Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia International Journal of Religion Education and Law
Saputro, Dwi Yudha
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Juridical Review of Government Regulation 40 of 2019 Regarding the Marriage of Believers in Indonesia Saputro, Dwi Yudha; Muchtar, Andhyka
International Journal of Religion Education and Law Vol 3, No 2 (2024): August 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/ijrael.v3i2.2113

Abstract

Marriage registration for religious beliefs in Indonesia has been recognized by the state, whereas previously there was no recognition from the state and there was no legal certainty for adherents of this religious belief. The recognition of the religious beliefs that exist in Indonesia as beliefs and religions is good news for all believers in Indonesia, where the condition is that adherents of these beliefs have registered with the Ministry of Education, Culture, Research and Technology. This is as regulated in PP Number 40 of 2019 concerning Population Administration, where this regulation regulates all forms of administration and procedures for registering marriages for believers. This research uses a normative legal approach method. In this research, library data collection techniques (library research). The results of research on the Juridical Review of PP 40 of 2019 on the Marriages of Believers in Indonesia show that the registration of marriages for adherents of this religion is contained in Government Regulation Number 40 of 2019 concerning population administration, in this Government Regulation regulates marriage procedures for adherents of the faith who wish to those carrying out a marriage can register their marriage at the government's public service agency, namely at the Regency/City Population and Civil Registration Service where the prospective couple is domiciled. The legal obstacles that arise in registering marriages of believers in Indonesia make the implementation of PP Number 40 of 2019 still ineffective due to the lack of religious leaders who have a decree to marry prospective couples who want to get married, so difficulties will arise in the process of registering marriages at the Population Service Office. and Civil Registration if it is slow or impossible to issue a Letter of Blessing for a Faithful Couple who has entered into a Marriage.
ANALISIS INVESTASI DALAM MENUNJANG PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA Saputro, Dwi Yudha; Basyarudin, Basyarudin
SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol. 3 No. 1 (2024): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, Januari 2024
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/sentri.v3i1.2129

Abstract

Investasi merupakan penyaluran sejumlah uang pada saat ini dengan maksud untuk mendapatkan sejumlah keuntungan di masa mendatang. Investasi dapat diartikan sebagai komitmen untuk memasukkan sejumlah uang pada saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana analisis investasi dalam menunjang pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitianini menggunakan tehnik pengumpulan data dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Investasi sangat berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Dengan meningkatnya investasi yang dapat meningkatkan kemampuan produksi yang diharapkan untuk menghasilkan hasil dan nilai tambah, sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.Selain itu kemampuan wilayah untuk menemukan faktor-faktor yang dapat digunakan sebagai ukuran daya saing perekonomian wilayah terhadap wilayah lainnya juga sangat penting dalam upaya meningkatkan daya tariknya dan memenangkan persaingan. Salah satu faktor untuk meningkatkan pembangunan wilayah adalah dengan tersedianya modal dalam bentuk investasi. Ketiadaan modal dalam pembangunan.
Konsistensi Prinsip Equality Before the Law Dalam Penegakan Hukum di Indonesia: Analisis Perbandingan Kasus Habib Rizieq Shihab dan Gibran Rakabuming Raka Saputro, Dwi Yudha
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7399

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law), mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan penegakan hukum, dan menilai implikasinya terhadap keadilan serta integritas prinsip negara hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian penerapan kaidah dalam hukum positif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual (rule of law dan equality before the law), pendekatan kasus dengan membandingkan kasus Habib Rizieq Shihab dan Gibran Rakabuming Raka, dan pendekatan perundang-undangan menganalisis UUD NRI 1945, UU No. 6 Tahun 2018. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi pustaka dan teknik dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan pola deduktif. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat indikasi yang kuat terhadap adanya inkonsistensi signifikan dalam penerapan prinsip equality before the law terkait penegakan hukum terhadap kasus kerumunan yang melibatkan Habib Rizieq Shihab (dikenai proses hukum hingga dipidana) dibandingkan dengan kasus serupa yang melibatkan Gibran Rakabuming Raka (tidak menimbulkan proses hukum). Secara faktual, kedua peristiwa memiliki kesamaan unsur pelanggaran, yakni menimbulkan kerumunan massa dalam jumlah besar pada masa pemberlakuan protokol kesehatan ketat. Perbedaan perlakuan hukum ini dipengaruhi oleh faktor-faktor non-yuridis, meliputi: pengaruh politik dan relasi kekuasaan (kedekatan Gibran dengan kekuasaan eksekutif tertinggi), persepsi sosial terhadap figur publik (posisi oposisi Habib Rizieq vs. posisi bagian dari lingkaran kekuasaan Gibran), pola kebijakan penegakan hukum yang selektif, dan konstruksi media serta opini publik.
Co-Authors Andhyka Muchtar, Andhyka Basyarudin Basyarudin