Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Window of Health : Jurnal Kesehatan Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara
Triantono
Unknown Affiliation
Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Renewal of Director’s Criminal Liability for BUMN Losses Based on Business Judgment Rule Triantono; Marizal, Muhammad
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol. 6 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/widyapranata.v6i1.1481

Abstract

One of the problematic issues in existence of BUMN is the uncertainty in determining whether BUMN is a representation of the state or fully a business entity. This is due to the absence of an understanding of the BUMN's capital originating from separated state assets. This condition in turn has an impact on the uncertainty of the criminal responsibility of the directors if the BUMN suffers a loss associated with The Principle of State Losses and The Principle of Business Judgment Rule as one of the universal principles in company management. Based on this, there are two problems, namely: 1) What is the importance of The Business Judgment Rule Principle in the management of BUMN’s in Indonesia? 2) How is the criminal responsibility of the Board of Directors for the loss of BUMN related to the Business Judgment Rule Principle? This study is a normative juridical study conducted through a literature study using legal materials to produce an analytical description in order to answer the problems posed. The results of this study show that The Principle of Business Judgment Rule has an important position in ensuring the protection of directors who run the company based on Good Faith and Condor. The renewal of the board of directors' criminal liability for BUMN losses based on the Business Judgment Rule Principle has the direction (Ius Constituendum) of revising the BUMN Law in the form of reconceptualization and strengthening of The Principles of Good Faith and Good Will through the framework of good corporate governance.
Analisis Kendala Restitusi Dalam Implementasi Perlindungan Hukum Pada Korban Tindak Pidana (Studi Kasus: Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang Devi Vanessa Armi Putri; Astrid Calista Saraswati Sejahtera; Khanza Aoera Dievana; Eka Permana Sakti Irwanto; Aida Jihannisa Haidar; Zakia Sofi Salsa Bela Laili; Triantono
Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara Vol. 1 No. 4 (2025): Menulis - April
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/menulis.v1i4.204

Abstract

Perlindungan hukum bagi korban mencakup hak restitusi yang tidak hanya berfungsi sebagai upaya untuk mengembalikan keadaan korban sebelum terjadinya kejahatan, tetapi juga sebagai bentuk keadilan restoratif yang mengedepankan peran aktif korban dalam proses hukum. Meskipun Undang-Undang terkait restitusi terhadap korban memberikan perlindungan hukum bagi korban, namun restitusi ini belum dilaksanakan dalam skala besar dan tidak dirasakan oleh korban kejahatan. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui kendala restitusi dalam perlindungan hukum pada korban tindak pidana di Kejaksaan Negeri Mungkid. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan empiris. Sering kali, korban kejahatan tidak menerima restitusi untuk memulihkan situasi mereka, baik itu kerugian materiil maupun non-materi. Sistem peradilan pidana tidak menciptakan kepastian mengenai penegakan kewajiban restitusi. Oleh karena itu, untuk menghemat biaya dan meringankan beban korban tindak pidana, diperlukan ketentuan khusus tentang pemberian ganti rugi dengan memberikan layanan kepada korban untuk mewakilinya dalam tuntutan restitusi kepada kejaksaan.
ANALISIS YURIDIS PERAN KEJAKSAAN NEGERI TEMANGGUNG DALAM IMPLEMENTASI SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (SPPA) Hafiezha, Adnin Najma; Aayusha, Salsabila Nurvan; Prayugo, Cahyo Danang; Zada, Fulvian Dzaki; Pratama, Real Figo; Triantono
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i4.1193

Abstract

Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum merupakan masalah serius yang membutuhkan perhatian khusus. Dalam konteks ini, peran Jaksa Penuntut Umum (JPU) sangat penting dalam proses penuntutan anak di pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penuntutan yang dilakukan oleh JPU terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan sistem peradilan pidana anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa JPU memiliki peran penting dalam penuntutan anak di pengadilan. Mereka bertanggung jawab untuk mengevaluasi bukti dan kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku kejahatan, serta memutuskan apakah akan mendakwanya ke pengadilan. JPU juga harus memastikan bahwa proses penuntutan memperhatikan kepentingan terbaik anak dan tetap mempertimbangkan aspek pendidikan, rehabilitasi, dan perlindungan. Namun, terdapat kendala dalam penuntutan anak yang perlu diatasi. Salah satunya adalah kualifikasi dan kesiapan SDM, terutama jaksa penuntut umum, dalam menangani kasus anak. Diperlukan pelatihan teknis dan pendidikan lanjutan untuk JPU agar mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang peradilan anak dan sensitivitas terhadap kondisi anak sebagai pelaku tindak pidana. Dalam mengatasi kendala ini, pemerintah perlu memperhatikan isu kualifikasi dan kesiapan sumber daya manusia. Pelatihan teknis dan pendidikan lanjutan harus diberikan kepada jaksa penuntut umum yang akan menangani kasus-kasus tindak pidana anak. Hal ini akan memastikan bahwa sistem peradilan pidana anak dapat beroperasi secara efektif.
Study of The Implementation of Minimum Service Standards for Maternal Health Services in Magelang City Sri Suwitri; Pajrin, Rani; Yuni Kurniasih; Triantono
Window of Health : Jurnal Kesehatan Vol 9 No 2 (April 2026)
Publisher : Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33096/woh.vi.1465

Abstract

Maternal health services are an essential component of public health systems and play a significant role in reducing maternal mortality. The implementation of Minimum Service Standards (MSS) is one of the government’s strategies to ensure the quality and accessibility of maternal health services at the regional level. This study aims to analyze the implementation of Minimum Service Standards for maternal health services in Magelang City. This research employed a qualitative approach with a socio-legal perspective. Data were collected through in-depth interviews, observations, focus group discussions, and literature review involving stakeholders related to maternal health services. The data were analyzed using data reduction, data presentation, and verification through triangulation techniques to ensure validity. The results show that the implementation of MSS for maternal health services in Magelang City generally meets the established indicators, including the availability of health facilities, health personnel, and maternal health service coverage. However, several aspects still require improvement, particularly the quality of services and the continued involvement of traditional birth attendants in the childbirth process. Socioeconomic factors such as poverty, education level, and social inequality also influence the effectiveness of maternal health services. Strengthening community education and improving service quality are necessary to support optimal implementation of MSS. In conclusion, although the implementation of maternal health MSS in Magelang City has largely met the required standards, improvements in service quality and equitable access remain essential to optimize maternal health outcomes.
Co-Authors Aayusha, Salsabila Nurvan Aida Jihannisa Haidar Astrid Calista Saraswati Sejahtera Devi Vanessa Armi Putri Eka Permana Sakti Irwanto Hafiezha, Adnin Najma Khanza Aoera Dievana M Marizal Pajrin, Rani Pratama, Real Figo Prayugo, Cahyo Danang Sri Suwitri Yuni Kurniasih Zada, Fulvian Dzaki Zakia Sofi Salsa Bela Laili