Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.235
P-Index
This Author published in this journals
All Journal QARDHUL HASAN: MEDIA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Karimah Tauhid
Ma’arif, Rizal Syamsul
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat Prasejahtera dari Lembaga Bantuan Hukum Non Akreditasi Yudha, Harswendo Shandy; Suprijatna, Dadang; Ma’arif, Rizal Syamsul
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 4 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i5.13095

Abstract

Bantuan hukum menjadi salah satu instrumen penting pada sistem peradilan pidana, karena hal tersebut merupakan bagian dari perlindungan HAM / Hak Asasi Manusia yang didapatkan bagi setiap individu. Bantuan hukum ialah hak yang dimiliki baik oleh tersangka dan terdakwa untuk kepentingan pembelaannya dalam setiap proses peradilan pidana. Adanya bantuan hukum diharapkan dapat menjadikan peradilan pidana yang adil dan tidak memihak /  due process of law. Pelaksanaan pemberian bantuan dari Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Lentera Bogor dimulai dari bulan Oktober 2020 hingga saat ini sudah melaksanakan semua kewajiban dari Lembaga Bantuan Hukum dimulai dari sosialisasi kepada masyarakat untuk mengenalkan tugas dari Lembaga bantuan hukum itu sendiri agar masyarakat tidak lagi buta akan hukum dan tidak takut lagi untuk menghadapi hukum di pengadilan karena salah satu tugas dari Lembaga Bantuan Hukum itu adalah memberikan pelayanan bagi masyarakat dalam hal pendampingan di dalam pengadilan. Hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Lentera Bogor adalah sumber daya manusia dan juga keuangan karena banyak sekali advokat muda yang tidak mau mengawali karir dari Lembaga Bantuan Hukum yang mengakibat kan Lembaga Bantuan Hukum kesulitan mempunyai banyak anggota yang memudahkan untuk menjalankan seluruh kegiatan dari sosialisasi kepada masyarakat sampai ke pendampingan klien di pengadilan karena di Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Lentera Bogor sangat kesulitan mempunyai anggota yang berkualitas karena tidak sedikit juga advokat muda yang menganggap bahwa kerja di LBH itu tidak menghasilkan yang akhir nya banyak advokat muda yang memilih untuk mengawali karir di firma hukum.
Analisis Yuridis Implementasi Kebijakan Pemidanaan yang Menimbulkan Dampak Destruktif pada Terpidana Astriani, Anjar; Widjojanto, Bambang; Ma’arif, Rizal Syamsul
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 8 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i8.14662

Abstract

Implementasi kebijakan pemidanaan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang lainnya yang terkait. Dari perspektif yuridis, hak dan kewajiban terpidana diatur lebih lanjut secara rinci dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang HAM dan Undang-Undang Pemasyarakatan yang memberikan kerangka hukum yang jelas dalam mengatur dan mengelola lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan memahami implementasi kebijakan pemidanaan terhadap terpidana di Indonesia dan untuk mengetahui dan menganalisis dampak destruktif penjara pada terpidana berkaitan dengan sistem pemidanaan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melihat sistem pemidanaan di dalam KUHP yang berbasis pada asas retributif (pembalasan) dibandingkan pada asas restorative justice (pemulihan keadilan), pada praktiknya terdapat banyak temuan fakta yang mencerminkan permasalahan-permasalahan. Berbagai fakta di lapangan menunjukkan kondisi Lapas dan terpidana yang menghuni di dalamnya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya tertuang di dalam peraturan perundang-undangan terutama dalam undang-undang pemasyarakatan dan HAM. Sebagai konsukuensinya, hal tersebut menimbulkan dampak destruktif pada terpidana yang dapat mengakibatkan berbagai konsekuensi buruk baik secara individu maupun sosial.
ADVOKASI DAN PENYULUHAN HUKUM TERHADAP PEMANFAATAN TANAH HGU PTPN VIII GUNUNG MAS OLEH MASYARAKAT CITEKO DAN CISARUA SELATAN Ma’arif, Rizal Syamsul; Roestamy, Martin
Qardhul Hasan: Media Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 7 No. 1 (2021): APRIL
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (458.126 KB) | DOI: 10.30997/qh.v7i1.4187

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu 1) Untuk mengetahui dan menganalisa konsep dan politik enclaving tanah terlantar ex Hak Guna Usaha (HGU) di Indonesia 2) Untuk mengetahui dan melakukan analisis hukum mengenai pengembangan model enclaving atas tanah terlantar ex Hak Guna Usaha (HGU) PT. Perkebunan Nusantara untuk pengembangan usaha pondok pesantren di kawasan Bopunjur.Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian analisis yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif mengkombinasikan bahan hukum sekunder dengan bahan hukum primer sehingga menghasilkan analisis fakta yang terjadi dilapangan.Hasil penelitian ini yaitu : 1) konsep dan politik enclaving atas tanah ex perkebunan dan pertanian di Kawasan Bopunjur dapat di manfaatkan sebagai pengembangan usaha pondok pesantren dapat dilakukan dengan memperhatikan jangka waktu 3 tahun tanah tersebut sudah tidak sesuai peruntukannya. Dan bahkan cenderung di terlantarkan maupun telah mengalami beberapa operalih garapan. 2) model pengembangan enclaving atas tanah PTPN VIII yang terlantar yaitu dengan mengikuti prosedur kerjasama pemberdayaan asset selama 5 tahun, dalam perjalanannya dapat ditingkatkan menjadi sertifikat hak pakai dan selama 3 tahun berturut-turut bisa di mohonkan enclav kepada BPN Provinsi karena Bopunjur menjadi kawasan yang langsung dibawah naungan BPN Provinsi dengan memperhatikan asas kemanfaatan tanah terlantar tersebut menjadi kegiatan produktif.
Penegakan Hukum Terhadap Oknum Anggota Korp Brimob Polri Dalam Tindak Pidana Narkoba Hartono, Yoga Dwi; Suryani, Danu; Ma’arif, Rizal Syamsul
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 1 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i1.14696

Abstract

Meskipun sudah ada UU Narkotika dan upaya pemberantasan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) namun peredaran narkoba secara ilegal terus dilakukan oleh pengedar gelap. Pengedar gelap ialah pengedar tanpa izin dan tidak bertanggung jawab yang berniat hanya untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk bisnis. penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui penegakan hukum terhadap oknum anggota korp brimob polri dalam tindak pidana narkoba. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris karena mengkaji persoalan hukum yang timbul dari perilaku masayarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba terhadap oknum anggota Korp Brimob dilakukan dalam bentuk (1) pertanggung jawaban hukum, pemidanaan, penerapan disiplin, dengan menjatuhkan hukum penjara selama 4 tahun dan denda sebesar 800.000.000 sesuai dengan ketentuan Pasal 112 UU Narkotika. Akibat hukum penyalahgunaan narkoba yaitu tidak dapat menggunakan beberapa haknya dalam mencalonkan diri sebagai Anggota DPR, Presiden, dan pejabat negara lainnya yang mempersyaratkan agar calon tidak pernah menjalani hukuman penjara lebih dari dua tahun. Akan dipecat dari jabatannya bahkan sebagai anggota polri sehingga tidak akan memiliki kesempatan untuk mencalonkan kembali sebagai anggota polri. Membaya denda sesuai dengan tuntutan jaksa bila menjalani sidang.
Analisis Hukum Kompetensi Anggota Samapta dalam Melaksanakan Tugas Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara Lalu Lintas Sentanu, Bobby Rahman; Aminulloh, Muhammad; Ma’arif, Rizal Syamsul
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 2 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i2.15264

Abstract

Pengamanan TKP kecelakaan lalu lintas secara cepat dan tepat sehingga tetap terjaga, meminimalkan resiko terhadap korban karena korban akan cepat tertolong. penelitian ini akan mengkaji sejauh mana kompetensi anggota Samapta dalam melaksanakan tugas tindakan pertama di TKP lalu lintas. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris atau lapangan yaitu penelitian yang terfokus pada persoalan hukum yang timbul dari aktivitas masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan tindakan pertama di TKP lalu lintas memiliki keterkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Samapta. Melalui pengaturan lalu lintas, penanganan kejadian darurat, dan pengamanan serta penegakan hukum, Samapta memainkan peran penting dalam memastikan penanganan kecelakaan lalu lintas dilakukan secara efektif dan sesuai prosedur. Optimalisasi pengaturan ini memerlukan pelatihan yang berkelanjutan, peningkatan fasilitas, dan pengembangan prosedur yang efektif untuk memastikan bahwa anggota Samapta dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik dan berkontribusi pada keselamatan serta keadilan hukum di masyarakat. Optimalisasi profesional Satuan Samapta dalam penanganan TPTKP lalu lintas merupakan aspek penting dalam meningkatkan efektivitas penanganan kecelakaan dan memastikan keadilan hukum. Melalui peningkatan pelatihan, fasilitas, dan koordinasi, serta dengan mengatasi tantangan yang ada, Satuan Samapta dapat melaksanakan tugas mereka dengan lebih baik. Ini akan berdampak positif pada keselamatan di jalan raya, efektivitas penegakan hukum, dan kepercayaan publik terhadap kepolisian.
Analisis Yuridis Motif Tindak Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi di Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor Fathoni, Yusril; Sihotang, Sudiman; Ma’arif, Rizal Syamsul
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 8 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i8.20037

Abstract

Tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi merupakan bentuk kejahatan yang tergolong kejam dan melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Kasus pembunuhan dengan mutilasi di Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, menjadi perhatian publik karena pelaku tidak hanya menghilangkan nyawa korban, tetapi juga memotong-motong tubuh korban dengan motif yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis motif pelaku dari perspektif yuridis, serta mengkaji penerapan hukum pidana terhadap pelaku dalam kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan serta dokumentasi dari putusan pengadilan dan berita acara pemeriksaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif pelaku tidak hanya dilandasi oleh dorongan emosional atau dendam pribadi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor psikologis dan lingkungan sosial. Dalam penegakan hukum, pelaku dikenai pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait pembunuhan berencana dan perusakan mayat. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan multidisipliner dalam memahami motif tindak pidana serta perlunya penguatan upaya preventif oleh aparat penegak hukum untuk mencegah kejahatan serupa terulang kembali.
Akibat Hukum Terhadap Tindakan Anarkis Merusak Fasilitas Umum yang Dilakukan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Bogor Setiawan, Ahmad Rino; Suprijatna, Dadang; Ma’arif, Rizal Syamsul
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 8 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i8.20064

Abstract

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) merupakan bagian dari perkembangan kehidupan sosial di Indonesia. Namun, dalam perjalanannya, tidak sedikit ormas yang terlibat dalam tindakan anarkis seperti perusakan fasilitas umum, kantor pemerintahan, hingga tempat ibadah, yang menimbulkan keresahan dan mengancam ketertiban masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum terhadap tindakan anarkis yang dilakukan oleh ormas, khususnya di wilayah Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan bersifat deskriptif-analitis. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa aparat penegak hukum berlandaskan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pasal 21 huruf d mengatur kewajiban ormas menjaga ketertiban umum, sedangkan Pasal 59 ayat (3) melarang ormas melakukan kekerasan atau merusak fasilitas umum. Pemerintah memiliki kewenangan dalam mengatur, mengawasi, dan memberikan sanksi terhadap ormas yang melanggar ketentuan hukum. Dalam hal ini, peran Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) penting untuk melakukan pembinaan serta sosialisasi hukum kepada ormas guna mencegah terjadinya tindakan anarkis.
Co-Authors Aminulloh, Muhammad Astriani, Anjar Bambang Widjojanto Dadang Suprijatna Fathoni, Yusril Hartono, Yoga Dwi Roestamy, Martin Sentanu, Bobby Rahman Setiawan, Ahmad Rino Sihotang, Sudiman Suryani, Danu Yudha, Harswendo Shandy