Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Muamalah Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Multidisiplin Pengabdian Kepada Masyarakat (M-PKM) Nomico
astina, ria
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Computer Science & IT Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Physics

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Perilaku Tengkulak Dalam Praktek Jual Beli Padi Di Pedesaan astina, ria; setiawan, bagus; marzuki, marzuki
Al-muamalah Vol 9 No 1 (2023): Muamalah
Publisher : Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/muamalah.v9i1.18102

Abstract

Abstrak Penelitian ini dilakukan di Desa Karang Binangun Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dimana untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap perilaku tengkulak dalam praktik jual beli padi di Desa Karang Binangun Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriftif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, dimana hasil dari wawancara tersebut hampir sebagian petani di desa tersebut melakukan peminjaman modal kepada tengkulak, dengan syarat ketika panen tiba petani harus menjual hasil panen nya kepada tengkulak tersebut. Dan pengembalian modal tersebut dikembalikan setelah panen dengan sesuai jumlah modal yang dipinjam, tanpa harus membayar tambahan atau bunga sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal ini juga menunjukkan bahwa sebagian petani terpaksa meminjam modal terlebih dahulu kepada tengkulak dikarenakan mereka tidak memiliki modal namun dengan hal ini berdampak positif karena sebagian petani merasakan terbantu dengan adanya tengkulak. Namun tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian yang dilakukan secara lisan oleh petani dan tengkulak sah hukumnya karena ada saksi lainnya, tetapi kekuatan hukumnya lemah. Kata Kunci: Hukum Islam, Jual Beli, Tengkulak
Economic Review of the effectiveness of Natural Resource Management in improving the national economy Setiawan, Bagus; Astina, Ria; Pramita, Cindi
Nomico Vol. 1 No. 12 (2025): Nomico-January
Publisher : Pt. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/bnf4bg08

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of Natural Resource Management (SDA) in improving the national economy with a descriptive qualitative approach. The Data was obtained through in-depth interviews, document analysis, and case studies from several countries that have implemented different natural resources management policies. The results showed that countries with sustainability-based natural resource management policies, such as the implementation of strict regulations, transparency of governance, and downstream industries, were able to increase the contribution of natural resources to national economic growth. Conversely, countries that still rely on exports of raw materials with no added value tend to face economic volatility due to fluctuations in global market prices. In addition, inequality in the distribution of Natural Resources benefits is also a major problem, where most of the benefits are only enjoyed by a few parties, while the affected local communities do not get the corresponding benefits. Therefore, the study recommends strengthening regulation, investment in the processing industry, as well as the application of circular economy principles to ensure sustainable and inclusive management of Natural Resources.
Contesting Sacred Gifts: The Erosion of Waqif’s Rights in a Waqf Dispute in Prabumulih, South Sumatra Kencana, Ulya; Astina, Ria; Erniwati, Erniwati; Antasari, Rina; Sagita, Diniaria
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 58 No 2 (2024)
Publisher : UINSunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v58i2.1355

Abstract

The practice of waqf in South Sumatra society has been going on for a long time and is regulated both in Islamic law and in applicable legislation. However, disputes related to waqf land still occur, such as the case in Prabumulih, South Sumatra, where heirs tried to reclaim property that had been donated as waqf. This article discusses waqf from a legal perspective and analyzes disputes over the withdrawal of waqf assets by heirs within the framework of human rights (HAM). The theory used is the human rights theory, which asserts that the rights of every individual are protected by law, including the rights of the deceased waqif. This study employs a normative-empirical approach: the normative approach is used to examine waqf regulations, while the empirical approach is applied in analyzing the waqf dispute case in Prabumulih. The results of the study show that in Islamic law, differences in the definition of waqf among schools of thought lead to variations in practice in society. Regulations in Indonesia require the registration of waqf land at the Office of Religious Affairs to prevent disputes. From a human rights perspective, the heirs' efforts to withdraw waqf assets are illegal and violate the waqif's human rights, which should remain protected. Praktik wakaf di masyarakat Sumatera Selatan telah berlangsung sejak lama dan telah diatur baik dalam hukum Islam maupun dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, sengketa terkait tanah wakaf masih terjadi, seperti kasus di Prabumulih, Sumatera Selatan, di mana ahli waris mencoba menarik kembali harta yang telah diwakafkan. Artikel ini membahas wakaf dari sudut pandang hukum serta menganalisis sengketa penarikan harta wakaf oleh ahli waris dalam kerangka hak asasi manusia (HAM). Teori yang digunakan adalah teori HAM, yang menegaskan bahwa hak setiap individu dilindungi oleh hukum, termasuk hak waqif yang telah wafat. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris: pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji regulasi wakaf, sementara pendekatan empiris diterapkan dalam menganalisis kasus sengketa wakaf di Prabumulih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, perbedaan definisi wakaf di antara mazhab menyebabkan variasi dalam praktik di masyarakat. Regulasi di Indonesia mengharuskan pencatatan tanah wakaf di Kantor Urusan Agama guna mencegah terjadinya sengketa. Dari perspektif HAM, upaya ahli waris untuk menarik kembali harta wakaf merupakan tindakan yang melanggar hukum dan mencederai hak asasi waqif yang seharusnya tetap dilindungi.
SOSIALISASI PENERAPAN AKAD ISTISHNA SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN SYARIAH BAGI PETANI PADI DI DESA SUGIH WARAS KECAMATAN TELUK GELAM KAB. OGAN KOMERING ILIR Setiawan, Bagus; Astina, Ria; Pramita, Cindi
Multidisiplin Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 02 (2025): Multidisiplin Pengabdian Kepada Masyarakat, July-Oktober 2025
Publisher : Sean Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan utama yang dihadapi oleh petani padi di Desa Sugih Waras, Kecamatan Teluk Gelam, adalah keterbatasan modal dalam proses pengolahan lahan hingga masa panen. Kondisi ini sering memaksa petani untuk melakukan pinjaman melalui mekanisme nonformal seperti sistem ijon yang cenderung merugikan. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada para petani mengenai akad Istishna sebagai salah satu alternatif pembiayaan syariah yang adil dan sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Islam.Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui sosialisasi, diskusi interaktif, dan simulasi transaksi Istishna yang melibatkan petani, kelompok tani, dan perwakilan lembaga keuangan mikro syariah setempat. Materi yang diberikan meliputi konsep dasar Istishna, perbedaan dengan sistem ijon, keunggulan akad Istishna dalam pembiayaan pertanian, serta tahapan penerapan akad tersebut dalam pengadaan sarana dan prasarana pertanian. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan petani tentang akad Istishna sebesar 85% berdasarkan pre-test dan post-test. Selain itu, para petani menunjukkan antusiasme dan ketertarikan untuk mencoba skema pembiayaan ini sebagai solusi untuk menghindari praktik pinjaman nonformal yang merugikan. Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta pemahaman yang lebih baik mengenai pembiayaan syariah serta terjalinnya kerja sama antara petani dan lembaga keuangan syariah dalam mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.
Analysis of the Practice of the Ijon System from the Perspective of Islamic Economic Law for Rice Farmers in Sugih Waras Village, Teluk Gelam District, Ogan Komering Ilir Regency Setiawan, Bagus; Astina, Ria; Pramita, Cindi
Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia (JIM-ID) Vol. 4 No. 7 (2025): Jurnal Ilmiah Multidisplin Indonesia (JIM-ID), August 2025
Publisher : Sean Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The practice of ijonis a phenomenon is still common in rural areas, including in Sugih Waras Village, Teluk Gelam District. This system is used by rice farmers to obtain quick funds before the harvest by selling unharvested crops to middlemen at prices lower than the market price. This study aims to analyze the mechanism of the bonded debt system in Sugih Waras Village and examine its compliance with the principles of Islamic economic law. The research method used is a qualitative approach. The results indicate that the ijon system is carried out due to limited capital and difficult access for farmers. From the perspective of Islamic economic law, this practice does not fully meet the requirements of a valid sale and purchase agreement because the object of the transaction (the harvest) is still gharar (unclear quantity and quality) and there are elements of price exploitation that are detrimental to farmers. This study recommends alternative sharia financing such as salam, mudharabah, or musyarakah contracts that are fairer and in accordance with sharia principles. It is hoped that the results of this study can be used as a consideration for the community and policymakers in formulating more equitable agricultural financing solutions.
Co-Authors Aprilia, Hartinah Bagus Setiawan Erniwati Erniwati Kencana, Ulya Marzuki Marzuki Pramita, Cindi Rr. Rina Antasari Sagita, Diniaria