Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

IMPLEMENTASI ASAS BERKELANJUTAN DALAM PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA: IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES OF SUSTAINABILITY IN THE PREPARATION OF PROVINCIAL AND REGENCY/CITY SPATIAL PLANS IN INDONESIA Kultsum, Fatia
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Vol. 3 No. 1 (2023): LITRA Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Volume 3, Nomor 1, Oktobe
Publisher : Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/litra.v3i1.1314

Abstract

ABSTRAK Kegiatan penataan ruang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yang saling berkaitan, salah satunya adalah perencanaan tata ruang yang dituangkan dalam produk rencana tata ruang berupa RTRW secara hierarki dari pusat hingga daerah. Perencanaan tata ruang wilayah daerah merupakan salah satu urusan wajib dari pemerintah daerah dengan tujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam wilayah kewenangannya dengan membentuk RTRWP atau RTRW kabupaten/kota. Penyusunan rencana tata ruang didasarkan pada berbagai asas, salah satunya adalah asas berkelanjutan. Asas berkelanjutan dalam penyelenggaraan penataan ruang dimaksudkan bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan generasi mendatang. Wilayah provinsi atau kabupaten/kota memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda-beda, maka dalam perencanaan tata ruang agar dapat berlandaskan asas berkelanjutan haruslah didasarkan pada kondisi lingkungan fisik dan disesuaikan dengan peruntukannya. Perwujudan asas keberlanjutan dalam proses penyusunan RTRWP dan/atau RTRW Kabupaten/Kota dengan mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Kata kunci: Asas Berkelanjutan; Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penyusunan Rencana Tata Ruang. ABSTRACT Spatial planning activities consist of 3 (three) interrelated activities, one of which is spatial planning as outlined in the spatial planning product in the form of RTRW hierarchically from the center to the regions. Regional spatial planning is one of the obligatory matters of the regional government with the aim of maximizing the prosperity of the people within their jurisdiction by establishing an RTRWP or district/city spatial planning. The preparation of spatial plans is based on various principles, one of which is the principle of sustainability. The principle of sustainability in the implementation of spatial planning means that spatial planning is carried out by guaranteeing the sustainability and carrying capacity and capacity of the environment by considering future generations. Provinces or regencies/cities have different natural resource potentials, so spatial planning to be based on sustainable principles must be based on physical environmental conditions and adapted to their designation. The embodiment of the principle of sustainability in the process of preparing the RTRWP and/or Regency/City RTRW by requiring local governments to prepare a Strategic Environmental Assessment (KLHS). Keywords: Strategic Environmental Studies; Spatial Plan Preparation; The Sustainable Principle.
Maritime Terrorism V. Piracy at Sea: Prevention of Maritime Security Threats and the Responsibility of States to Prevent in the Perspective of International Law Kultsum, Fatia
Padjadjaran Journal of International Law Vol. 8 No. 2 (2024): Vol. 8 No. 2 (2024): Padjadjaran Journal of International Law, Volume 8, Number
Publisher : International Law Department, Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/pjil.v8i2.1884

Abstract

The sea is used as an alternative spatial medium to realize the interests and goals of each country. Nearly 80% of the world's cargo is transported by sea with more than 112,000 ships manned by more than 1.5 million seafarers. However, the sea is also a vulnerable area to violence, including maritime terrorism and piracy at sea which can threaten maritime security and the national economy if there is no special handling. Several conventions govern the international legal regime, including UNCLOS 1982, the SUA Convention, and the ISPS Code. Under international law, coastal states are responsible and obliged to prevent acts of terrorism by taking necessary measures to enhance their maritime security.
LITERASI PANGAN SEJAK DINI KEPADA SISWA-SISWI SD DAN SOSIALISASI LP2B DI DESA TANJUNGJAYA, KAB. KARAWANG Nurlinda, Ida; Astriani, Nadia; Zamil, Yusuf Saeful; Adharani, Yulinda; Kultsum, Fatia; Widyanto, Prima Rizki
Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 7, No 1 (2024): Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/kumawula.v7i1.45172

Abstract

Ketersediaan lahan untuk pertanian merupakan salah satu syarat untuk mewujudkan ketahanan pangan. Ketahanan pangan merupakan situasi dimana semua rumah tangga mempunyai akses baik fisik maupun ekonomi untuk memperoleh pangan bagi seluruh anggota keluarganya, dimana rumah tangga tidak beresiko mengalami kehilangan kedua akses tersebut. Akan tetapi, lahan pertanian di Indonesia setiap tahunnya mengalami pengurangan akibat dari alih fungsi lahan. Kabupaten Karawang merupakan wilayah yang berkembang dengan pesat dan menjadi produsen beras tertinggi kedua yang lahannya merupakan kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Oleh karena itu, kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Tanjungjaya terutama mengenai ketahanan pangan dirasa tepat di lokasi ini untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka KKN-PPM. Ada pun kegiatannya berupa “Literasi Pangan Melalui Pengenalan Pangan Sejak Dini kepada Siswa-Siswi SD” dan “Sosialisasi LP2B di Desa Tanjungjaya, Kabupaten Karawang”. Metode yang digunakan pada kedua kegiatan tersebut adalah Pendidikan masyarakat dan advokasi. Hasil dari kegiatan tersebut adalah bertambahnya pemahaman dan pengetahuan siswa-siswi SDN 1 Tanjungjaya mengenai jenis-jenis pangan, dan bertambahnya pengetahuan dan pemahaman aparat pemerintah desa dan masyarakat terutama petani terkait pengelolaan dan perlindungan lahan pangan (sawah).The availability of land for agriculture is one of the conditions for realizing food security. Food security is a situation where all households have both physical and economic access to food for all family members, where households are not at risk of losing both accesses. However, agricultural land in Indonesia is reduced every year due to land use change. Karawang Regency is a rapidly growing area and is the second-highest rice producer whose land is a Sustainable Food Agricultural Land (LP2B) area. Therefore, community empowerment activities in Tanjungjaya Village, especially regarding food security, are considered appropriate in this location to carry out activities in the framework of KKN-PPM. There are also activities in the form of "Food Literacy through Early Food Introduction to Elementary School Students" and "LP2B Socialization in Tanjungjaya Village, Karawang Regency". The methods used in both activities are community education and advocacy. The result of this activity was an increase in the understanding and knowledge of SDN 1 Tanjungjaya students about the types of food, and an increase in knowledge and understanding of village government officials and communities, especially farmers related to the management and protection of food land (rice fields).