Garuda - Garba Rujukan Digital

Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjamin Kedaulatan Hukum di Indonesia Anggreni, Devi; Fuadi, Ahmad; Fitriyani, Fitriyani; Al-Kautsar, Muhammad Ibnu
Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara Vol 3 No 1 (2024): Agustus
Publisher : STAI Bumi Silampari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37092/hutanasyah.v3i1.868

The Constitutional Court (CC) plays a crucial role in safeguarding the rule of law in Indonesia by ensuring that all laws and governmental policies adhere to the country's constitution. This research explores how the CC functions as an independent guardian of the constitution, balancing power among branches of government, and protecting citizens' rights from potential abuses of power. Through a qualitative approach utilizing literature review, this study analyzes the establishment history, organizational structure, and authority of the CC to conduct judicial reviews on laws deemed unconstitutional.Findings indicate that the CC has played a pivotal role in ensuring legal consistency and constitutional justice in Indonesia. CC decisions, whether through law reviews or constitutional interpretations, have provided the necessary legal certainty for political and economic stability in the country. However, the research also identifies several challenges facing the CC, including political pressures, resource limitations, and the need to enhance compliance with CC decisions among relevant stakeholders. In conclusion, the Indonesian CC holds a vital role in upholding the rule of law by ensuring that the constitution serves as a respected foundation for all within the nation. To maintain relevance amidst evolving social and political dynamics, the CC must continue to enhance its independence as a fair and impartial judicial institution. This study contributes significantly to understanding how the CC contributes to building a democratic and just legal system in Indonesia.

ANALISA TERHADAP PERMOHONAN GANTI NAMA ANAK MENURUT HUKUM PERDATA Fitriyani, Fitriyani; Anggreni, Devi; Fuadi, Ahmad
Law Journal (LAJOUR) Vol 3 No 1 (2022): Law Journal (LAJOUR) April 2022
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/law.v3i1.82

Penelitian ini membahas tentang penyebab atau alasan seseorang mengajukan permohonan ganti nama dan analisa permohonan ganti nama anak menurut Hukum Perdata. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab atau alasan seseorang mengajukan permohonan ganti nama dan untuk mengetahui aturan ganti nama anak menurut Hukum Perdata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode ini dilakukan untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer yang didapat melalui wawancara kepada narasumber yang terkait yakni Pengadilan Negeri Lubuklinggau dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka yang meliputi peraturan Perundang-undangan, para ahli hukum, buku hukum, dan dokumen hukum lainnya. Teknik pengolahan data dilakukan dengan menganalisis dalam suatu kesimpulan bahwa alasan seseorang melakukan permohonan ganti nama terutama nama anak pemohon bernama Vhelicia Ronika Ayuningtyas menjadi Priscilla Azzahra dikarenakan kepercayaan dari pemohon bahwa nama Vhelicia Ronika Ayuningtyas tidak cocok untuk anaknya sehingga anak pemohon sering sakit-sakitan dan guna kepentingan pendidikan anak pemohon selanjutnya, sebagaimana dalam Penetapan Pengadilan Nomor 61/Pdt.P/2018/PN-LLG. Selain itu analisa permohonan ganti nama anak menurut Hukum Perdata yaitu terdapat dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

PENERAPAN HUKUM TINDAKAN ABORSI DILAKUKAN TENAGA MEDIS DAN NON MEDIS Anggreni, Devi; Fuadi, Ahmad; Fitriyani, Fitriyani
Law Journal (LAJOUR) Vol 5 No 1 (2024): Law Journal (LAJOUR) April 2024
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v5i1.188

Aborsi merupakan salah satu jalan pintas yang dilakukan anak-anak muda yang hamil diluar nikah akibat dampak pergaulan bebas. Mereka meyakini aman untuk dilakukan. Ada pula yang melakukan pernikahan secepatnya agar janin yang dikandung dapat mempunyai ayah, atau dikenal dengan istilah MBA (Merried by Accident) atau menikah setelah hamil duluan. Pelaku tindak aborsi sangat beragam mulai dri dokter, bidan, perawat, dukun, guru, insinyur maupun orang biasa. Pelaku aborsi dibedakan antara pelaku medik ataupun non medik. Dilihat dari cara melakukannya aborsi ada yang menggunakan cara medik. Apabila dilihat dari tempat dilakukannya ada yang di klinik bersalin, rumah dukun, maupun hotel. KUHP dan UU Kesehatan sama-sama mengatur tentang ketentuan aborsi tapi keduanya mempunyai perbedaan. KUHP mengatur tindak pidana aborsi oleh tenaga medis maupun non medis. UU Kesehatan meskipun dalam Pasal 80 UU Kesehatan menyatakan “barang siapa”. Tetapi yang dimaksud di sini hanya terbatas pada tenaga kesehatan (tenaga medis) seperti yang dimaksud dalam PP No 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan.

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI Saputra, Jemmi Angga; Oktarina, Sindi; Anggreni, Devi
Law Journal (LAJOUR) Vol 5 No 1 (2024): Law Journal (LAJOUR) April 2024
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v5i1.194

Peirkara tindak pidana korupsi meirupakan komponein dari tindak pidana yang luar biasa ini teintunya sulit untuk meingungkapkan peilakunya, kareina para peilaku teirseibut teintunya meimakai peiralatan-peiralatan yang sudah kompleiks dan maju yang dilakukan oleih banyak orang dalam keiadaan teirtutup, meimiliki sisteim teiratur untuk meimbeintuk suatu jaringan atau keilompok. Dalam hal ini dipeirlukan suatu cara khusus pula untuk meingeitahui peilaku keijahatan teirseibut. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk meimutus mata rantai dari tindak keijahatan korupsi itu seindiri. Dalam hal ini dapat meilakukannya deingan meiminta keisaksian dari peilaku tindak pidana. Seipeirti halnya Justicei collaborator meirupakan salah satu strateigi piranti dalam anti korupsiRumusan masalah : Bagaimana Terjadinya Justice Collaborator Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 33/Pid.Sus.TPK/2020/Pn.Plg, dan Bagaimana Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Justice Collaborator Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 33/Pid.Sus.TPK/2020/Pn.plg. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan studi kepustakaan (library research). Sumber data yang digunakan adalah sumber data Pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer (Al-Quran dan Hadist, KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang RI), sekunder (sumber lain yang terkait dengan objek penelitian kasus korupsi lelang jabatan yang terjadi di BKPSDM Kabupaten Musi Rawas Utara), dan tersier (KBBI,Kamus Istilah Fiqih, Kamus Istilah Hukum, Ensiklopedia). Hasil dari kajian penelitian ini adalah penerapan saksi Justice Collaborator itu sangat penting karena seorang terdakwa yang berstatus Justice Collaborator memiliki peran yang sangat signifikan dalam meimbongkar suatu keijahatan dan teintunya dapat meinyeidiakan bukti guna meinyeireit peilaku utama dan teirsangka lainnya yang keimudian dibeirikan kepada terdakwa yang berstatus Justice Collaborator berupa remisi (peingurangan hukuman) seibagai beintuk peinghargaan teirhadap keijujurannya. Dalam konteiks hukum pidana Islam, pandangan teirhadap justicei collaborator dipeirboleihkan seilama keibeinaran informasi yang disampaikan, baik itu keibeinaran peirsonal atau keiteirangan yang dibeirikan, dapat dibuktikan.

POLIGAMI SEBAGAI JAWABAN ATAS PERMASALAHAN SOSIAL DAN KEMANUSIAAN Fuadi, Ahmad; Anggreni, Devi; Fitriyani, Fitriyani
Law Journal (LAJOUR) Vol 2 No 2 (2021): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2021
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/law.v2i2.67

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 mengatur bahwa azas pernikahan di Indonesia adalah monogami, poligami hanya dibolehkan dengan sarat yang sangat ketat serta dalam keadaan tertentu/kondisi darurat. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga didapati pasal yang membolehkan pernikahan poligami, ini tertuang pada Pasal 55 dan 56, kebolehan tersebut hanya berlaku pada kondisi khusus serta telah memenuhi beberapa persyaratan yang sudah di atur. Kendati demikian banyaknya aturan yang mengatur tenteng poligami dari landasan hukum serta dasar-dasar teologis dan sosiologisnya, tampaknya praktik poligami selalu mengandung masalah tersendiri bagi beberapa kalangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Penelitian menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dikaitkan dengan praktik pelaksanaannya. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa poligami tidak dapat diwujudkan oleh semua orang. Sebab kebolehan poligami merupakan pintu darurat bagi mereka yang berada dalam kondisi darurat. Orang yang melaksanakan poligami adalah orang yang memiliki jiwa dan misi kemanusiaan. Mereka yang berpoligami harus berdasarkan situasi bukan berdasar kepada syarat-syarat tertentu.

Menggali Konsep Keadilan Dalam Poligami: Studi Terhadap Nilai Moral Dalam Masyarakat Muslim Fuadi, Ahmad; Anggreni, Devi; Fitriyani, Fitriyani
Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Vol 10, No 2 (2024)
Publisher : Syekh Ali Hasan Ahmad Addary State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/el-qanuniy.v10i2.13795

Law No. 1 of 1974 stipulates that the primary principle of marriage in Indonesia is monogamy, while polygamy is permitted only in specific situations and under very strict conditions. In the Compilation of Islamic Law, provisions regarding polygamy are regulated in Articles 55 and 56, which state that polygamy is only allowed under particular circumstances and must fulfill several predetermined requirements. Although legal regulations governing polygamy exist, its practice continues to raise various issues for certain groups. This study employs a normative juridical approach, utilizing secondary data obtained through literature studies. The research specification is descriptive-analytical, describing the applicable legislation, linking it to legal theories, and comparing it with its practical implementation. The findings show that polygamy in Islam is only permitted as a solution in emergency situations, not as a choice without a clear reason. This allowance aims to protect marginalized women or children in need of care. Polygamy must be carried out responsibly, based on humanitarian objectives, and requires the husband's ability to act fairly and wisely, not merely driven by personal desires.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search