Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembagian Komisi pada Penjualan Rumah : Studi Kasus di PT Propertindo Jaya Selamanya Tahun 2023 Aulia Fatkhan Qoribah; Alfi Satria; Ali Aminulloh
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 4 (2024): November : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v2i4.1522

Abstract

The research studies or explores the revenue comission practices on house sale in PT Propertindo Jaya in 2023 from the Islamic law perspective. Regarding Islamic law, the term of ju’alah refers to comission awarded as consideration on services conducted particularly in the context of purchasing media as an agent who assist completing the transaction. The study aims to find out the implementation of comission practices applied and distibuted from the Islamic law point of view. The study uses qualitative approah with descriptive qualitative method. The data are collected throguh the observation, interview and documentation. The data is directly acquired from the related parties with the research object such as the owner of the company, administration and marketing staff as primary sources. And the secondary data sources are books and journals. The study found that the comission or compensation is gradually distributed based on the employee’s performance in sales. The system is in line with the principles or requirements of ju’alah in Islamic law. The company also implements the system of ijarah which means the employees receive monthly salary after performing the duties. And the company shows the obedience towards justice principles and transparency in Islamic muamalah.
IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH DALAM PENGADAAN ALAT-ALAT PERTANIAN DI MA’HAD AL-ZAYTUN (STUDI KASUS PADA PETANI YANG TERGABUNG DALAM P3KPI) Cameila Alya Yahya; Ali Aminulloh; Moch. Syafi’i
Journal of Social and Economics Research Vol 5 No 2 (2023): JSER, December 2023
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v5i2.206

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi akad murabahah dalam proses pengadaan alat pertanian bagi para petani P3KPI di Ma’had Al-Zaytun, implementasi akad murabahah dalam pengadaan alat pertanian di Ma’had Al-Zaytun, dan praktik akad murabahah dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi di Ma’had Al-Zaytun. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang diperoleh dari pengurus dan anggota P3KPI. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik akad murabahah dalam pengadaan alat-alat pertanian di Mahad Al-Zaytun (studi kasus pada petani yang tergabung dalam P3KPI) sudah sesuai dalam hukum ekonomi syariah, berdasarkan hal tersebut terdapat sebuah alur prosedur serta rukun dan syarat yang relevan dengan akad murabahah. Dalam pengadaan alat pertanian ini di Ma’had Al-Zaytun tidak mengambil keuntungan secara persentase atau 0% dari harga yang dijual kepada anggota P3KPI, hal ini guna untuk mendukung para petani untuk memperlancar dalam hasil pertanian.
ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI ONLINE MELALUI APLIKASI WHATSAPP MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS GRUP WHATSAPP PASAR UMUM GHA, KABUPATEN BEKASI) Ufairotun Nafisah Oktaviani; Rizal Maulana; Ali Aminulloh
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 6 No 2 (2025): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.53031

Abstract

Abstrak Artikel ini mengkaji tentang analisis jual beli online melalui aplikasi WhatsApp Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Grup WhatsApp Pasar Umum GHA, Kabupaten Bekasi). Pokok masalah yang pertama dari penelitian ini yaitu praktik jual beli online melalui aplikasi WhatsApp sebagai aplikasi media sosial yang memiliki pengguna terbanyak di Indonesia. Pokok masalah yang kedua yaitu perspektif hukum Islam terhadap praktik jual beli online melalui aplikasi WhatsApp. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami praktik jual beli online di Grup WhatsApp Pasar Umum GHA dan perspektif hukum Islam mengenai praktik jual beli online di Grup WhatsApp Pasar Umum GHA. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis studi kasus atau penelitian lapangan dengan teknik observasi dan wawancara kepada peserta Grup WhatsApp Pasar Umum GHA, Kabupaten Bekasi, yang berjumlah 30 informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli secara online yang dilakukan oleh peserta Grup WhatsApp Pasar Umum GHA bermula dari penjual yang memasarkan barang dagangan di grup kemudian pembeli yang berniat membeli akan menghubungi penjual melalui pesan pribadi di aplikasi WhatsApp. Pada pesan pribadi tersebut akan terjadi kesepakatan mengenai waktu dan tempat penyerahan barang, serta kesepakatan mengenai metode pembayaran. Adapun praktik tersebut menurut perspektif hukum Islam sudah memenuhi prinsip muamalah, rukun dan syarat jual beli, serta syarat pada jual beli musawamah, salam, dan istishna’ sebagai jenis jual beli yang dilakukan oleh peserta Grup WhatsApp Pasar Umum GHA. Kata Kunci: Jual Beli Online, Whatsapp, Hukum Islam. Abstract The research analyses the practice of online buying and selling through WhatsApp from the Islamic law perspective. This is a case study of the buying and selling activities of the GHA public market WhatsApp group, in Bekasi. The study explains how the researcher focuses on two main research problems. As the most used social media in Indonesia, WhatsApp online buying and selling becomes the main problem of the study followed by the Islamic law views on such practice as the second problem. This case study belongs to qualitative research. The researcher aims to explore in depth the practice of online buying and selling using a variety of data collection procedures, which involves observation and interview of thirty participants of WhatsApp group members of the GHA public market in Bekasi. The study found that the vendors benefit the WhatsApp using the WhatsApp group to market the products in which the potential buyers privately respond and text the vendors using the same application. The buyers and vendors agree on the time and place to exchange the money with the products using a particular accepted payment method.  These online buying and selling activities are regarded as legal practice in the perspective of Islamic law. The practices have been meeting the principles of muamalah, the pillars, term and conditions of selling and buying such as musawamah, salam, and istishna’. Keywords: Online Buying And Selling, Whatsapp, Islamic Law.
Fenomena Gentrifikasi Digital dan Implikasinya terhadap Kesenjangan Ekonomi di Indonesia: Kajian Yuridis dan Perspektif Hukum Islam Agus Rojak Samsudin; Ali Aminulloh
IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 1 (2025): Volume 4 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : STAI Al-Mas'udiyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69768/ji.v4i1.79

Abstract

The rapid growth of Indonesia's digital economy has introduced opportunities and challenges, particularly for MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises). This study investigates the phenomenon of digital gentrification and its role in exacerbating economic inequality. Using a multidisciplinary approach combining legal and Islamic perspectives, the study draws on secondary data from official reports and scholarly analyses. Findings reveal that while large enterprises dominate digital ecosystems with 70% of e-commerce transactions, MSMEs contribute only 12%, hindered by limited infrastructure and low digital literacy. Islamic principles of distributive justice and maqashid syariah offer a moral framework for addressing these disparities. Policy implications include enhanced infrastructure development, digital literacy programs, and leveraging Islamic finance mechanisms like zakat to promote inclusivity. This study enriches the discourse on digital inclusion and its role in fostering equitable economic growth, proposing actionable strategies to bridge digital divides and reduce systemic inequalitie.
ANALISIS PEMBERIAN BONUS KINERJA PADA AKAD MURAKKABAH DI BARBERSHOP MA’HAD AL-ZAYTUN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH Miqdad Panji Asshobirin; Ali Aminulloh; Ahmad Asrof Fitri
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (2025): Oktober
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i1.61817

Abstract

Abstrak Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa memerlukan interaksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang dalam Islam diatur melalui konsep mu’amalah, termasuk Ijarah (akad jasa berbasis upah) dan Ju’alah (pemberian imbalan atau bonus atas pencapaian tertentu). Islam menekankan prinsip keadilan dalam hubungan kerja, khususnya terkait upah dan bonus, agar tidak ada pihak yang dirugikan dan seluruh bentuk kompensasi diberikan secara proporsional sesuai kontribusi pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme distribusi bonus kinerja pada Unit Barbershop Ma’had Al-Zaytun, menganalisis kesesuaiannya dengan Hukum Ekonomi Syariah, serta menelaah pengaruhnya terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, mekanisme pemberian bonus kinerja pada Unit Barbershop Ma’had Al-Zaytun dilaksanakan melalui akad Ijarah dan Ju’alah, yang membentuk akad murakkabah. Bonus diberikan berdasarkan kinerja individu pekerja setelah menyelesaikan tugas yang telah ditentukan. Kedua, dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik tersebut telah sesuai dengan prinsip keadilan, kerelaan, dan kerja sama, serta terbebas dari unsur gharar (ketidakpastian) dan maysir (perjudian). Ketiga, sistem bonus kinerja tersebut terbukti efektif dalam memotivasi pekerja, meningkatkan loyalitas, serta memberikan dampak positif terhadap produktivitas. Kata Kunci: Bonus Kinerja, Akad Murakkabah, Barbershop Ma’had Al-Zaytun, Hukum Ekonomi Syariah.   Abstract Human beings, as social creatures, always require interaction to fulfill their life needs, which in Islam is regulated through the concept of mu’amalah, including Ijarah (wage-based service contract) and Ju’alah (bonus or reward upon achievement). Islam emphasizes the principle of justice in labor relations, particularly regarding wages and bonuses, so that no party is disadvantaged and all compensation is proportionate to workers’ contributions. This research aims to examine the mechanism of performance bonus distribution at the Barbershop Unit of Ma’had Al-Zaytun, analyze its compliance with Sharia Economic Law, and explore its impact on employee performance. This study employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation, then analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings reveal that, first, the performance bonus mechanism at the Barbershop Unit of Ma’had Al-Zaytun is implemented through Ijarah and Ju’alah contracts, which form a murakkabah contract. Bonuses are granted based on individual workers’ performance after completing predetermined tasks. Second, from the perspective of Sharia Economic Law, this practice complies with the principles of justice, mutual consent, and cooperation, and is free from gharar (uncertainty) and maysir (gambling). Third, the performance bonus system effectively motivates workers, enhances loyalty, and positively impacts productivity. Keywords: Performance Bonus, Murakkabah Contract, Ma’had Al-Zaytun Barbershop, Sharia Economic Law.