Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Manfaat Filsafat Ilmu Terhadap Etika Dalam Bermasyarakat Modern Lathifah, Hilma; Ofianto, Ofianto
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui manfaat dan peran filsafat ilmu terhadap etika dalam bermasyarakat modern. Masyarakat modern pada dasarnya selalu dihadapkan dengan berbagai kemungkinan terutama atas pemanfaatan potensi besar. Untuk mengatasi berbagai masalah hidupnya, masyarakat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih. Namun, pada sisi lain ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut tidak mampu menumbuhkan moralitas atau akhlak yang mulia. Filsafat ilmu berusaha mengembalikan ruh dan tujuan luhur ilmu agar ilmu tidak menjadi bomerang bagi kehidupan umat manusia. Metode yang digunakan pada artikel ini yaitu metode studi kepustakaan atau library research. Hasil dari artikel ini mengungkapkan bahwa kehidupan manusia berkaitan erat dengan pembentukan filsafat itu sendiri. Filsafat memiliki peran penting dalam hidup bagi manusia terkait dengan persoalan yang terjadi di sekeliling manusia yang bersangkutan. Ketika manusia menggunakan akalnya maka filsafat berperan dalam memberikan pedoman hidup dalam rangka berpikir utamanya untuk memperoleh pengetahuan. Kesimpulan dari artikel ini adalah Filsafat ilmu terhadap etika bersikap kritis terhadap tingkah laku manusia dan berpikiran terbuka serta sangat berfokus pada kebenaran disamping perhatiannya pada pengetahuan yang terorganisir dan sistematis
Transformasi Kebijakan Desentralisasi Di Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Stabilitas Pemerintahan Daerah Di Era Globalisasi Lathifah, Hilma; Frinaldi, Aldri; Magriasti, Lince; Naldi, Hendra
Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik Vol 11 No 2 (2024): Desember
Publisher : UNIVED PRESS, Universitas Dehasen Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/professional.v11i2.7223

Abstract

The implementation of decentralization in Indonesia does not always run smoothly. Since the beginning of its implementation, various challenges have continued to emerge that hinder the effectiveness of this policy. One of the main challenges is the capacity gap between regions, where some regions are able to manage autonomy well, while others still depend on central assistance. Corruption and low accountability at the local level are also serious problems that often undermine decentralization. The aim of this research is to analyze the impact of the transformation of decentralization policies in Indonesia on the stability of regional government, as well as identify the challenges faced by regional governments in the context of globalization and their implications for political and economic stability. The research method used in this study is a literature study, which collects and analyzes various academic sources, government reports, and related documents to understand the transformation of decentralization policies and their impact on regional government in Indonesia. The research results show that the post-1998 Reformation decentralization policy transformation had a significant impact on regional governance, but also gave rise to complex challenges, such as central-regional conflict and budget inequality, which affected political and economic stability. In the context of globalization, this challenge emphasizes the importance of collaboration and strengthening human resource capacity, as well as the need for synergy between central, regional governments and community participation to achieve better stability.
Analisis Akuntabilitas Birokrasi Publik Dalam Sistem Keuangan Dareah Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Lathifah, Hilma; Frinaldi, Aldri; Asnil, Asnil; Putri, Nora Eka
Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik Vol 11 No 2 (2024): Desember
Publisher : UNIVED PRESS, Universitas Dehasen Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/professional.v11i2.7224

Abstract

This research aims to analyze the role of participatory accountability in regional financial reform, especially in encouraging community involvement in regional budget oversight. Regional financial reform in Indonesia is focused on increasing transparency and accountability through the application of digital technology such as e-budgeting, e-audit, and the Regional Financial Information System (SIKD). Active community participation, both directly and indirectly, is an important element in ensuring effective and efficient use of the budget. This research uses qualitative methods with a case study approach in several regions that have implemented community participation in APBD supervision. The research results show that community involvement can increase financial transparency and encourage accountability of public officials, but there are obstacles such as a lack of public communication space and digital literacy. To overcome these obstacles, policies are needed that support more inclusive community involvement and wider application of information technology. Thus, the integration of participatory accountability and digitalization of regional finance is expected to strengthen more transparent and accountable financial governance, as well as increase public trust in regional governments. This research contributes to the development of regional financial policies that are oriented towards transparency and community participation.
Peran Pemerintah Kota Solok dalam Pengurusan Izin Berusaha : (Studi Kasus Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Solok) Lathifah, Hilma; Adnan, Fachri; Khaidir, Afriva
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v8i1.14711

Abstract

Penelitian ini menginvestigasi konsep, karakteristik, dan peran birokrasi dalam pengurusan surat izin usaha, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif memungkinkan pemahaman mendalam tentang kompleksitas fenomena birokrasi dan pengalaman pengusaha, sementara metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara rinci proses administratif tanpa melakukan manipulasi variabel. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola dan tema yang muncul. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang beragam tantangan yang muncul dalam pengurusan surat izin usaha, meliputi kompleksitas proses administratif, hambatan-hambatan yang dihadapi oleh para pemohon izin, serta faktor-faktor yang memengaruhi kinerja birokrasi dalam melayani kebutuhan pengusaha. Dari pemahaman yang lebih mendalam ini, diharapkan penelitian ini mampu menyusun rekomendasi yang holistik dan berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dalam administrasi publik, termasuk perbaikan dalam sistem pengelolaan dokumen, peningkatan pelatihan dan kapasitas pegawai birokrasi, serta penerapan teknologi informasi yang lebih luas untuk mendukung proses administratif yang lebih efisien dan transparan.