public about the importance of preventing early marriage and providing legal support for those involved in child marriage, as well as encouraging the formation of a more law-aware society.
Penerapan Konsep Keadilan Restorative Justice pada Korban Tindak Pidana Ringan Anggelina, Devina
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Restorative justice merupakan suatu bentuk model pendekatan baru dalam proses penyelesaian perkara pidana. Salah satu perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan restorative justice adalah perkara tindak pidana ringan seperti pencurian kecil, tindak pidana anak, pelanggaran lalu lintas, dan tindak pidana perempuan. Pendekatan keadilan restorative justice ini berfokus pada pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian kasus hukum yang terjadi. Restorative justice ini sebagai landasan utama dalam menegakkan keadilan di masyarakat dengan menekankan pada proses pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan hanya untuk menegakkan keadilan. Dengan pendekatan restorative justice ini dapat mengurangi kepadatan di dalam penjara dan dapat memberikan alternatif restitusi kepada korban. Keadilan restorative dapat membantu mengurangi tekanan di dalam penjara. keadilan restorative dapat memperkuat hubungan antara masyarakat dan sistem hukum. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pemulihan, pendekatan ini dapat membantu membangun kepercayaan dan kerja sama antara masyarakat dan lembaga hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan konsep keadilan restorative justice pada korban tindak pidana ringan. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang ditinjau dari sudut pandang hukum itu sendiri yang dianggap sama dengan sistem hukum positif, yang dimana bertujuan untuk menemukan suatu aturan hukum. Metode kajian hukum normatif menggunakan pendekatan hukum, pendekatan peraturan perundang – undangan, dan pendekatan terhadap asas – asas hukum serta berbagai konsep hukum yang ada.