Elsa Farah
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Implementasi Artificial Intelligence (AI) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Briliantio Mochammad Prakoso; Clarisa Puspa Nabila Putri; Elsa Farah; Choirunisa Nur Fitriani
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2024): Maret : Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/deposisi.v2i1.2280

Abstract

The aim of this study is to find out how to implement the use of Artificial Intelligence (AI) in the formation of laws and regulations in Indonesia. This study uses a normative juridical method with a statutory and regulatory approach as well as secondary legal materials, namely books on Legislation, other books related to this case and scientific journals from previous research. The study results show that Al can still be utilized in the process of forming regional regulations without eliminating or even replacing the role and function of the regional regulation forming organs. The use of AI in the process of forming regional regulations is only limited to tools that can be used during the harmonization process in the stages of drafting regional regulations. The use of AI is said to have better accuracy and speed in predicting potential disharmony between regional regulations and various other laws and regulations.
Permasalahan Hukum Kosmetik Sarah Sheilka Ditinjau Dari Undang - Undang No.8 Tahun 1999 Zalfa Clara Akifah Syachputri; Elsa Farah; Nabila Fitri Amelia; Nur Aisyah; Syifa Azalia Zabrina; Muhammad Rizqy Alkautsar; Angelyn Sondang Marya Pedorova; Cicilya Margareth Angelina; Imam Gupito Satrio
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v1i3.628

Abstract

Tujuan Studi ini untuk mengetahui pengaturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap permasalahan perlindungan konsumen terhadap produk Kosmetik Sarah Sheilkha yang belum mendapat izin dari BPOM tetapi sudah diedarkan di masyarakat. Studi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yaitu buku-buku mengenai hukum perlindungan konsumen dan jurnal ilmiah dari penelitian sebelumnya yang pernah ada. Hasil Studi menunjukkan bahwa Produk kosmetik yang diedarkan oleh Sarah Sheilka belum mendapatkan izin BPOM untuk diedarkan Namun, karena untuk memenuhi perizinan pengedaran kosmetik di Indonesia harus tetap memerlukan izin dari BPOM. Untuk mengedarkan sebuah kosmetik harus memenuhi standar BPOM di setiap negara. Karena dengan adanya BPOM tersebut dapat mengetahui apakah bahan - bahan pembuatan kosmetik dari pelaku usaha itu sesuai dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dengan tidak melanggar hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha.