Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum dan Sosial Politik JHESS: Journal Hub for Humanities and Social Science
Arrohmi Absus
Unknown Affiliation
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Upaya Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Aspek Pancasila Silvi Chairani; Najwa Rihadotul Aisy; Arrohmi Absus; Siti Asari; Xing Binti Samsurizal; Lysa Angrayni
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 2 No. 3 (2024): Agustus : Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v2i3.3447

Abstract

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan tindak pidana yang merusak harkat dan martabat manusia, serta merupakan bentuk diskriminasi yang harus diberantas. Undang-Undang Tahun 2022 No. 12 (Undang-Undang TPKS) mendefinisikan tindak pidana kekerasan seksual dalam Pasal 1 Ayat 1 sebagai perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut, serta tindak kekerasan seksual lainnya sepanjang tidak ditentukan dalam undang-undang tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk meminimalisir dan mencegah kasus TPKS, menciptakan keadilan bagi korban, serta mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila di lingkungan perguruan tinggi dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan memanfaatkan bahan pustaka atau data sekunder. Dua faktor utama yang menyebabkan terjadinya kasus kekerasan seksual adalah faktor internal, yakni kedekatan emosional antara pelaku dan korban, serta faktor eksternal yang meliputi kondisi atau lingkungan sekitar korban. Penelitian ini difokuskan pada kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan di Indonesia saat ini dan upaya-upaya pencegahannya. Dukungan khusus sangat diperlukan untuk korban yang umumnya berasal dari lingkungan dengan perkembangan mental yang belum sempurna.
PENEGAKAN KODE ETIK ADVOKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 DI DEWAN KEHORMATAN DAERAH PERHIMPUNAN ADVOKAT PEKANBARU Arrohmi Absus
Journal Hub for Humanities and Social Science Vol. 2 No. 2 (2025): 2025: July - December
Publisher : Yayasan Masjid Al-Muhajirin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63847/h6tm7n43

Abstract

Penegakan kode etik advokat merupakan aspek krusial dalam menjamin profesionalisme dan integritas advokat dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), advokat wajib mematuhi standar etika yang telah ditetapkan. Namun, dalam praktiknya, terdapat ketidakpatuhan terhadap putusan pelanggaran kode etik oleh advokat, khususnya di Dewan Kehormatan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi penegakan kode etik advokat serta faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan kode etik advokat masih belum optimal karena kurangnya tindak lanjut dari komisi pengawas serta mudahnya advokat berpindah organisasi untuk menghindari sanksi. 
Co-Authors Lysa Angrayni, Lysa Najwa Rihadotul Aisy Silvi Chairani Siti Asari Xing Binti Samsurizal