Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-DYAS : Jurnal Inovasi dan Pengabdian kepada Masyarakat Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Putri Maisanda
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
REFORMASI SISTEM PROMOSI PEGAWAI DI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT Fikra Ridhatul Hasanah; Syamsir, Syamsir; Fira Zulmawati; Giva Ravianda; Putri Maisanda; Putri Wahyuni
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 2 No. 9 (2023): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v2i9.1482

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui reformasi sistem promosi pegawai di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, referensi berupa buku dan data-data yang bersifat dokumentasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan di lapangan yang menunjukkan bahwa dalam reformasi sistem promosi pegawai berbasis sistem merit masih ada beberapa masalah, diantaranya ketidakobjektifan penilaian, tidak adanya standar yang jelas dalam sistem promosi dan ketidaksetaraan peluang. Masalah ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu: masih kurangnya transparansi dalam proses penilaian, kurangnya informasi dan komunikasi, Budaya organisasi Dinas Provinsi Sumatera Barat yang masih memihak pada salah satu gender, serta kebijakan dan praktik promosi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat tidak memperhatikan aspek kesetaraan gender. Upaya yang dapat dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dalam mengatasi masalah reformasi sistem promosi menggunakan merit sistem ini adalah: menerapkan Pedoman sistem merit sesuai dengan Permen PANRB no 40 tahun 2018, meningkatkan pengawasan dan evaluasi, mengembangkan sumber daya manusia dalam kegiatan promosi, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat bahwa pentingnya promosi pegawai sesuai standar, dan melakukan penguatan budaya organisasi dengan cara mengubah budaya organisasi yang dapat mengancam penerapan sistem merit.
Analisis Konflik Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Permindo Kota Padang Putri Maisanda; Putri Febri Wialdi
Al-DYAS Vol 5 No 1 (2026): FEBRUARI
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/aldyas.v5i1.8930

Abstract

The conflict surrounding the enforcement against street vendors (Pedagang Kaki Lima, PKL) on Jalan Permindo in Padang City began with the revocation of Padang Mayor’s Decree Number 438 of 2018 and the enactment of Padang Mayor’s Decree Number 644 of 2024 on Street Vendor Locations and Schedules, which removed the formal legality of Permindo street vendors without adequate socialization or relocation solutions. This study aimed to analyze the conflict over street vendor enforcement on Jalan Permindo resulting from changes in local government policy, focusing on the factors triggering the conflict, the dynamics of the conflict between street vendors and Satpol PP officers, and the impacts of enforcement on street vendors, regulatory officers, and the overall condition of the Permindo area. A qualitative approach with a descriptive–analytical design was employed, with data collected through interviews and documentation, and analyzed with reference to Randall Collins’s conflict theory. The findings show that the conflict over street vendor enforcement on Jalan Permindo constitutes a structural conflict triggered by policy changes enacted without effective communication and dialogue. Based on Randall Collins’s conflict theory, the conflict is shaped by ineffective symbolic interaction, power imbalances without meaningful participation of street vendors in decision-making, structural injustice in the relocation process, strong solidarity among street vendors, and divergent symbolic meanings of “order”—for the government—and “livelihood”—for the street vendors. The conflict has led to the loss of livelihoods for street vendors, disruption of public order, and a decline in economic activity in the Jalan Permindo area. These findings underscore that the design and implementation of street vendor enforcement policies must take into account structural justice, sustained communication, and meaningful participation of affected groups.
Co-Authors Fikra Ridhatul Hasanah Fira Zulmawati Giva Ravianda Putri Febri Wialdi Putri Wahyuni Syamsir Syamsir