Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Majalah Keadilan Journal of Innovative and Creativity
Tihadanah
Unknown Affiliation
Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
GUGATAN WANPRESTASI DARI PENERIMA KUASA MENJUAL ATAS TANAH Ahmad Kamal Arifin Sitanggang; Ralang Hartati; Tihadanah
MAJALAH KEADILAN Vol 23 No 2 (2023): MAJALAH KEADILAN
Publisher : Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/fzbg6451

Abstract

Prinsip hukum perjanjian, yang bersifat inklusif dengan memungkinkan pembuatan perjanjian tanpa harus ditetapkan oleh undang-undang, menciptakan kesempatan bagi individu untuk mengadakan berbagai jenis perjanjian, termasuk perjanjian pemberian kuasa. Atas dasar perjanjian pemberian kuasa, penerima kuasa mengajukan gugatan wanprestasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan data jenis data sekunder yang diambil dari perundnag-undangan, buku, artikel yang berkaitan dengan gugatan wanprestasi atas dasar kuasa jual beli tanah. Hasil penelitian ini yaitu penerima kuasa hanya memiliki kewenangan sebagai perwakilan yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan pemberi kuasa. Oleh karena itu, dalam hal tuntutan hukum, seperti gugatan wanprestasi di pengadilan, hanya pemberi kuasa yang memiliki hak untuk mengajukannya. Tindakan hukum yang diambil oleh penerima kuasa mengikat pemberi kuasa dan tidak mengikat penerima kuasa. Dengan demikian, yang berwenang untuk mengajukan gugatan terhadap pihak lain dalam konteks perjanjian yang dibuat oleh penerima kuasa atas nama pemberi kuasa adalah pemberi kuasa. Tuntutan pembatalan atas perjanjian jual beli tanah dalam kasus 734/Pdt.G/2017/PN. Bekasi tidak dapat didasarkan pada gugatan wanprestasi. Hal ini karena pembeli telah memenuhi kewajibannya kepada penjual sesuai dengan isi akta jual beli. Selain itu, perjanjian jual beli tanah dalam kasus tersebut telah dipenuhi dengan pemenuhan syarat formal, seperti pengalihan hak atas tanah melalui akta jual beli yang sah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang dan telah dilakukan balik nama sesuai hukum. Pembatalan perjanjian jual beli tanah hanya dapat dimintakan jika terdapat cacat yuridis dalam syarat perjanjian, seperti adanya paksaan, penipuan, atau kesalahan.
PERLINDUNGAN HAK TAGIH KREDITOR DENGAN JAMINNAN HAK ATAS TANAH BERBENTUK NOTARIS Aryanto, Dafa; Sufiarina; Marbun, MT; Tihadanah
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 12 No 2 (2024): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kapuas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/perahu.v12i2.1191

Abstract

Article 1131 of the Indonesian Civil Code stipulates a general guarantee on the property rights of all debtors. Meanwhile, Article 1132 refers to a specific guarantee directed only at certain properties. For instance, suppose a debtor provides collateral for debt repayment by designating a specific piece of land in a notarial deed. In this case, it is essential to examine the legal status of the creditor who accepts the guarantee, as well as the legal protections available to the creditor if the debtor fails to repay the debt as agreed. This research aims to examine the legal standing of creditors who accept land guarantees in the form of a notarial deed as well as to comprehend the legal protections available to creditors when the debtor fails to repay the debt as agreed and the protective measures or actions creditors can initiate. To achieve this objective, a normative juridical research methodology was adopted with a legislative approach, focusing on the rules regarding property guarantees and the regulation of land mortgage rights as collateral. The obtained results shows that the designation of specific land in a notarial deed as collateral for debt repayment did not provide preferential rights to the creditor. Following the findings of this investigation, it is recommended that the guarantee of land rights be formalized through a deed of encumbrance on land rights executed by the Land Deeds Official (PPAT). However, in the absence of a voluntary resolution, the creditor can only protect claimed rights by filing a breach-of-contract lawsuit.
Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan Berdasarkan Pasal 365 KUHP Tihadanah; Sri Afriani
Journal of Innovative and Creativity Vol. 4 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v4i1.6248

Abstract

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan berdasarkan ketentuan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pencurian dengan kekerasan merupakan tindak pidana yang memiliki tingkat bahaya tinggi karena tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga mengancam keselamatan fisik dan psikologis korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian dengan kekerasan serta menelaah penerapan sanksi pidana berdasarkan Pasal 365 KUHP dalam praktik peradilan pidana. Metode, metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 10/Pid.B/2020/PN.Jap yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.Simpulan, Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan dapat diterapkan apabila seluruh unsur delik dalam Pasal 365 KUHP terpenuhi. Namun demikian, penerapan sanksi pidana dalam putusan tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara ancaman pidana yang diatur dalam undang-undang dan pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta mempengaruhi rasa keadilan bagi korban dan masyarakat, sehingga diperlukan konsistensi dalam penerapan hukum pidana.
Co-Authors Ahmad Kamal Arifin Sitanggang ARYANTO, DAFA Marbun, MT Ralang Hartati Sri Afriani Sufiarina