Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.148
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SIMBOL : Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik Parlementer : Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan
Mega Nugraha
Unknown Affiliation
Arts Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Implementasi Pp No. 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pada Bagian Perencanaan Dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Prabumulih Hermilawati Hermilawati; Mega Nugraha; Ignasius Hendrasmo
Parlementer : Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik Vol. 1 No. 3 (2024): September: Parlementer: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/parlementer.v1i3.116

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi PP No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Prestasi Kerja pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Prabumulih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakmampuan sebagian pegawai dalam beradaptasi dengan sistem yang ada, hal ini tentu saja membuat beberapa indikator pengukuran kinerja tidak dapat berjalan dengan baik. Dan permasalahan selanjutnya adalah karakter pegawai yang tidak dapat diatur dan sering melakukan pelanggaran terhadap sistem, maka dari permasalahan tersebut dapat dipahami bahwa komunikasi dan pemahaman terhadap kebijakan pegawai masih belum optimal dalam hal implementasi. Kualitas sumber daya manusia di Sekretariat Kota Prabumulih sudah cukup berkualitas, namun juga dinilai dari sikap dan kedisiplinan pegawai yang baik. Hal tersebut juga akan menentukan kinerja pegawai, bukan hanya banyaknya pekerjaan yang dapat diselesaikan. Besaran dan penilaiannya pun saling bergantung, mengingat sangat penting dilakukan pengukuran kinerja agar pegawai dapat mengembangkan karir, penghargaan, promosi jabatan hingga mulai menduduki jabatan strategis, dan sejauh mana pemahaman pegawai terhadap kebijakan tersebut sudah cukup baik hanya pada sisi implementasinya saja. Apabila dimaksimalkan dapat dipahami bahwa karyawan mendukung kebijakan tersebut. Variabel karyawan menunjukkan bahwa karyawan telah bekerja sesuai dengan tugas pokoknya dan bekerja sesuai SOP. Setiap karyawan yang bekerja tentunya akan bekerja sesuai dengan SOP-nya. karyawan untuk meningkatkan kinerjanya.
Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengembangkan Usaha Kecil Menengah Di Desa Kemang Tanduk Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih Totok Trisaputro; Mega Nugraha; Sunarto Sunarto
Parlementer : Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik Vol. 1 No. 3 (2024): September: Parlementer: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/parlementer.v1i3.117

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Usaha Milik Desa dalam Mengembangkan Usaha Kecil Menengah di Kelurahan Kemang Tanduk Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu peran BUMDes adalah menjadikan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan BUMDes sebagai pedoman dalam menjalankan setiap kegiatan dan program yang terkait dengan tujuan dari BUMDes itu sendiri, sehingga tanpa adanya kebijakan maka BUMDes itu sendiri tidak dapat berjalan dengan baik. BUMDes Kemang Tanduk dalam menyusun strateginya untuk memaksimalkan setiap program BUMDes yang akan dijalankan yaitu melihat dan memastikan apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat, kemudian melihat potensi apa saja yang dapat digali dan disesuaikan dengan sumber daya yang ada. Tentunya harapan untuk membangun lapangan pekerjaan yang dibutuhkan akan terwujud dan tentunya komunikasi serta koordinasi yang dilakukan oleh BUMDes dengan Lembaga Desa dan masyarakat. Dalam pelaksanaan program Badan Usaha Milik Desa ini juga melibatkan pihak lain yaitu lembaga masyarakat lainnya khususnya yang ada di Desa Kemang Tanduk dan organisasi-organisasi yang tergabung dalam kegiatan Badan Usaha Milik Desa serta masyarakat pada umumnya sebagai solusi dan pemecah masalah bagi perekonomian Desa Kemang Tanduk. Masyarakat selalu mendukung setiap program yang dibuat oleh pemerintah desa, namun mereka menyayangkan apabila program tersebut tidak terlaksana dengan baik dan tersosialisasi dengan baik, sehingga masyarakat terkadang tidak mengetahui program apa saja yang telah dibuat oleh pemerintah desa. Faktor penghambatnya yaitu masyarakat Desa Kemang Tanduk masih kurang pengetahuannya mengenai program BUMDes dan belum mampu berinovasi serta lebih kreatif dalam memanfaatkan program BUMDes itu sendiri.
Analisis Akuntabilitas Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil: Studi Kasus Penerapan SAPK BKN di BKD Provinsi Sumatera Selatan Dian Ekawati; Mega Nugraha; Muhammad Ervan Marzuki
Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan Vol. 1 No. 4 (2024): Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/desentralisasi.v1i4.151

Abstract

Dian Ekawati. Analysis of Accountability for Promotion of Civil Servant Ranks (Case Study of Application of SAPK BKN in BKD, South Sumatra Province). Accountability of Service Promotion for Civil Servants (Case Study of Application of SAPK BKN in BKD of South Sumatra Province) has basically been going well, but because there were some disturbances related to network problems and application system problems, so there were some things that were delayed in the management process. . It has not been added to the terms and files that are not appropriate so that many promotion files have not been approved and must be repaired. The supporting factor is the existence of technological advances that become service innovations, in the form of online applications, namely online SAPK in the management of promotions, it will provide convenience in the management of promotions. The inhibiting factor is that the existence of signal interference in several districts is a weak side of the online system that must be improved, as well as the requirements for completeness of files that have not been met by employees hampering the approval process for promotions.
Kebijakan Pemerintah dalam Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kota Palembang Dilla Mardianty; Sunarto Sunarto; Mega Nugraha
Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan Vol. 1 No. 4 (2024): Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/desentralisasi.v1i4.152

Abstract

Dila Mardianty, Government Policy in Equitable Road Infrastructure Development in Palembang City. This study aims to describe and analyze Government Policy in Equitable Road Infrastructure Development in Palembang City. The research method used is qualitative with three methods of data collection, observation, interviews and documentation. The results of the study indicate that the Government’s Policy in Equitable Road Infrastructure Development in Palembang City has not been implemented optimally, this is due to the lack of human resources, supporting facilities and budgets, as well as support from the land community and participating in maintaining roads that have been built or are in the development process. Supporting factors, namely the existence of good cooperation in the bureaucratic structure at the Public Works Service and also the support of related parties and the inhibiting factors, namely the lack of facilities, budget and number of human resources, as well as community support.
Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Perpustakaan di SMA Negeri 3 Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir Erlinda Erlinda; Mega Nugraha; Sunarto Sunarto
Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan Vol. 1 No. 4 (2024): Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/desentralisasi.v1i4.153

Abstract

Erlinda, Implementation of the Regulation of the Minister of National Education of the Republic of Indonesia Number 25 of 2008 concerning Library Personnel Standards at SMA Negeri 3 Kayu Agung, Ogan Komering Ilir Regency.This research is included in the type of qualitative research. Data collection techniques are carried out by observation, interviews, and documentation studies. The data analysis technique was carried out by analyzing the data of an interactive model from Miles and Huberman. Research results: 1) Communication has not gone well, so the results achieved are not optimal. In the future, it is hoped that there will be better communication and coordination, so that every problem that occurs is related to the implementation of Permendiknas RI No. 25 of 2008; 2) The intensity of training that is not too routine plus the competence of less qualified employees causes the training provided to have less effect on work achievement; 3) The implementation of Permendiknas RI No. 25 of 2008 concerning Library Personnel Standards at SMA Negeri 3 Kayuagung already has a clear operating system (SOP) standard; 4) In implementing policies, all policy implementers have a high commitment, and as much as possible will work with full dedication and responsibility for the achievement of the desired goals, as stated in Permendiknas RI No. 25 of 2008 concerning Manpower Standards The library.
Studi Kebijakan Pengambangan Titik Perekonomian Baru Provinsi Sumatera Selatan Melalui Pembangunan Pelabuhan Internasional Tanjung Carat Derriansya Putra Jaya; Mega Nugraha
Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Ilmu Administrasi Publik dan Pemerintahan
Publisher : LPPM STISIP IMAM BONJOL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55850/simbol.v4i2.261

Abstract

The challenge for a regional head today is to create new economic points in each region that will provide hope and can create community welfare in the form of increasing employment opportunities, reducing unemployment rates, increasing community income above the Provincial Minimum Wage (UMP), and maintaining regional inflation rates. This study aims to identify the benefits and impacts that will be obtained from the construction of Tanjung Carat port in South Sumatra Province, including: 1) analyzing the increase in economic growth in South Sumatra province, 2) creating job opportunities, 3) reducing transportation logistics costs, 4) integrating the economic ecosystem of South Sumatra Province. The development of a new economic point in South Sumatra through the construction of the Tanjung Carat international port, the priority things that must be implemented by the local government include legal and regulatory certainty by providing easy and uncomplicated permits, protection of ownership rights for the land area to be built and consistency in implementing policies, fulfillment of basic infrastructure in the Sustainable Development Goals (SDGs), the employment aspect is the most important part in the implementation of the development and activities of the Tanjung Carat international port, the condition of a region, political and social stability, creating market access where proximity to the domestic or export market, providing investment incentives for business actors around the Tanjung Carat Port area
Co-Authors Achmad Noerkhaerin Putra Alamsyah Alamsyah Amrul Mukminin ARDIANSYAH ARDIANSYAH Derriansya Putra Jaya Dian Brori Dian Ekawati Dilla Mardianty Djoko Listyano Erlinda Erlinda Hari Wahyudi Hermilawati Hermilawati Ignasius Hendrasmo Iin Triyanti Irwansyah Irwansyah Iskandar Suhardi Juanda Heri Muhammad Ervan Marzuki Sunarto Sunarto Totok Trisaputro