Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Journal Of Human And Education (JAHE) Jurnal Penelitian Serambi Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research
Handayani, Holinda
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Sebagai Media Pengawasan di Lingkungan Masyarakat Aulia, Dita; Anggelina, Devina; Handayani, Holinda; Hikmah, Nurul; Anwar, Muhammad Syaiful
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 17 No 01 (2024): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 17 No 01 Tahun 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v17i01.867

Abstract

Negara Indonesia adalah negara hukum yang dinamis bertujuan untuk mencapai kehidupan negara yang sejahtera,aman,damai, dan tertib.Dengan cara tata kehidupan yang demikian , persamaan warga negara didepan hukum dijamin.Untuk mencapai tujuan tersebutdi atas sesuai dengan sistem ketatanegaraan yang dianut dalam Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah harus bertindak secara aktif dan positif melalui aparatur penyelenggara negaranya.Sebagai negara hukum, negara Indonesia menganggap hukum penting, pelaksanaan yang dilakukan oleh negara melalui pemerintahannya harus dilaksanakan dengan baik dan menurut saluran yang ditentukan oleh undang -undang. Hukum berfungsi sebagai badan kontrol dalam masyarakat.Salah satu bentuk pengawasannya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan yang mengkaji informasi sekunder berupa peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan hukum administrasi negara, undang-undang dan penelitian serta referensi lainnya. Prinsip tata pemerintahan yang baik berdasarkan AAUPB menjadi standar dasar aparatur negara dalam pelaksanaan perbuatan hukum atas berhasil atau tidaknya dalam menjalankan tugasnya. Dalam praktiknya, tentu saja ada beberapa hambatan yang menghalangi PTUN sebagai sarana check and balance untuk mewujudkan good governance di masyarakat.
Pendampingan Dan Bantuan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Menikah Di Bawah Tangan Di Desa Munggu Handayani, Holinda; Anggelina, Devina; Anugrah , Muhammad
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 4 No. 6 (2024): Journal of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v4i6.1683

Abstract

Underage marriage is still a problem in Indonesia even though it has been regulated in Law Number 16 of 2019 concerning marriage which stipulates the minimum age of marriage is 19 years old. In Munggu Village, informal or underhand early marriage is still frequent, mainly influenced by social, cultural, and economic norms. This practice of marriage without official registration results in a lack of legal protection for the children involved, as well as the loss of their access to civil rights such as inheritance rights and other legal guarantees. In addition, early marriage has the potential to pose physical and mental health risks, especially for girls who are not yet biologically ready. This project aims to break the cycle of early marriage in Munggu Village through socialization, education, as well as mentoring and legal assistance for the community. The implementation of the activity was carried out for four months with a series of activities such as field surveys, socialization related to the negative impact of early marriage, as well as legal assistance to legitimize the marital status of the couples involved. The results of this project show an increase in public awareness regarding the impact of child marriage and successfully help couples who marry underage obtain legality through KUA. The community's participation in this activity is very good, and this project is expected to provide sustainable legal protection and increase legal awareness in the future. This project contributes to educating the public about the importance of preventing early marriage and providing legal support for those involved in child marriage, as well as encouraging the formation of a more law-aware society.
Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Pemerintahan Daerah Handayani, Holinda
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di tingkat pemerintahan daerah. Fokus utama penelitian adalah menganalisis keefektifan strategi dan mekanisme yang diterapkan oleh pemerintah daerah dalam menanggulangi korupsi. Dalam konteks ini, penelitian menggunakan metode kualitatif dengan mewawancarai pejabat pemerintah, ahli hukum, dan pihak terkait. Temuan penelitian memberikan wawasan mendalam mengenai tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh upaya pemberantasan korupsi di tingkat daerah. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor pendukung yang dapat meningkatkan efektivitas program anti-korupsi. Hasilnya diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut mengenai dinamika pemberantasan korupsi di tingkat pemerintahan daerah dan memberikan dasar bagi perbaikan kebijakan dan implementasi praktis.
Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Pembunuhan Handayani, Holinda
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana anak dalam hukum pidana Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana terhadap anak pelaku kejahatan pembunuhan. Penelitian ini mengedepankan penelitian kepustakaan (literatur review) untuk menggali informasi dan menganalisis data yang relevan dalam menghadapi permasalahan pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku kejahatan pembunuhan. Dalam penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa hukum pidana anak di Indonesia mengatur pertanggungjawaban anak dalam tindak pidana, dengan batasan usia minimal pertanggungjawaban yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam pengaturan ini, terdapat perlakuan yang bisa diterapkan pada anak pelaku kejahatan pembunuhan, termasuk tindakan rehabilitasi, tindakan kurungan, dan tindakan pidana penjara. Pendekatan rehabilitatif sangat ditekankan dalam sistem hukum pidana anak untuk membantu anak berubah dan menjadi warga yang lebih baik. Selain itu, perlindungan hak-hak anak juga menjadi fokus utama, termasuk hak anak untuk hidup, tumbuh kembang, dan mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.
Co-Authors Anggelina, Devina Anugrah , Muhammad Anwar, Muhammad Syaiful Nurul Hikmah Nurwijayanti