<![CDATA[Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah satuan pertahanan negara Indonesia yang tugas dan fungsi pokoknya ialah untuk menjaga serta melindungi keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, akan tetapi seiring berkembangnya waktu, banyak faktor yang dapat memengaruhi anggota TNI untuk melakukan tindak pidana, seperti tindak penyalahgunaan narkoba. Seharusnya, TNI dapat menjadi contoh yang baik kepada masyarakat dengan bertindak taat, patuh, disiplin, serta berpegang teguh pada pedoman-pedoman hidup yang didapatkan sejak mencalonkan sampai dengan menjalani profesinya tersebut. Salah satu bentuk dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anggota TNI adalah pada putusan nomor 129–K/PM I–02/AL/IX/2018/PM Medan. Adapun, rumusan masalah dari penelitian ini ialah bagaimana ketentuan hukum atas penyalahgunaan narkoba bagi anggota militer (TNI)? Lalu, bagaimana Pertanggungjawaban Hukum Oleh Anggota TNI Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba (Putusan Pengadilan Militer Nomor: 129–K/PM I–02/AL/IX/2018/PM Medan)? Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan studi kasus (case approach) yang dalam hal metode penelitian yang digunakan yaitu studi kepustakaan (library research) dengan pengumpulan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, bahan sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil temuan dari penelitian ini memperoleh ketentuan hukum, yang mana prajurit TNI yang sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika secara teorinya diadili di Peradilan Militer, tetapi jika dilakukan di luar kedinasan, maka diadili di Peradilan Umum. Sedangkan pertanggungjawaban Terdakwa berupa hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun dan juga diberikan pidana tambahan berupa pemecatan dinas.]]>
