Cicilya Margareth Angelina
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Permasalahan Hukum Kosmetik Sarah Sheilka Ditinjau Dari Undang - Undang No.8 Tahun 1999 Zalfa Clara Akifah Syachputri; Elsa Farah; Nabila Fitri Amelia; Nur Aisyah; Syifa Azalia Zabrina; Muhammad Rizqy Alkautsar; Angelyn Sondang Marya Pedorova; Cicilya Margareth Angelina; Imam Gupito Satrio
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v1i3.628

Abstract

Tujuan Studi ini untuk mengetahui pengaturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap permasalahan perlindungan konsumen terhadap produk Kosmetik Sarah Sheilkha yang belum mendapat izin dari BPOM tetapi sudah diedarkan di masyarakat. Studi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yaitu buku-buku mengenai hukum perlindungan konsumen dan jurnal ilmiah dari penelitian sebelumnya yang pernah ada. Hasil Studi menunjukkan bahwa Produk kosmetik yang diedarkan oleh Sarah Sheilka belum mendapatkan izin BPOM untuk diedarkan Namun, karena untuk memenuhi perizinan pengedaran kosmetik di Indonesia harus tetap memerlukan izin dari BPOM. Untuk mengedarkan sebuah kosmetik harus memenuhi standar BPOM di setiap negara. Karena dengan adanya BPOM tersebut dapat mengetahui apakah bahan - bahan pembuatan kosmetik dari pelaku usaha itu sesuai dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dengan tidak melanggar hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha.
Anotasi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 124/G/LH/2016/PTUN-BDG Muhammad Zeta Rifqi; Tiara Febiyola; Amelia Andriani; Adelia Puan Maharani; Zulfenia Arzilla Ramadhini; Cicilya Margareth Angelina
Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2025): Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/humif.v2i1.1029

Abstract

The problem related to violation of RTRW is actually a common issue until now. Like the recent case, namely the fire that occurred at the Pertamina Plumpang Depot. The fire incident could actually be prevented by implementing proper spatial planning regulations. Based on the Regional Regulation (Perda) of DKI Jakarta Number 1 of 2012 concerning the 2030 Regional Spatial Planning, fuel oil (BBM) depots are required to have a buffer zone. Unfortunately, at the Pertamina Plumpang Depot, this buffer zone does not exist, so that residential areas are too close to the dangerous depot area. The purpose of this study is to find out the Annotation of the State Administrative Court Decision Number: 124 / G / LH / 2016 / PTUN-BDG. This research method uses a qualitative approach, with a special method applied, namely meta-analysis. Meta-analysis is a research technique used to combine findings from previous studies related to the same research topic. The results of the study show that among others Based on case information, it is known that there are 6 (six) plaintiffs who sued the Decree of the Head of the Investment and Integrated Licensing Agency of West Java Province Number: 660/10/19.1.02.0/BPMPT/2016 concerning the Environmental Permit for the Construction and Operational Activities of the 1x1000 MW Cirebon PLTU, Astanajapura District and Mundu District, Cirebon Regency by PT Cirebon Energi Prasarana. In its decision, the PTUN granted the lawsuit in its entirety.