Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lontar Merah: Studi Keilmuan Hukum Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Aayusha, Salsabila Nurvan
Unknown Affiliation
Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM DATA KONSUMEN PENGGUNA OVO DITINJAU DARI UU PERLINDUNGAN KONSUMEN Permata, Amelia Kurnia; Shafahiera, Widya Zadna; Kusumawati, Tri Astuti; Wafaa, Afiifah Shofiana; Kristiyanto, Jerri Wahyu; Aayusha, Salsabila Nurvan
LONTAR MERAH Vol. 6 No. 2 (2023): HUKUM BISNIS
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lm.v6i2.4255

Abstract

Di era sekarang, dompet digital menjadi sarana yang banyak diminati pengguna untuk melakukan transaksi keuangan dengan mudah dan praktis. OVO menjadi salah satu e-wallet terpopuler. Kemudahan yang didapat dari penggunaan OVO tidak terlepas dari pengumpulan data kita sebagai pengguna. Perlindungan data pribadi pengguna dompet digital OVO menjadi isu penting karena dompet digital mengumpulkan dan memproses sejumlah informasi pribadi pengguna. Regulasi mengenai perlindungan data konsumen saat ini dirasa masih belum kuat, sehingga dalam hal tersebut masih terdapat sebuah celah yang ditakutkan akan menjadi celah untuk terjadinya penyalahgunaan data pribadi konsumen. Tujuan penelitian untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran data pengguna OVO, serta mengetahui landasan hukum dan penerapan UU Perlindungan Konsumen terhadap perlindungan data konsumen pengguna OVO. Metode penelitian yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini, yang dilanjutkan dengan pengumpulan data sekunder. Hasil yang didapatkan yaitu OVO harus bertanggung jawab untuk melindungi data konsumen. Jika terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan data konsumen, OVO harus memiliki prosedur yang jelas dalam penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa dengan konsumen. Mereka harus menyediakan mekanisme yang efektif dan efisien untuk menangani masalah yang timbul.
ANALISIS YURIDIS PERAN KEJAKSAAN NEGERI TEMANGGUNG DALAM IMPLEMENTASI SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (SPPA) Hafiezha, Adnin Najma; Aayusha, Salsabila Nurvan; Prayugo, Cahyo Danang; Zada, Fulvian Dzaki; Pratama, Real Figo; Triantono
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i4.1193

Abstract

Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum merupakan masalah serius yang membutuhkan perhatian khusus. Dalam konteks ini, peran Jaksa Penuntut Umum (JPU) sangat penting dalam proses penuntutan anak di pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penuntutan yang dilakukan oleh JPU terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan sistem peradilan pidana anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa JPU memiliki peran penting dalam penuntutan anak di pengadilan. Mereka bertanggung jawab untuk mengevaluasi bukti dan kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku kejahatan, serta memutuskan apakah akan mendakwanya ke pengadilan. JPU juga harus memastikan bahwa proses penuntutan memperhatikan kepentingan terbaik anak dan tetap mempertimbangkan aspek pendidikan, rehabilitasi, dan perlindungan. Namun, terdapat kendala dalam penuntutan anak yang perlu diatasi. Salah satunya adalah kualifikasi dan kesiapan SDM, terutama jaksa penuntut umum, dalam menangani kasus anak. Diperlukan pelatihan teknis dan pendidikan lanjutan untuk JPU agar mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang peradilan anak dan sensitivitas terhadap kondisi anak sebagai pelaku tindak pidana. Dalam mengatasi kendala ini, pemerintah perlu memperhatikan isu kualifikasi dan kesiapan sumber daya manusia. Pelatihan teknis dan pendidikan lanjutan harus diberikan kepada jaksa penuntut umum yang akan menangani kasus-kasus tindak pidana anak. Hal ini akan memastikan bahwa sistem peradilan pidana anak dapat beroperasi secara efektif.
Co-Authors Hafiezha, Adnin Najma Kristiyanto, Jerri Wahyu Kusumawati, Tri Astuti Permata, Amelia Kurnia Pratama, Real Figo Prayugo, Cahyo Danang Shafahiera, Widya Zadna Triantono Wafaa, Afiifah Shofiana Zada, Fulvian Dzaki