Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat Prasejahtera dari Lembaga Bantuan Hukum Non Akreditasi Yudha, Harswendo Shandy; Suprijatna, Dadang; Ma’arif, Rizal Syamsul
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 4 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i5.13095

Abstract

Bantuan hukum menjadi salah satu instrumen penting pada sistem peradilan pidana, karena hal tersebut merupakan bagian dari perlindungan HAM / Hak Asasi Manusia yang didapatkan bagi setiap individu. Bantuan hukum ialah hak yang dimiliki baik oleh tersangka dan terdakwa untuk kepentingan pembelaannya dalam setiap proses peradilan pidana. Adanya bantuan hukum diharapkan dapat menjadikan peradilan pidana yang adil dan tidak memihak /  due process of law. Pelaksanaan pemberian bantuan dari Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Lentera Bogor dimulai dari bulan Oktober 2020 hingga saat ini sudah melaksanakan semua kewajiban dari Lembaga Bantuan Hukum dimulai dari sosialisasi kepada masyarakat untuk mengenalkan tugas dari Lembaga bantuan hukum itu sendiri agar masyarakat tidak lagi buta akan hukum dan tidak takut lagi untuk menghadapi hukum di pengadilan karena salah satu tugas dari Lembaga Bantuan Hukum itu adalah memberikan pelayanan bagi masyarakat dalam hal pendampingan di dalam pengadilan. Hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Lentera Bogor adalah sumber daya manusia dan juga keuangan karena banyak sekali advokat muda yang tidak mau mengawali karir dari Lembaga Bantuan Hukum yang mengakibat kan Lembaga Bantuan Hukum kesulitan mempunyai banyak anggota yang memudahkan untuk menjalankan seluruh kegiatan dari sosialisasi kepada masyarakat sampai ke pendampingan klien di pengadilan karena di Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Lentera Bogor sangat kesulitan mempunyai anggota yang berkualitas karena tidak sedikit juga advokat muda yang menganggap bahwa kerja di LBH itu tidak menghasilkan yang akhir nya banyak advokat muda yang memilih untuk mengawali karir di firma hukum.
ANALYSIS OF BAWASLU'S AUTHORITY IN HANDLING ELECTION VIOLATIONS AFTER DETERMINATION OF NATIONAL ELECTION RESULTS Pranata Alif Utama, Vikri; Yudha, Harswendo Shandy; Ulfah, Alia Sanaya; Ma'arif, Rizal Syamsul; Rumatiga, Hidayat
DE'RECHTSSTAAT Vol. 10 No. 1 (2024): JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jhd.v10i1.6939

Abstract

Indonesia merupakan salah satu Negara yang menganut sistem demokrasi secara langsung, baik untuk pemilihan presiden, dewan perwakilan, serta untuk pemilihan kepala daerah dipilih oleh rakyat secara demokratis sebagai ciri khas dari Negara yang menganut system demokrasi terbuka. ngginya tensi politik mengakibatkan banyak pelanggraan pemilu yang dilakukan oleh kontestan pemilu, penyelenggara pemilu serta masyarakat sebagai pemantau pemilu. Terdapat beberapa jenis dalam pelangarana pemilu, yaitu (1) pelanggaran Pidana (2) Pelangaran Kode Etik (3) Pelanggaran Administrasi serta (4) Pelanggran Pemilu lainnya. Bawaslu memiliki peran dalam proses tahapan awal dugaan tindak pidana pemilu dari proses pertama, kedua, sampai kepada tahapan pembahasaan bersama-sama dengan unsur lembaga lain yaitu kepolisian dan kejaksaan. Dalam proses kajian dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu Bawaslu memiliki batas waktu yang harus diikuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan (lice specialis)