Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-DYAS : Jurnal Inovasi dan Pengabdian kepada Masyarakat Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Fira Zulmawati
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
REFORMASI SISTEM PROMOSI PEGAWAI DI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT Fikra Ridhatul Hasanah; Syamsir, Syamsir; Fira Zulmawati; Giva Ravianda; Putri Maisanda; Putri Wahyuni
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 2 No. 9 (2023): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v2i9.1482

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui reformasi sistem promosi pegawai di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, referensi berupa buku dan data-data yang bersifat dokumentasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan di lapangan yang menunjukkan bahwa dalam reformasi sistem promosi pegawai berbasis sistem merit masih ada beberapa masalah, diantaranya ketidakobjektifan penilaian, tidak adanya standar yang jelas dalam sistem promosi dan ketidaksetaraan peluang. Masalah ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu: masih kurangnya transparansi dalam proses penilaian, kurangnya informasi dan komunikasi, Budaya organisasi Dinas Provinsi Sumatera Barat yang masih memihak pada salah satu gender, serta kebijakan dan praktik promosi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat tidak memperhatikan aspek kesetaraan gender. Upaya yang dapat dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dalam mengatasi masalah reformasi sistem promosi menggunakan merit sistem ini adalah: menerapkan Pedoman sistem merit sesuai dengan Permen PANRB no 40 tahun 2018, meningkatkan pengawasan dan evaluasi, mengembangkan sumber daya manusia dalam kegiatan promosi, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat bahwa pentingnya promosi pegawai sesuai standar, dan melakukan penguatan budaya organisasi dengan cara mengubah budaya organisasi yang dapat mengancam penerapan sistem merit.
Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan berbasis Digital melalui Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Dukcapil Kabupaten Tanah Datar Fira Zulmawati; Adil Mubarak
Al-DYAS Vol 4 No 3 (2025): Al-DYAS: Jurnal Inovasi dan Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/aldyas.v4i3.7650

Abstract

The implementation of the Digital Population Identity (IKD) program by the Ministry of Home Affairs targets 30% coverage of the eligible population; however, as of July 2025, realization in Tanah Datar Regency has reached only 17,530 individuals, or approximately 6.12%. This study aims to evaluate the extent to which the IKD program has been implemented as an innovation in population administration services and to identify its supporting and inhibiting factors. A qualitative method with a descriptive approach was employed, using interviews and document analysis as data collection techniques. The findings reveal that the implementation of IKD by the Civil Registration Office (Disdukcapil) in Tanah Datar has not fully met the innovation attributes outlined in Rogers’ theory. IKD presents a relative advantage through easier access, service efficiency, and improved security systems. In terms of compatibility, the innovation aligns with the needs of younger generations and civil servants but lacks inclusivity for the broader community. Ease of use (complexity) remains a barrier for elderly users and those with limited digital literacy. Trialability has been introduced gradually, though its utilization remains suboptimal, and observability is still low, as the benefits of IKD are not yet widely perceived. Supporting factors include relatively easy digital access, budget efficiency, and human resource competence. Conversely, major barriers include the digital divide, limited technological infrastructure, weak inter-agency integration, and low public adoption of digital population administration technologies. The study concludes that an acceleration strategy is needed, based on digital literacy enhancement, infrastructure expansion, and system integration, to improve the effectiveness of IKD implementation.
Co-Authors Adil Mubarak Fikra Ridhatul Hasanah Giva Ravianda Putri Maisanda Putri Wahyuni Syamsir Syamsir