Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-DYAS : Jurnal Inovasi dan Pengabdian kepada Masyarakat Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Giva Ravianda
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
REFORMASI SISTEM PROMOSI PEGAWAI DI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT Fikra Ridhatul Hasanah; Syamsir, Syamsir; Fira Zulmawati; Giva Ravianda; Putri Maisanda; Putri Wahyuni
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 2 No. 9 (2023): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v2i9.1482

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui reformasi sistem promosi pegawai di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, referensi berupa buku dan data-data yang bersifat dokumentasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan di lapangan yang menunjukkan bahwa dalam reformasi sistem promosi pegawai berbasis sistem merit masih ada beberapa masalah, diantaranya ketidakobjektifan penilaian, tidak adanya standar yang jelas dalam sistem promosi dan ketidaksetaraan peluang. Masalah ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu: masih kurangnya transparansi dalam proses penilaian, kurangnya informasi dan komunikasi, Budaya organisasi Dinas Provinsi Sumatera Barat yang masih memihak pada salah satu gender, serta kebijakan dan praktik promosi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat tidak memperhatikan aspek kesetaraan gender. Upaya yang dapat dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dalam mengatasi masalah reformasi sistem promosi menggunakan merit sistem ini adalah: menerapkan Pedoman sistem merit sesuai dengan Permen PANRB no 40 tahun 2018, meningkatkan pengawasan dan evaluasi, mengembangkan sumber daya manusia dalam kegiatan promosi, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat bahwa pentingnya promosi pegawai sesuai standar, dan melakukan penguatan budaya organisasi dengan cara mengubah budaya organisasi yang dapat mengancam penerapan sistem merit.
Peran Non-State Actor dalam Penanganan dan Pencegahan Kasus Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Kota Bukittinggi Giva Ravianda; Siska Sasmita
Al-DYAS Vol 4 No 3 (2025): Al-DYAS: Jurnal Inovasi dan Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/aldyas.v4i3.7712

Abstract

The phenomenon of LGBT in Bukittinggi City has shown a significant increase in recent years, with the number of recorded cases rising from 56 individuals in 2023 to 272 in 2024. This situation has prompted the involvement of the Masyarakat Hukum Adat Kurai (Kurai Customary Law Community) as a non-state actor in efforts to address and prevent LGBT-related behaviors in the region. This study aims to analyze the role of the Masyarakat Hukum Adat Kurai as a non-state actor in handling and preventing LGBT cases in Bukittinggi City, as well as to identify the supporting and inhibiting factors. A descriptive qualitative method was used, with data collected through interviews and document analysis. The findings reveal that the Masyarakat Hukum Adat Kurai performs three main roles. First, in policy-making, they initiated the customary sanction dibuang sepanjang adat, proposed village regulations concerning social deviance, and implemented a barcode system in boarding houses. Second, in the development and implementation of government policies, they lobbied for policy ratification and participated in PKBAM and PUPB programs. Third, in collaboration with state actors, there exists a relationship of mutual dependence: the Masyarakat Hukum Adat Kurai relies on government funding, while the government depends on customary law as a cultural solution to LGBT cases. Supporting factors include multi-stakeholder support, integrated institutional coordination, strong cultural legitimacy, and adequate infrastructure and human resources. The main inhibiting factor is budgetary limitation.
Co-Authors Fikra Ridhatul Hasanah Fira Zulmawati Putri Maisanda Putri Wahyuni Siska Sasmita Syamsir Syamsir