Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Peran Pemerintah Terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Tugujaya Nusantara, Aqsho Bintang; Salbiah, Euis; Pratidina , Ginung; Seran, M. Yusuf GG
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 1 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i1.11617

Abstract

Badan Usaha Tingkat Desa (BUMDes) merupakan cara bagi pemerintah desa dan masyarakat untuk melaksanakan pemberdayaan ekonomi program di tingkat desa. Upaya mendukung perekonomian masyarakat di satu tempat berkat keberadaannya dari BUMDes. Bisnis yang dimiliki, khususnya simpan pinjam, dapat mendukung masyarakat untuk tujuan konsumsi dan produktif. Tujuan penulis adalah untuk mengetahui peran BUMDes dalam kemakmuran Masyarakat Desa Tugujaya. Penulis menggunakan metode deskriptif dan kualitatif. Dengan sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), metode ini disebut penulis langsung turun ke lapangan karena terlibat langsung dengan masyarakat setempat. Desa Tugujaya memiliki misi yaitu " mewujudkan Desa Tugujaya menjadi desa mandiri, maju, sejahtera, produktif, agamis. melalui BUMDES pemerintah Desa Tugujaya cukup baik dalam mengelola dana BUMDes yang dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat dengan keunggulan di bidang sosial, keuangan, bisnis, perdagangan, usaha, dan juga kontraktor yang dengan adanya BUMDES masyarkat mapu memanfaatkan fasilitas maupun kesempatan yang dimiliki desa.
Pengadministrasian Di Bagian Teknis dan Data Di KPU Purnamasari, Irma; saraswati, angeli; Pratidina , Ginung; Seran, Gotfridaus Goris
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 1 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i1.11619

Abstract

Administrasi yang baik membantu menjamin pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien dan efektif sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal. Bahwa pelaksanaan verifikasi administratif terhadap dokumen persyaratan calon bakal calon telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bogor sesuai ketentuan Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Peraturan KPU. Metode pengambilan data yang dilakukan yaitu dengan observasi langsung, studi pustaka serta dokumentasi. Hasil dalam penelitian ini yaitu bakal calon legislatif menyerahkan persyaratan bakal calon ke dalam aplikasi yang bernama Silon, selanjutnya berkas persyaratan bakal calon akan di cek verifikasi administrasi oleh pegawai KPU untuk diumumkan dalam berita acara dan dapat diperbaiki oleh para seluruh partai politik. Namun, setiap calon legislatif tidak semuanya mengerti dokumen apa saja yang perlu dimasukkan kedalam aplikasi Silon tersebut, sehingga ada beberapa dokumen yang perlu diperbaiki oleh beberapa partai dan bakal calon anggota legislatif tersebut.
Efektivitas Penerapan Presensi Online Pegawai ASN Pada Aplikasi Super Apps Pusaka (Studi Kasus: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor) Hernawan, Denny; Karimah; Pratidina , Ginung
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 4 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i4.12713

Abstract

Penggunaan Aplikasi Pusaka pada penerapannya masih terdapat beberapa kendala atau masalah yang terjadi seperti jaringan dan server yang belum stabil sehingga masih terjadi error, ketidaksesuaian titik lokasi dengan GPS, kecurangan melakukan presensi dengan menitipkan HP/NIP dan Password. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas, kendala, dan upaya dalam penerapan presensi online pegawai ASN pada Aplikasi Pusaka di kankemenag Kab. Bogor.  Penelitian ini menggunakan pendekatan bauran/mixed method dengan metode deskriptif analitik. Penelitian ini menggunakan Teori tujuan efektivitas dari Faisal Ali Ahmad 2001 dengan 4 dimensi yaitu produktivitas pegawai, kemudahan dan kenyamanan pegawai, penghemat biaya operasional, dan informasi kehadiran dan disiplin pegawai.  Hasil penelitian yang menunjukan rekapitulasi penilaian keseluruhan pada efektivitas penerapan presensi online pegawai ASN pada Aplikasi Pusaka di KanKemenag Kab. Bogor berdasarkan hasil tangapan responden dengan kriteria “Baik”. Dalam efektivitas penerapan presensi online pada aplikasi ini masih terdapat kendala seperti jaringan, server, lokasi, dan kecurangan. Adapun upaya yang perlu dilakukan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dan sumber daya manusia, seperti menyediakan fasilitas internet, memastikan pengaturan GPS sudah menyala dan akurat, dan menegakkan aturan dan sanksi yang tegas bagi pegawai.
Hukum di Era AI: Bagaimana Mahasiswa Hukum Bisa Tetap Relevan Saat Algoritma Mulai Menulis Putusan? Pratidina , Ginung
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 16 No. 2 (2025): Surya Kencana Satu
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) telah merambah sistem peradilan, termasuk kemampuan algoritma dalam menganalisis kasus dan bahkan menghasilkan draf putusan. Fenomena ini menimbulkan tantangan eksistensial bagi profesi hukum, khususnya mahasiswa hukum yang sedang mempersiapkan diri memasuki dunia kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak transformasi digital berbasis AI terhadap relevansi kompetensi mahasiswa hukum di Indonesia, serta merumuskan strategi adaptasi pendidikan hukum dalam menghadapi era putusan algoritmik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, melalui studi literatur terhadap jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan laporan kebijakan dari lembaga hukum nasional maupun internasional. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif melalui pendekatan komparatif dan kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun AI mampu meningkatkan efisiensi administratif peradilan, ia tidak mampu menggantikan pertimbangan nilai, keadilan substantif, dan konteks sosial yang menjadi inti dari profesi hukum. Oleh karena itu, mahasiswa hukum harus mengembangkan literasi digital, pemikiran kritis, dan empati hukum sebagai kompetensi inti abad ke-21. Simpulan penelitian menegaskan bahwa relevansi mahasiswa hukum tidak ditentukan oleh kemampuan teknis semata, melainkan oleh kapasitasnya memahami batas-batas AI dan mempertahankan esensi kemanusiaan dalam penegakan hukum.