Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Law Science Jurnal Hukum Non Diskriminatif Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS
Fristia Maulana, Ayang
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Reformasi Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Ekosistem Wakaf Nasional Sebagai Jalan Menuju Reforma Agraria Aulia Azahra, Fasya; Fristia Maulana, Ayang
Jurnal Hukum Non Diskriminatif Vol. 2 No. 2: Januari 2024
Publisher : PT. Bangun Harapan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56854/jhdn.v2i2.305

Abstract

Wakaf merupakan salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan sebagai sebuah inisiatif Reformasi agraria. Namun  pengelolaan wakaf belum dipraktikkan. BWI juga menjadi fokal point pengembangan wakaf nasional. Dan ada masalah dengan distribusi peran dalam hal ini. masalah peran Dengan kata lain, Badan Wakaf Indonesia bertindak sebagai otoritas pengatur; Operator dalam pengertian Pasal 49 UU Wakaf nampaknya memberikan alasan. Konflik kepentingan. Gabungkan kedua peran ini dalam satu fasilitas. Nama BWI tentu membuat  tidak efisien dalam pengembangan Wakaf Itu adalah masalah besar di Indonesia. Itu sebabnya reformasi peran diperlukan BWI bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dan oleh karena itu Semakin optimal dan tersedia sebagai jalur reforma agraria Ini dapat diakses oleh semua orang dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada orang-orang
Dinamika Sengketa Tanah di Dago Elos Bandung Kautsar, Daffa; Fristia Maulana, Ayang
Jurnal Hukum Non Diskriminatif Vol. 2 No. 2: Januari 2024
Publisher : PT. Bangun Harapan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56854/jhdn.v2i2.310

Abstract

Sengketa tanah di Dago Elos, Bandung, merupakan permasalahan kompleks yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap sejarah, analisis sosio-ekonomi, dan penelusuran perubahan dalam pola hidup masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengupas tabir permasalahan, menganalisis akar masalah, perkembangan terkini, serta mencari solusi yang dapat menguntungkan semua pihak terlibat. Metode studi literatur diharapkan memberikan kontribusi penting dalam menyusun pemahaman yang mendalam tentang sengketa tanah di Dago Elos. Dengan merinci teori-teori terkait dan temuan empiris sebelumnya, penelitian ini diarahkan untuk membangun landasan konseptual yang kokoh dan memberikan wawasan bagi solusi yang berkelanjutan. Peneliti melakukan analisis terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 109 PK/Pdt/2022 dalam kasus sengketa tanah antara warga Dago Elos dan Keluarga Muller. Analisis ini menyoroti ketidaksesuaian pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dengan aturan yang berlaku dalam UUPA dan UUD 1945. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa gugatan yang disampaikan oleh Keluarga Muller dan PT. Inti Graha kepada masyarakat Dago Elos merupakan eigendom verponding, yang merujuk pada sistem pendaftaran tanah yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda di Hindia Belanda pada abad ke-19. Solusi yang diusulkan melibatkan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan, pendekatan adaptif, kolaborasi aktif antara semua pihak terlibat, serta penerapan teori partisipasi masyarakat dan penyelesaian alternatif sengketa (PAS). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang komprehensif bagi para pengambil kebijakan dan menciptakan kondisi yang mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat setempat
KEGIATAN PENANAMAN BIBIT POHON OLEH MAHASISWA KKM UNIVERSITAS BINA BANGSA DI DESA TANJUNG SARI KEC. PABUARAN KAB. SERANG Fiska Rahayu, Luis; Rosita Wahyiah, Ita; Amilia, Rizki; Fristia Maulana, Ayang
Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS Vol. 1 No. 5 (2023): Oktober
Publisher : CV. Alina

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59407/jpki2.v1i5.119

Abstract

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan terkait Penghijauan Lingkungan bertujuan untuk menegaskan bahwa Penghijauan Lingkungan tidak hanya mencakup penanaman pohon di kawasan hutan, tetapi juga mencakup penanaman pohon di luar kawasan hutan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan di berbagai fasilitas umum (seperti sekolah, pusat perkantoran, dan pusat perbelanjaan), area ruang terbuka hijau, jalur hijau, pemukiman penduduk, dan taman. Permen LHK 23 tahun 2021 mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar tempat tinggal mereka. Dalam kerangka Kegiatan Kuliah Kerja Mahasiswa, pelaksanaan program penghijauan dilakukan oleh mahasiswa KKM Universitas Bina Bangsa sebagai bagian dari tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Kuliah Kerja Mahasiswa merupakan wadah bagi mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan yang mereka peroleh selama perkuliahan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, program KKM berfokus pada isu lingkungan dengan tujuan untuk mempercepat pencapaian aspirasi pembangunan nasional, yaitu Penghijauan Lingkungan.
Legal protection for digital consumers: a literature review of the limitations of the civil code in the platform economy era Muhtadi, Romadh; Fristia Maulana, Ayang
Journal of Law Science Vol. 7 No. 3 (2025): July: Law Science
Publisher : Institute Of computer Science (IOCS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The transformation of the global economy towards the digital era has shifted the pattern of consumer and business interaction into the digital platform ecosystem, creating new challenges in consumer legal protection. This study is a systematic, logical, and relevant literature review of the limitations of the Civil Code (KUHPerdata) in responding to the dynamics of digital transactions. This study focuses on how conventional norms in the Civil Code that are oriented towards physical transactions and traditional civil relations have not been able to accommodate the complexity of interactions in a platform-based economy. Through an analysis of the legal theory of consumer protection, the theory of contractual justice, and the progressive legal approach, it was found that the Civil Code is still weak in guaranteeing the principles of transparency, accountability, and protection of personal data in digital transactions. In addition, the legal status of the platform as an intermediary party in the contract between the seller and the buyer creates a vacuum of norms regarding legal responsibility in the event of consumer default or loss. The implications of this finding emphasize the urgency of regulatory reform by adopting adaptive digital consumer protection principles, including updating national legal instruments to align with developments in information technology. This study also recommends the establishment of a new legal framework that specifically regulates consumer protection in the digital ecosystem, to ensure justice and legal certainty amid the rapid growth of the platform economy
The development of the theory of unlawful acts in civil law regarding gender inequality and social justice values Murti; Setianingsih, Elin; Fristia Maulana, Ayang
Journal of Law Science Vol. 7 No. 3 (2025): July: Law Science
Publisher : Institute Of computer Science (IOCS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/jls.v7i3.6513

Abstract

This study examines the development of the theory of unlawful acts (UNL) in Indonesian civil law and its contribution to addressing gender inequality and achieving social justice values. The main focus lies on how civil law, which was initially neutral and individualistic, has undergone a transformation in responding to structural issues such as gender-based discrimination. This study was conducted by tracing various classical to contemporary legal literature, both from national and international perspectives, in order to understand how the concept of UNL has developed in theoretical and applied dimensions. The results of the review show that the UNL theory, which was initially limited to violations of formal legal norms, has experienced an expansion of meaning to include violations of norms of propriety, morality, and basic rights that are socially protected. In the context of gender inequality, it was found that civil law often produces inequality through formally neutral interpretations but ignores the unequal social structural context. Feminist literature and social justice theory then propose a reinterpretation of UNL to be more responsive to violations that are systemic and discriminatory against women. This study concludes that the reconstruction of UNL needs to be directed towards the paradigm of substantive and inclusive justice.
Co-Authors Amilia, Rizki Aulia Azahra, Fasya Fiska Rahayu, Luis Kautsar, Daffa Muhtadi, Romadh Murti Rosita Wahyiah, Ita Setianingsih, Elin