Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

TANGGUNG JAWAB HUKUM INSTITUSI PENDIDIKAN DALAM PENANGANAN PERUNDUNGAN DI SEKOLAH: STUDI IMPLEMENTASI REGULASI DI SMP KABUPATEN KEDIRI Iswahyudi, Eko
Nusantara Hasana Journal Vol. 4 No. 10 (2025): Nusantara Hasana Journal, March 2025
Publisher : Yayasan Nusantara Hasana Berdikari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59003/nhj.v4i10.1390

Abstract

This study examines the implementation of anti-bullying regulations in junior high schools in Kediri Regency and the obstacles faced in their implementation. The results of the study indicate that schools have implemented various policies, such as anti-bullying regulations, character education programs, and counseling services for students. The role of teachers, students, and parents greatly determines the effectiveness of these policies, although parental involvement is still a challenge. In terms of legal responsibility, schools strive to carry out their obligations in accordance with Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and Permendikbud Number 82 of 2015, but there are still variations in effectiveness in handling bullying cases, depending on the availability of resources and the understanding of educators regarding the regulations. Some of the main obstacles faced in implementing regulations include teachers' lack of understanding of the mechanisms for handling bullying, limited facilities, and minimal awareness of students and parents. To overcome these obstacles, recommended optimization strategies include increasing teacher capacity through regular training, strengthening reporting mechanisms, and increasing the role of parents in preventing bullying. In addition, support from local governments is needed to provide counseling service facilities and campaign for anti-bullying programs. With a comprehensive strategy, it is hoped that schools can create a safer and bullying-free environment.
Konsep Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Demokrasi Pancasila Iswahyudi, Eko
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 2 No. 1 (2024): GJMI - JANUARI
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v2i1.214

Abstract

Keadilan restoratif (restorative justice) merupakan mekanisme penyelesaian perkara pidana yang tidak selalu menerapkan pemidanaan atau pemenjaraan namun, berorentasi pada penyelarasan kepentingan korban dan pertanggung jawaban pelaku dalam perkara pidana, tanpa melalui sistem peradilan pidana. Bahkan kebijakan hukum keadilan restoratif telah dikodifikasi dalam Undang Undang No. 1 (2023) Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Untuk diselaraskan dengan nilai budaya bangsanya yang tercermin dalam demokrasi Pancasila. Keadilan Restoratif telah diterapkan dalam proses perkara perkara pidana oleh para penegak hukum pidana, (Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan) dengan mendasari pada kebijakan hukum (legal policy) dari masing masing instansi penegak hukum, akan tetapi belum bisa mewujudkan terciptanya keadilan dan kemanfaatan, penelitian yuridis-normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang menggunakan objek kajian penelitian berupa pustaka yang ada. Pendekatan yuridis-normatif digunakan dengan maksud untuk mengadakan pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan tujuan agar adanya dasar hukum bagi lembaga hukum pidana dalam melaksanakan keadilan restoratif