Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

A Pengaruh Presiden dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden: Hukum Tata Negara darma, ista; Kuswan Hadji; Muhammad Fardan Valenko; Nicholas Adi Kusuma; Sheva Andika Ramajagandhi; Basuki Basuki
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 2 No. 3 (2024): Agustus : Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v2i3.3209

Abstract

This research tries to analyze the influence of President Jokowi in the decision of Case number 90/PUU-XXI/2023 regarding the minimum age of presidential candidates and vice presidential candidates. We know that President Jokowi's name has recently become a topic of conversation, with rumors that he wants to nominate his son. became vice president, but in this case President Jokowi experienced a constitutional obstacle, namely that his son, Gibran, was still 36 years old. Who cannot be nominated because the requirement to become vice president in the 2024 presidential election must be 40 years old. This is an obstacle for President Jokowi to nominate his son to be vice president, who according to rumors has emerged as a pair with Prabowo Subianto. This research tries to understand how much influence there is in political intervention on the State Administration system and the influence of the family in the Constitutional Court's decision Number 90/PUU-XXI/2023. The results of the research show that the Constitutional Court's decision regarding the age limit for presidential and vice presidential candidates in October 2023 is a judicial decision that shows the family's interests because first, the discussion of the judicial review of the law is procedurally flawed
Restorative Justice dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika secara Ilegal oleh Anak di Bawah Umur Balqis Dewi Rahayu; Lindi Kartika Dewi; Stephanus Louis Scaeva Tapiheru; Muhammad Fardan Valenko
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1267

Abstract

Penyalahgunaan narkotika secara ilegal oleh anak di bawah umur menjadi permasalahan serius yang tidak hanya berdampak pada pelanggaran hukum, tetapi juga terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penerapan restorative justice dalam kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Instrumen penelitian berupa pedoman dokumen hukum terkait. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice dapat memberikan ruang rehabilitasi dan edukasi bagi anak, dengan melibatkan peran aktif keluarga, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan regulasi, kurangnya pemahaman aparat, serta belum optimalnya peran lembaga pendukung. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep keadilan anak yang lebih holistik dan mendorong reformasi kebijakan perlindungan hukum bagi anak pelaku penyalahgunaan narkotika
Penerapan Asas "Actori Incumbit Probatio" Dalam Cerai Gugat Dengan Alasan KDRT Di Pengadilan Agama Navita, Bemby; Stephanus Louis Scaeva Tapiheru; Ananda Thalia Wahyu Salsabilla; Muhammad Fardan Valenko; Ryan Destra Dwi Ardianto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3020

Abstract

Perceraian dengan alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan perkara yang sering terjadi di Pengadilan Agama, sehingga penerapan asas Actori Incumbit Probatio yang menempatkan beban pembuktian pada pihak penggugat menjadi aspek krusial dalam penegakan keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana asas tersebut diterapkan dalam perkara cerai gugat KDRT, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi korban dalam proses pembuktian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui analisis peraturan, doktrin, serta praktik peradilan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan asas beban pembuktian sering menemui kendala karena KDRT umumnya terjadi dalam ruang privat sehingga sulit dihadirkan bukti langsung, sementara korban berada dalam posisi rentan secara psikologis maupun sosial. Oleh karena itu, penerapan asas Actori Incumbit Probatio dalam perkara cerai gugat KDRT perlu dilakukan secara proporsional dengan tetap mempertimbangkan perlindungan korban dan keadilan substantif agar proses perceraian tidak hanya memenuhi kepastian hukum, tetapi juga memberikan kemanfaatan dan perlindungan hukum yang efektif bagi pihak yang dirugikan.