Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Stephanus Louis Scaeva Tapiheru
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Persepsi Masyarakat Tentang Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Lindi Kartika Dewi; Balqis Dewi Rahayu; Intan Rahayu; Bagus Fajar Ardiyanto; Rakha Salman Sanusi Putra; Unggul Pamekas; Athalla Fikra Yazdaniar; Stephanus Louis Scaeva Tapiheru
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1131

Abstract

Dispensasi nikah merupakan mekanisme hukum yang memberikan izin khusus kepada calon pengantin di bawah umur untuk menikah, yang dalam praktiknya sering digunakan sebagai solusi terhadap situasi darurat sosial seperti kehamilan di luar nikah, tekanan budaya, dan persoalan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik dispensasi nikah dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional, serta mengevaluasi respons masyarakat dan peran pengadilan agama dalam menerapkan prinsip perlindungan anak. Dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan, data dianalisis menggunakan content analysis berbasis sosiologis dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dispensasi nikah umumnya didorong oleh tiga faktor utama: ekonomi, degradasi moral, dan rendahnya tingkat pendidikan. Di sisi lain, praktik ini masih menimbulkan pro dan kontra, di mana sebagian masyarakat memandangnya sebagai solusi syar’i dan kultural, sementara sebagian lainnya menilai sebagai bentuk pembiaran terhadap pernikahan dini yang berisiko tinggi. Dalam konteks hukum Islam, dispensasi dapat diterima sebagai bentuk darurat (darurah), namun harus dibatasi dengan prinsip maslahat dan tidak dijadikan alasan permanen untuk melanggar hukum. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya penguatan sinergi antara hukum Islam dan hukum nasional, edukasi hukum kepada masyarakat, serta reformasi kebijakan dispensasi agar berpihak pada perlindungan hak anak dan pembangunan keluarga yang berkualitas
Restorative Justice dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika secara Ilegal oleh Anak di Bawah Umur Balqis Dewi Rahayu; Lindi Kartika Dewi; Stephanus Louis Scaeva Tapiheru; Muhammad Fardan Valenko
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1267

Abstract

Penyalahgunaan narkotika secara ilegal oleh anak di bawah umur menjadi permasalahan serius yang tidak hanya berdampak pada pelanggaran hukum, tetapi juga terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penerapan restorative justice dalam kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Instrumen penelitian berupa pedoman dokumen hukum terkait. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice dapat memberikan ruang rehabilitasi dan edukasi bagi anak, dengan melibatkan peran aktif keluarga, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan regulasi, kurangnya pemahaman aparat, serta belum optimalnya peran lembaga pendukung. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep keadilan anak yang lebih holistik dan mendorong reformasi kebijakan perlindungan hukum bagi anak pelaku penyalahgunaan narkotika
Kedudukan dan Fungsi Lembaga Negara dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Bemby Navita; Rosita Adelia Putri; Jacinda Az Zahra; Aurellia Mirabel Fredlyna; Stephanus Louis Scaeva Tapiheru; Kuswan Hadji
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v4i1.4329

Abstract

This article discusses the position and functions of state institutions in Indonesia's governmental system based on the 1945 Constitution (UUD 1945). The UUD 1945, as Indonesia's highest written constitution, establishes state institutions within three main branches of government: executive, legislative, and judicial. The article outlines how each branch fulfills its role according to the principle of trias politica, aimed at maintaining a balance of power through a system of checks and balances. The main focus is to analyze the position of these institutions within the constitutional framework and how they work synergistically to support Indonesia's political, legal, and social stability. Furthermore, the article explores the challenges faced by state institutions, such as overlapping authorities, and offers recommendations for addressing these issues to strengthen good governance and democracy. A deeper understanding of the role and functions of state institutions is expected to help Indonesia achieve a just and prosperous government.
Penerapan Asas "Actori Incumbit Probatio" Dalam Cerai Gugat Dengan Alasan KDRT Di Pengadilan Agama Navita, Bemby; Stephanus Louis Scaeva Tapiheru; Ananda Thalia Wahyu Salsabilla; Muhammad Fardan Valenko; Ryan Destra Dwi Ardianto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3020

Abstract

Perceraian dengan alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan perkara yang sering terjadi di Pengadilan Agama, sehingga penerapan asas Actori Incumbit Probatio yang menempatkan beban pembuktian pada pihak penggugat menjadi aspek krusial dalam penegakan keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana asas tersebut diterapkan dalam perkara cerai gugat KDRT, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi korban dalam proses pembuktian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui analisis peraturan, doktrin, serta praktik peradilan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan asas beban pembuktian sering menemui kendala karena KDRT umumnya terjadi dalam ruang privat sehingga sulit dihadirkan bukti langsung, sementara korban berada dalam posisi rentan secara psikologis maupun sosial. Oleh karena itu, penerapan asas Actori Incumbit Probatio dalam perkara cerai gugat KDRT perlu dilakukan secara proporsional dengan tetap mempertimbangkan perlindungan korban dan keadilan substantif agar proses perceraian tidak hanya memenuhi kepastian hukum, tetapi juga memberikan kemanfaatan dan perlindungan hukum yang efektif bagi pihak yang dirugikan.
Co-Authors Ananda Thalia Wahyu Salsabilla Athalla Fikra Yazdaniar Aurellia Mirabel Fredlyna Bagus Fajar Ardiyanto Balqis Dewi Rahayu Bemby Navita Intan Rahayu Jacinda Az Zahra Kuswan Hadji Lindi Kartika Dewi Muhammad Fardan Valenko Navita, Bemby Rakha Salman Sanusi Putra Rosita Adelia Putri Ryan Destra Dwi Ardianto Unggul Pamekas