Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara
Setiawati, Dinda
Unknown Affiliation
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Problematika Pengangkatan dan Perberhentian Hakim Mahkamah Agung Terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Agung Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia Agustian, Tomi; Setiawati, Dinda; Alexander, Ongky
Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 1 No. 2 (2023): Februari 2023
Publisher : STAI Bumi Silampari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37092/hutanasyah.v1i2.514

Abstract

Article 24A paragraph 3 provides a provision that candidates for Supreme Court justices are proposed by the Judicial Commission to the House of Representatives for approval and to subsequently be appointed as chief justices by the president and the Supreme Court Law states that the appointment of Supreme Court Judges is carried out by the President on the proposal of the House of Representatives or the dismissal of the Chairman, Vice Chairman, Junior Chairman, and Member Judges of the Supreme Court is dismissed by the President on the proposal of the Supreme Court, so that the President, the House of Representatives (DPR, and the Judicial Commission (KY) have loopholes that can later influence the psychic judges in making decisions if the case is related to the 3 (three) institutions. This study aims to determine the Independence of Judicial Power in Indonesia. This research includes library research, research whose data sources are obtained through good literature sources and laws and regulations and using normative and juridical approaches, the Compiler concludes that the proposal for the appointment and dismissal of Supreme Court judges by the Judicial Commission, the House of Representatives and the President may affect the psychic of a judge in making a decision so that this can eliminate the meaning of Article 24 paragraph 1 of the 1945 Constitution which shows less independence of judicial power in upholding justice in accordance with the ideals of the 1945 Constitution.
Perbandingan Kemaslahatan Pernikahan Akibat Zina dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Kompilasi Hukum Islam Agustian, Tomi; Setiawati, Dinda; Amelia, Wulan Dwi; Padilah, Padilah
El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Vol. 4 No. 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/el-izdiwaj.v4i2.19313

Abstract

Abstrak: Ada kesenjangan aturan dimana ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)tidak membolehkan adanya pernikahan bagi pasangan zina, namun di sisi lain Kompilasi Hukum Islam (KHI) membolehkan berlangsungnya pernikahan antara pasangan yang berzina.  Penelitian ini fokus mengkaji perbandingan kemaslahatan larangan dan kebolehan pernikahan sebagai diatur dalam KUH Perdata dan KHI. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research). Sumber data utama penelitian adalah KUH Perdata dan KHI. Adapun hasil penelitian ini adalah dalam Hukum Perdata Indonesia yaitu terdapat larangan pernikahan pelaku zina dalam pasal 32 KUH Perdata yang larangan ini bertujuan supaya bermaksud untuk meminimalisir kasus perzinaan yang terjadi dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan ketentuan KHI memboleh pernikahan dalam rangka menjaga kehormatan nasab. Maka, untuk memelihara nasab dianjurkannya pernikahan, sehingga pernikahan sesama pelaku zina dibolehkan. Hal ini berdasarkan kesepakatan para ulama dan sesuai dengan surat an-Nur ayat 3 serta sejalan dengan pasal 53 KHI. Kebolehan pernikahan zina ini secara keseluruhan dilihat dari segi kemaslahatan dan kekhawatiran dari kemudharatan yang akan ditimbulkan. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa KUHPerdata melarang adanya pernikahan zina dikarenakan supaya masyarakat tidak terjerumus ke dalam zina dan tidak merugikan kepentingan masyarakat luas. Sedangkan KHI membolehkan pernikahan zina karena melihat kemaslahatan yang akan ditimbulkan yaitu terpeliharanya kehormatan nasab.
Co-Authors Agustian, Tomi Amelia, Wulan Dwi Ongky Alexander Padilah, Padilah