Garuda - Garba Rujukan Digital

Tingkat Keberhasilan Penanaman Mangrove Pada Lahan Bekas Tambang Timah Di Desa Rebo Kabupaten Bangka Sebagai Bentuk Pemanfaatan Lahan Dalam Wilayah Hutan Mangrove Di Pesisir Timur Pulau Bangka Farhaby, Arthur Muhammad; Anwar, Muhammad Syaiful
Bioma : Berkala Ilmiah Biologi Vol. 23, No 2, Tahun 2021
Publisher : Departemen Biologi, Fakultas Sains dan Matematika, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/bioma.23.2.143-148

The existence of unconventional mines (TI) which is increasingly prevalent nowadays has penetrated the coast, resulting in the mangrove ecosystem unable to develop properly. One of the areas affected by unconvencional minning activities is on the coast of Takari Beach, Bangka Regency. Takari Beach is one of the areas located on the coast of Rebo Village, Sungailiat District, Bangka Regency. One of the rehabilitation efforts carried out is by planting mangrove seedlings on Takari Beach in 2018 with a total of 500 mangrove seedlings. Mangrove rehabilitation activities are one form of land use conducted in Takari Beach. This activity also needs to be supported by the maintenance and monitoring of planting results to determine the success rate of mangrove planting activities on ex-tin mining land located in the coastal area of Takari Beach, Bangka. The results showed that the percentage of mangroves living at the observation station, namely on plot 1, was 71%. Plot 2's survival rate is 80%. The survival rate for plot 3 is 81%, the survival rate for plot 4 is 54%, and the survival rate for plot 5 is 27%. Plots 1,2 and 3 have a high survival rate, which is around 70-81%. Plots 4, and 5 have a low survival rate, which is around 27-54%. This can indicate that the success rate of mangrove survival can be said to be less successful. This could be due to the fact that there are still floating unconventional mining (TI) activities, which are operating again so that it is suspected that the tailings yield inhibits the growth rate and causes the death of mangrove seedlings.

Akselerasi Perlindungan Hukum Produk UMKM Lokal di Kabupaten Bangka Selatan Yokotani, Yokotani; Sari, Rafiqa; Anwar, Muhammad Syaiful
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 1 (2022): April 2022
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (149.834 KB)

Konsep One Village One Product (OVOP) pada dasarnya merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan program pengembangan kompetensi inti industri daerah sebagai suatu pendekatan pengembangan potensi daerah di satu wilayah dalam mendorong pengembangan suatu produk kelas global yang unik dan khas daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan budaya lokal. Menarik untuk dikaji lebih lanjut terkait dengan konsep OVOP sudah sesuai dengan pola pengembangan desa mandiri dan bagaimana bentuk perlindungan terhadap produk UMKM dalam pengembangan produk OVOP di Kabupaten Bangka Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (legal research) yang disusun dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini menunjukan bahwa konsep OVOP yang merupakan program pengembangan desa dengan keunggulan masing-masing agar berdaya saing atas produk-produk unggulan melalui kebijakan yang dilakukan oleh desa ataupun pemerintah daerah di Bangka Selatan. Pola pengembangan desa dengan memaksimalkan Usaha dan Potensi Desa melalui program OVOP, mengurangi kesenjangan ekonomi di pedesaan, meningkatkan nilai kesejahteraan masyarakat, meningkatkan nilai tambah terhadap produk unggulan masyarakat. Kemudian diperlukan salah satu bentuk perlindungan terhadap produk unggulan masyarakat dalam pengembangan produk OVOP di Kabupaten Bangka Selatan melalui perlindungan secara preventif melalui pendaftaran merek maupun perlindungan secara represif yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bergerak dalam perlindungan hak atas merek atas produk-produk unggulan desa.

Perbandingan Pelaksanaan Pidana Mati Dalam KUHP 1946 dan Nomor 1 Tahun 2023 HTPA, Anggriyani; Carera, Famelinda; Falihah, Fauziyyah Nur; Santoso, Yulika Putri; Anwar, Muhammad Syaiful
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 17 No 01 (2024): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 17 No 01 Tahun 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v17i01.797

The purpose of writing this journal is to discuss and explain the differences in the principle oflegality contained in the Criminal Code of 1946 with number 1 of 2003 on the implementationof the death penalty. In analyzing this research, the method used is normative juridical withtwo approaches, namely the first using a (statute approach) where the approach is to study thelaws and regulations of a case that has been studied based on the law. Second, namely(conceptual approach) a view of legal concepts, doctrines, and principles regarding legaldevelopment. So with this, it can be seen the differences contained in the Criminal Code of1946 with number 1 of 2003 concerning the death penalty and its usefulness as a guideline indeciding the death penalty.

Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Sebagai Media Pengawasan di Lingkungan Masyarakat Aulia, Dita; Anggelina, Devina; Handayani, Holinda; Hikmah, Nurul; Anwar, Muhammad Syaiful
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 17 No 01 (2024): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 17 No 01 Tahun 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v17i01.867

Negara Indonesia adalah negara hukum yang dinamis bertujuan untuk mencapai kehidupan negara yang sejahtera,aman,damai, dan tertib.Dengan cara tata kehidupan yang demikian , persamaan warga negara didepan hukum dijamin.Untuk mencapai tujuan tersebutdi atas sesuai dengan sistem ketatanegaraan yang dianut dalam Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah harus bertindak secara aktif dan positif melalui aparatur penyelenggara negaranya.Sebagai negara hukum, negara Indonesia menganggap hukum penting, pelaksanaan yang dilakukan oleh negara melalui pemerintahannya harus dilaksanakan dengan baik dan menurut saluran yang ditentukan oleh undang -undang. Hukum berfungsi sebagai badan kontrol dalam masyarakat.Salah satu bentuk pengawasannya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan yang mengkaji informasi sekunder berupa peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan hukum administrasi negara, undang-undang dan penelitian serta referensi lainnya. Prinsip tata pemerintahan yang baik berdasarkan AAUPB menjadi standar dasar aparatur negara dalam pelaksanaan perbuatan hukum atas berhasil atau tidaknya dalam menjalankan tugasnya. Dalam praktiknya, tentu saja ada beberapa hambatan yang menghalangi PTUN sebagai sarana check and balance untuk mewujudkan good governance di masyarakat.

Akselerasi Perlindungan Hukum Produk UMKM Lokal di Kabupaten Bangka Selatan Yokotani, Yokotani; Sari, Rafiqa; Anwar, Muhammad Syaiful
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 1 (2022): 2022
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v6i1.3436

Konsep One Village One Product (OVOP) pada dasarnya merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan program pengembangan kompetensi inti industri daerah sebagai suatu pendekatan pengembangan potensi daerah di satu wilayah dalam mendorong pengembangan suatu produk kelas global yang unik dan khas daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan budaya lokal. Menarik untuk dikaji lebih lanjut terkait dengan konsep OVOP sudah sesuai dengan pola pengembangan desa mandiri dan bagaimana bentuk perlindungan terhadap produk UMKM dalam pengembangan produk OVOP di Kabupaten Bangka Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (legal research) yang disusun dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini menunjukan bahwa konsep OVOP yang merupakan program pengembangan desa dengan keunggulan masing-masing agar berdaya saing atas produk-produk unggulan melalui kebijakan yang dilakukan oleh desa ataupun pemerintah daerah di Bangka Selatan. Pola pengembangan desa dengan memaksimalkan Usaha dan Potensi Desa melalui program OVOP, mengurangi kesenjangan ekonomi di pedesaan, meningkatkan nilai kesejahteraan masyarakat, meningkatkan nilai tambah terhadap produk unggulan masyarakat. Kemudian diperlukan salah satu bentuk perlindungan terhadap produk unggulan masyarakat dalam pengembangan produk OVOP di Kabupaten Bangka Selatan melalui perlindungan secara preventif melalui pendaftaran merek maupun perlindungan secara represif yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bergerak dalam perlindungan hak atas merek atas produk-produk unggulan desa.

Blue Carbon: Integrative Management of Coastal Ecosystems Based on Regional Autonomy Anwar, Muhammad Syaiful; Ruhtiani, Maya; Hendriana, Rani
Jambe Law Journal Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Jambi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jlj.6.2.185-204

Coastal ecosystems are unlimited natural resources owned by archipelagic countries. The division of management of coastal areas in the use of blue carbon between the central government and regional governments based on regional autonomy needs special attention. The article implies a strategy that recognizes the importance of coastal ecosystems, particularly in blue carbon sequestration, and advocates for a comprehensive and decentralized management approach that considers the unique characteristics and needs of different regions. This approach aligns with the concept of regional autonomy, emphasizing the involvement of local authorities in decision-making processes related to the management of coastal ecosystems. The focus of this article is to determine the urgency for the state to have absolute control over coastal areas in utilizing blue carbon based on regional autonomy and to determine the extent to which the pattern of sustainable blue carbon policy management in coastal areas is a form of state accountability. This article shows that regional government participation in blue carbon management in coastal areas must be done based on their restricted autonomy rights, a systematic and structured sustainable, integrative policy pattern in environmental management as a form of environmental protection.

PROTOTIPE SMART FISH FEEDER BERBASIS AUTOMATED SYSTEM UNTUK MENINGKATKAN BUDIDAYA IKAN LELE Kasoni, Dian; Liesnaningsih, Liesnaningsih; Taufiq, Rohmat; Anwar, Muhammad Syaiful
Jurnal Informatika Vol 7, No 1 (2023): JIKA (Jurnal Informatika)
Publisher : University of Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jika.v7i1.7131

Pada dasarnya budidaya ikan air tawar lebih mudah dibandingankan dengan budidaya ikan air laut. Umumnya pemberian pakan ikan dilakukan dengan cara ditaburkan menggunakan tangan sehingga takaran pakan yang diberikan kurang tepat sehingga menyebabkan perkembangan ikan tidak maksimal. Tujuan penelitian ini adalah membuat automated system berupa smart fish feeder sehingga dapat meringankan pekerjaan pembudidaya dalam memberikan pakan serta meningkatkan hasil budidaya ikan dengan cara mengatur jadwal pemberian pakan dan jumlah pakan yang dikeluarkan secara otomatis. Alat pemberian pakan otomatis ini mengunakan Arduino Uno Rev3 sebagai pengendali utama komponen, RTC DS3231 sebagai sistem pengendali waktu, jadwal, dan jumlah keluaran pakan, Servo sebagai pengerak buka tutup gate untuk keluaran pakan ikan, Motor DC sebagai penyebaran pakan ke kolam. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode prototype yang terdiri dari empat tahap yaitu pengumpulan kebutuhan, proses desain, membangun prototype, evaluasi dan perbaikan. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa prototype dapat bekerja otomatis mendistribusikan 1,5 kg pakan ikan untuk 2000 benih ikan dengan ukuran kolam 4m x 2m pada kedalaman air 80cm dengan jadwal penebaran pakan pada jam 9 pagi, jam 3 sore, dan jam 8 malam.

PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA TERHADAP PERTAMBANGAN TIMAH ILEGAL DI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Anwar, Muhammad Syaiful; Sari, Rafiqa; Satrio, Ndaru
JURNAL RISET INDRAGIRI Vol 3 No 1 (2024): Maret
Publisher : Lembaga Marwah Rakyat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61069/juri.v3i1.67

The purpose of this research is to develop supervision and accountability towards the environment in a legal state dimension and to determine the ideal form of accountability for illegal miners in the Province of Bangka Belitung Islands. Illegal mining activities damage environmental quality standards both on land and in coastal areas. Based on this, it will become a derivative problem of the mining activity related to civil supervision and accountability for mining activities on land and in coastal areas. This research is a normative juridical study, with data collection methods through library research. The form of environmental supervision of illegal mining can be applied in a sustainable legal state dimension through the integration process of systems, increasing human resource capacity and proving environmental problems preventively and protectively. The ideal form of civil liability can be carried out through litigation and non-litigation, but strengthening is needed through litigation decisions by conducting rehabilitation, reclamation, restoration, and recovery. Keywords: Supervision, Liability, Illegal Mining

The Potential of Social Media in Increasing Young Generation's Legal Education Suntara, Reza Adriantika; Satrio, Ndaru; Anwar, Muhammad Syaiful
Asatiza: Jurnal Pendidikan Vol. 5 No. 2 (2024): Asatiza: Jurnal Pendidikan
Publisher : STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46963/asatiza.v5i2.1473

This research examines the role of social media in increasing legal awareness among the younger generation in Indonesia. As of January 2023, Indonesia had approximately 167 million social media users out of a total population of 276.4 million, highlighting a significant opportunity to enhance legal education. Despite this potential, the use of social media for raising legal awareness is minimal, reflected in high crime rates and low legal compliance. This study explores the urgency of legal education for the younger generation and the role social media can play in this effort. Using a literature review method, the research references relevant and reliable sources such as laws, books, journal articles, and official data. The meta-synthesis technique is applied to synthesize data from previous studies and draw conclusions. The findings indicate that legal education is crucial for improving legal awareness and compliance among the younger generation. Social media can significantly contribute by making legal information more engaging and accessible. The study recommends that the government utilize social media's potential in legal education by collaborating with private digital sectors and influencers to disseminate positive legal messages and raise awareness effectively.

OPTIMALISASI PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DILINGKUNGAN SEKOLAH SMP N 2 TUKAK SADAI KECAMATAN TUKAK SADAI KABUPATEN BANGKA SELATAN Rahayu, Sri Rahayu; Sari, Rafiqa; Anwar, Muhammad Syaiful
Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 (2023): PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT - SNPPM2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Children are the next generation of the nation who have aspirations and hopes for the future for the sake of sustainable development and the Indonesian nation, so that children should receive protection from their parents, family, society and the state. The number of violence against children has increased in recent years, making it sad for parents, society, academics and practitioners, because this will definitely have an impact on the future of children and the nation. One reason is the environment. Socialization regarding violence against children will be very much needed for every parent, educator and community in providing understanding to children considering that times will always develop in the digital era like today. This can also provide benefits in preparation for a child's puberty period. Indonesia even has a Law on Child Protection and various other regulations related to child protection issues which have articles that normatively provide protection for children to ensure efforts to fulfill children's rights. Every year the number of violence against children in Indonesia continues to increase, one of which is in South Bangka Regency which is classified as an emergency. So it is important to carry out this service through counseling at Junior high school 2 Tukak Sadai, Tukak Sadai District, South Bangka Regency. A series of activities carried out with partners, socialization activities, with the main output of this activity is optimizing the prevention of violence against children in the school environment, so that the community, especially the nation's next generation, can understand the impact of violence on children. The result of socialization is that students know and understand the rules and prevention of violence against children. Abstrak Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki cita-cita dan harapan untuk masa depan demi keberlangsungan pembangunan dan bangsa Indonesia, sehingga sudah seharusnya anak-anak mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Angka kekerasan terhadap anak beberapa tahun belakangan ini semakin meningkat, sehingga membuat miris bagi orang tua, masyarakat, akademisi, maupun praktisi, karena hal tersebut pasti akan berdampak bagi masa depan anak dan bangsa. Salah satu penyebabnya adalah lingkungan. Sosialisasi mengenai kekerasan pada anak ini akan sangat dibutuhkan bagi setiap orangtua, pendidik maupun masyarakat dalam memberikan pemahaman kepada anak mengingat zaman akan selalu berkembang di era digital seperti saat ini. Hal tersebut juga dapat memberikan manfaat dalam persiapan dimasa pubertas anak. Indonesia bahkan telah memiliki Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak dan berbagai aturan-aturan lainnya yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak yang mana memiliki pasal yang secara normative memberikan perlindungan kepada anak-anak demi menjamin upaya pemenuhan hak-hak anak. Setiap tahunnya angka kekerasan terhadap anak di Indonesia terus meningkat, salah satunya di Kabupaten Bangka Selatan yang masuk kategori darurat. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah observasi dan sosialisasi ke mitra. Sehingga pengabdian ini penting dilaksanakan melalui penyuluhan di SMP N 2 Tukak Sadai, Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan. Serangkaian kegiatan dilakukan dengan mitra kegiatan sosialisasi, dengan luaran utama kegiatan ini adalah pengoptimalan pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah, sehingga masyarakat terutama generasi penerus bangsa dapat memahami dampak dari kekerasan terhadap anak. Hasil dari sosialisasi adalah, para siswa mengetahui dan memahami terkait dengan aturan-aturan dan pencegahan kekerasan terhadap anak.

Title

Found 22 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 22 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 22 Documents
Search