Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG BUNUH DIRI DAN FAKTOR-FAKTOR PEMICUNYA: DITINJAU DARI PSIKOLOGIS, SOSIAL, DAN KESEHATAN MENTAL SERTA KAITANNYA DALAM PASAL 345 KUHP Jakaria, Jakaria; Hasmar Husein Nasution; Fauzan Habibi Lubis; Bagus Ramadi
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 2 No. 3 (2023): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v2i3.955

Abstract

Analisis hukum Islam mengenai pelanggaran terhadap norma moral dan sosial. Disini hukum Islam akan mengkaji tentang pelanggaran terhadap norma moral dan sosial dalam upaya bunuh diri. Al-Qur'an dan Hadits memberikan pedoman etika terhadap ummat manusia, sementara panduan masyarakat modern menghadapi masalah kesehatan sosial dan mental yang kompleks yang memicu terjadinya bunuh diri. Sehingga manusia menghadapi masalah kesehatan sosial dan mental yang kompleks. Empati dan pemikiran holistik pemikiran sangat penting. sebuah fenomena kompleks yang melibatkan berbagai faktor psikologis, sosial, dan kesehatan mental yang berkaitan erat dalam fenomena ini. Studi ini melakukan analisis komprehensif terhadap faktor - faktor yang menyebabkan tindakan membunuh diri sendiri , dengan fokus khusus pada aspek psikologis dan sosial . Penelitian ini juga mengkaji hubungan antara kesehatan mental dan faktor lainnya serta menyelaraskannya dengan pasal 345 KUHP. metodologi penelitian ini mengacu pada tinjauan literatur , analisis kasus , dan metode penelitian kualitatif untuk mengkaji faktor psikologis seperti depresi, kecemasan, dan kecerdasan emosional yang mempengaruhi keinginan untuk membunuh diri sendiri. aspek meliputi sosial konflik antar pribadi, konflik isolasi sosial , dan tekanan.
Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Malaysia Fauzan Habibi Lubis; Noor Azizah; Lukman Hakim Harahap
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 4 No. 2 (2026): Mei: Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v4i2.2474

Abstract

The crime of corruption manifests a pathological excretion of endemic crime and methodically destroys the foundations of state governance integrity and the teleological equilibrium of social justice holistically. The two jurisdictions between Indonesia and Malaysia are entangled in substantial epistemo-procedural complexity in the process of constructing evidence of corruption cases, crossing both from the positive legal dimension and the register of judicial ethics. This comparative study investigates the divergence and convergence trajectories that color the epistems of proof of corruption in both countries, with an analytical concentration focused on the doctrine of burden of proof inversion. By deploying a juridical-normative paradigm strengthened through comparative legal hermeneutics, the results of the study indicate that although Indonesia and Malaysia both implement a reversal mechanism of the burden of proof, the two countries exhibit striking heterogeneity in the procedural intensity and normative restrictions imposed. Malaysia prioritizes a balance between the effectiveness of institutional law enforcement and the prerogative of fundamental rights, while Indonesia shows a more aggressive vector in prosecuting disproportionately unexplained accumulated assets. Islamic criminal law strengthens the imperative of law enforcement through the postulates of substantive justice and the absolute prohibition of the practice of risywah. At its core, the effectiveness of proving corruption requires the availability of an architecturally adaptive legal system, a law enforcement apparatus with unparalleled integrity, and an ethical framework sublimated from the principles of universal justice.