Garuda - Garba Rujukan Digital

Identitas Situbondo Sebagai Kota Santri Pancasila Terhadap Pembentukan Karakter Pancasila Santri Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo Dairani Dairani
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 2 No. 2 (2024): Mei : Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v2i2.3971

The birth of Pancasila as an ideology and the foundation of the Indonesian nation and state certainly cannot be separated from the efforts and struggles of the founders of the Indonesian nation and one of the famous figures who initiated Pancasila was Soekarno who was also the first President of the Republic of Indonesia. In historical records, Soekarno stated that Pancasila was on one of the islands in the eastern region when he was exiled, namely Ende Island in NTT until finally as a reward the island was given the name Pancasila Island. Likewise with Kab. Situbondo, East Java, since November 10 2022 has been named the City of Santri Pancasila by the Regent of Situbondo as a tribute to KHR. As'ad Syamsul Arifin for his services as a pioneer in accepting the Single Principle of Pancasila since the New Order which was then followed up with the 1984 NU Congress in the Salafiyah Syafi'iyah PP in which the obligation to accept, maintain and preserve Pancasila as the basis of the state was discussed and there was no need to contradict it. This article discusses the influence of the Pancasila Santri City on the character formation of Sukorejo Salafiyah Syafi'iyah students with research results showing that there is a big influence of struggle and appreciation for KHR services. As'ad Syamsul Arifin in forming the Pancasila character of students.

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI MELALUI PROGRAM PUSAT EDUKASI ANTI KORUPSI DI SEKOLAH DASAR Dairani Dairani; Fathorrahman Fathorrahman; Faradilla Mutiara Nisa
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2022): Juli : Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Kasus korupsi di Indonesia kian hari semakin meningkat, dikutip pada Suarajakarta.id menyatakan bahwa korupsi di Indonesia semakin memburuk hingga mencapai 58% Hal tersebut menjadikan lambat tahun korupsi sebagai budaya di Indonesia dan akan sulit untuk diberantas. Dalam artikel ini akan membahas pengimplementasian pendidikan anti korupsi melalui program pusat edukasi antikorupsi di Sekolah Dasar. Dalam program pusat edukasi antikorupsi yang disediakan oleh pemerintah ini kepada sekolah dinilai cukup efektif dalam membantu pendidik melaksanakan pendidikan anti korupsi. Dengan adanya pendidikan anti korupsi melalui program ini diharapkan dapat menciptakan manusia yang memiliki akhlak yang baik, pengetahuan yang luas, kesadaran pada diri sendiri akan buruknya melakukan tindakan korupsi.

KONSEP PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA Fathorrahman Fathorrahman; Dairani Dairani; Ahmad Yunus
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2022): Juli : Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Pengadaan barang dan jasa di pemerintahan desa menjadi kegiatan yang rutin dalam setiap tahun anggaran. Kegitan rutinan yang diselenggrakan untuk segala kegiata pemerintahan di pemerintahan desa menjadi sangat urgen karena berbagai faktor. Salah satunya karena pagu anggaran dari APBN 2022 sangatlah besar. Pagu anggaran tersebut sebesar enam puluh delapan triluin (Rp 68 triliun). Dari pagu tersebut, terdapat porsi besar untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa di pemerintahan desa. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini hendak mengkaji bagaimana konsep atau aspek hukum pengadaan barang dan jasa di pemerintahan desa. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Dari penelitian ini, dapat diperoleh kesimpulan bahwa pengadaan barang dan jasa di pemerintahan desa berbeda dengan pengadaan barang dan jasa di pemerintahan seca umum. Dikecualikannnya pengadaan tersebut tentu meiliki implikasi hukum yang berbeda pula sehingga perlu dilakukan penelitian yang mendalam supaya para pemangku kebijakan di tingkat pemerintahan desa, tidak terjebak pada kasus-kasus hukum di kemudian hari.

ANALISIS SANKSI PIDANA BAGI PENGGUNA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN DAN TUJUAN PEMIDANAAN: ANALYSIS OF CRIMINAL SANCTIONS FOR NARCOTICS USERS IN JUSTICE PERSPECTIVE AND CRIMINAL OBJECTIVES Ahmad Yunus; Fathorrahman Fathorrahman; Dairani Dairani; Mohammad Ali Hofi
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 1 No. 1 (2022): Januari: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Banyaknya orang yang terlibat dalam kasus narkoba dan terus meningkatnya kejahatan tersebut memerlukan perhatian yang serius dan komitmen bersama untuk mencegah dan menghapusnya. Salah satu upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika, antara lain dilakukan dengan menggunakan sanksi pidana berupa pidana penjara. Pada kenyataannya, sanksi pidana penjara bagi pengguna narkotika tidak cukup efektif, terbukti jumlah pengguna narkotika semakin meningkat. Menurut Suriadi Gunawan, peraturan perundangan yang mengkriminalisasi pecandu narkotika perlu ditinjau kembali karena tidak realistis, contohnya, dengan mengkriminalisasikan pecandu terbukti tidak menurunkan kasus narkotika. Di Indonesia saat ini ada sekitar 1,5 juta pengguna narkotika, yang jika diproses hukum, penjara akan penuh, padahal jumlah kasus tidak menurun.

PROSEDUR PEMBUBARAN PARTAI POLITIK: (Kajian Perbandingan Konstitusi Indonesia Dengan Konstitusi Jerman) Dairani Dairani
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 1 No. 1 (2022): Januari: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Adanya Parpol dalam negara demokrasi menjadi ciri yang konstitusional, sebab dengan adanya partai politik kebebasan berkumpul dan berserikat menjadi legal dengan bernaung dibawah organisasi parpol. Namun demikian keberadaan parpol dalam negara harus patuh dan tunduk pada aturan yang telah ditetapkan. Sehingga pembubaran parpol menjadi suatu keniscayaan bila ditemukan penyimpangan atau pelanggaran hukum dalam praktiknya. Pembubaran partai politik di Indonesia menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi bedasarkan ketentuan Pasal 24C Ayat 1 UUD Tahun 1945 yang selanjutnya diatur dalam PMK No. 12 Tahun 2008 tentang Pembubaran Partai Politik. Partai politik dapat dibubarkan jika ideologi, asas dan tujuan bertentangan dengan Pancasila dan UUD tahun 1945. Negara Jerman mengatur pemburan partai politik dalam pasal 21 Basic Law apabila tujuan didirikannya partai atau tindakan anggota maupun pengikutnya berusaha menghapuskan tatanan dasar demokrasi yang bebas dan membahayakan keberadaan Negara Federal Jerman.

Perlindungan Hukum Terdahap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang “Pidana Eksploitasi Orang” (Studi kasus Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Jmr) Fatimatus Zahro; Dairani Dairani; Ahmad Yunus
Pemuliaan Keadilan Vol. 2 No. 2 (2025): April : Pemuliaan Keadilan
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/pk.v2i2.590

The crime of trafficking in persons or the crime of exploitation of persons is a crime that violates human rights and is increasingly prevalent in Indonesia, where the crime of trafficking in persons or the crime of exploitation of persons is very threatening to the life and environment of the community and the state, the problem discussed is the purpose and modus operandi of the crime of trafficking in persons or the crime of exploitation of persons, and a form of legal protection for victims of human trafficking. The formulation of the problem studied is related to the modus operandi that often occurs today, especially in Indonesia in these crimes. How is it related to the form of protection and rehabilitation and the fulfillment of restitution for victims of human trafficking. This research is included in the research of normative juridical law (Legal Reasherc), legislative approaches, philosophical approaches, and historical approaches which are also strengthened by court decisions which has permanent legal force. The modus operandi of the crime of human trafficking is through persuasion or seduction with the promise of being given a well-established and guaranteed job with their safety while working as well as the lure of high salaries so that the victims of human trafficking without thinking long immediately agree to this, this researcher also discusses the legal protection for victims of human trafficking or the crime of exploitation of persons contained in Law Number 21 of 2007 concerning The eradication of the crime of trafficking in persons must be implemented and maximized again related to the protection and fulfillment of the rights of victims of trafficking in persons.

Perlindungan Hukum terhadap Perangkat Desa yang Diberhentikan Tidak Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Firdaus Hasanah; Syahrul Ibad; Dairani Dairani
Parlementer : Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik Vol. 2 No. 2 (2025): Juni : Parlementer : Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/parlementer.v2i2.615

The Village Apparatus is an element in the implementation of the Village Government to assist the head, the Village to carry out the duties and administration of the government, and the authority of the Village Head and village development, then in the Village the village apparatus is formed. The problem studied in this thesis is the process of dismissal of village apparatus carried out by village heads who do not follow the procedures that have been stipulated in the laws and regulations and regulations of the Minister of Home Affairs which have been clearly regulated the procedures and mechanisms for dismissing village apparatus. This skiffy research uses a qualitative approach or is often referred to as field research or uses the type of empirical research. From the results of the study, it was found that the village head dismissed his village apparatus not in accordance with the procedures and mechanisms in the laws and regulations and regulations of the Minister of Home Affairs, as evidenced by the results of research at the research location and interviews conducted with the head of the The village head, the dismissed village apparatus and the local community, the implementation of the dismissal of the village apparatus is considered irresponsible by the village head and the occurrence of the unilateral dismissal of the village apparatus, legal protection is needed for the village apparatus that is terminated not in accordance with the law, namely administrative legal protection and preventive and repressive legal protection, such as the lawsuit of the Sumber Kemuning village apparatus against the decision of the head The village for its dismissal as a village apparatus has been submitted to the Surabaya State Administrative Court and has been stipulated in decision Number 42/G/2022/PTUN. SBY, has prosecuted the village head by granting the village apparatus' claim in its entirety, declaring null and void the Decree of the Sumber Kemuning village head No. 188.4/12/430.11.2.8/2022 concerning the dismissal of the Sumber Kemuning village apparatus,

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search