Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

REFORMASI SISTEM PROMOSI PEGAWAI DI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT Fikra Ridhatul Hasanah; Syamsir, Syamsir; Fira Zulmawati; Giva Ravianda; Putri Maisanda; Putri Wahyuni
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 2 No. 9 (2023): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v2i9.1482

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui reformasi sistem promosi pegawai di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, referensi berupa buku dan data-data yang bersifat dokumentasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan di lapangan yang menunjukkan bahwa dalam reformasi sistem promosi pegawai berbasis sistem merit masih ada beberapa masalah, diantaranya ketidakobjektifan penilaian, tidak adanya standar yang jelas dalam sistem promosi dan ketidaksetaraan peluang. Masalah ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu: masih kurangnya transparansi dalam proses penilaian, kurangnya informasi dan komunikasi, Budaya organisasi Dinas Provinsi Sumatera Barat yang masih memihak pada salah satu gender, serta kebijakan dan praktik promosi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat tidak memperhatikan aspek kesetaraan gender. Upaya yang dapat dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dalam mengatasi masalah reformasi sistem promosi menggunakan merit sistem ini adalah: menerapkan Pedoman sistem merit sesuai dengan Permen PANRB no 40 tahun 2018, meningkatkan pengawasan dan evaluasi, mengembangkan sumber daya manusia dalam kegiatan promosi, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat bahwa pentingnya promosi pegawai sesuai standar, dan melakukan penguatan budaya organisasi dengan cara mengubah budaya organisasi yang dapat mengancam penerapan sistem merit.
Peran Pemerintah Nagari dalam Pembangunan Fisik di Nagari Tanjung Barulak, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar Fikra Ridhatul Hasanah; Sinta Westika Putri
YASIN Vol 6 No 2 (2026): APRIL
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/yasin.v6i2.9671

Abstract

Physical development at the nagari level is the spearhead of regional development in West Sumatra, but the role of the nagari government in this process has its own distinctiveness because it cannot be separated from the customary system that is strongly rooted in community life. This study aims to examine the role of the Tanjung Barulak Nagari Government in physical development and to identify the factors that influence it. This study employed a descriptive qualitative approach involving 21 informants selected purposively, including nagari officials, jorong heads, representatives of BPRN, KAN, and the community. Data were collected through in-depth interviews and documentation studies, and were then analyzed using the Miles and Huberman model, which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that the Tanjung Barulak Nagari Government had carried out five roles according to Siagian, namely stabilizer, innovator, modernizer, pioneer, and implementer, which were manifested through tiered deliberation, innovation in budget and irrigation management, the implementation of RPJM, budget transparency, and a self-management system based on TPK. The most dominant roles were those of stabilizer and implementer, while the roles of innovator, modernizer, and pioneer still need to be strengthened, especially in the use of technology and in increasing public awareness of maintaining development outcomes. Development implementation was supported by the synergy of tungku tigo sajarangan, the spirit of gotong royong, and the technical support of the regency government, but was hindered by delays in fund disbursement, customary land constraints, low awareness of infrastructure maintenance, and the central government’s budget efficiency policy. These findings affirm that strengthening the role of the nagari government in physical development requires more adaptive strategies through optimizing alternative funding schemes and integrating customary values into nagari development policies. Keywords: Role of the Nagari Government; Physical Development; Local Governance; Infrastructure; Customary-Based Development